Harga Selangit - Human Rights Watch

istimewa. 341 Perwira senior yang masih aktif bertugas juga mempunyai hubungan
keuangan dengan perusahaan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Indonesia
Corruption Watch (ICW). Dalam sebuah laporan tahun 2005, ICW menuduh perusahaan
senjata milik negara, PT Pindad, telah membayarkan sejumlah besar uang untuk
mendapatkan kontrak dari pihak militer dan kepolisian; kelompok-kelompok pengawas
menyebutkan bahwa pembayaran ini merupakan sebuah suapan. 342
Sejak saat itu, kasus-kasus lainnya juga telah terungkap. Di bulan April 2006, contohnya,
majalah Tempo melaporkan bahwa pejabat-pejabat tertinggi angkatan darat Indonesia
telah menyelewengkan kira-kira Rp. 20 milyar ($2,4 juta) dari dana pemerintah di
pertengahan tahun 2003. Dengan menggunakan sebuah transaksi yang rumit dan
membingungkan, pihak angkatan darat mengambil dana yang telah disetujui untuk
digunakan untuk membeli sebuah helikopter dan, tanpa memberitahu DPR atau
Departemen Pertahanan, sebaliknya menggunakan dana tersebut untuk membeli pesawat
pengangkut. Pihak angkatan darat telah memberikan kontrak tersebut, tanpa tender,
kepada salah satu penyuplai (supplier) yang sudah biasa berbisnis dengan angkatan darat.
Beberapa hari setelah menerima pembayaran tersebut, perusahaan ini kemudian
mengalihkan dana tersebut ke seorang pejabat angkatan darat yang ikut berperan dalam
keputusan untuk pembelian militer tersebut. Pejabat ini kemudian mengalihkan uang itu
kepada seseorang lain lagi yang juga dicurigai ada sangkut pautnya dengan proses
pembelian militer. Pesawat itupun juga secara misterius telah berpindah tangan. Setelah
dikirimkan di awal tahun 2004, pesawat tersebut kemudian diserahkan kepada sebuah
maskapai penerbangan swasta dan bukan kepada angkatan darat, dan dicantumkan
sebagai milik perusahaan ini. Selain mempergunakan pesawat itu untuk keperluan
penerbangan angkatan darat, maskapai penerbangan ini juga menyewakan pesawat
tersebut kepada politikus-politikus yang menggunakan pesawat itu selama masa
kampanye pemilihan umum. Kejadian ini, menurut para peneliti, mungkin merupakan
suatu tipu-muslihat yang rumit untuk menyelewengkan dana yang telah dianggarkan oleh
pemerintah. Ketika ditanya mengenai masalah ini, jendral yang menjabat sebagai kepala
staf angkatan darat pada saat itu, Ryamizard Ryacudu, membantah bahwa dia telah
menyetujui pengeluaran dana pemerintah yang disebutkan dalam kasus ini dan bahkan
tidak mengakui bahwa angkatan darat telah membeli sebuah pesawat pengangkut. 343
341
Hanibal W.Y.W., Widiarsi Agustina, dan Fanny Febiana, “Juwono Sudarsono: The practice of generals’
references still goes on (Juwono Sudarsono: Praktek-praktek menggunakan nama jendral-jendral masih
berlangsung),” Tempo, no. 23/VI, 7-13 Februari 2006, melalui Joyo News Service.
342
ICW, “Mempertanyakan dana marketing PT Pindad,” laporan ICW, 31 Oktober 2005.
343
“Flight of the Fokker Funds (Menghilangnya Dana untuk Fokker)” dan “Ryamizard Ryacudu: Don’t Pit Me
Against the Army Chief (Jangan Adu Saya dengan Panglima Angkatan Darat),” kedua-duanya dari Tempo, 18-
24 April 2006.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 82