Harga Selangit - Human Rights Watch

Korupsi Besar
Sejarah Indonesia memberikan banyak contoh tentang korupsi militer besar-besaran
yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintah yang memegang jabatan cukup tinggi.
Seringkali hal ini berhubungan dengan semacam praktek kolusi bisnis dan
penyalahgunaan dana yayasan seperti yang diterangkan di bagian lain dalam laporan ini.
Kasus-kasus lainnya berhubungan dengan pejabat-pejabat yang mempergunakan
kedudukan mereka untuk mencatut dana negara demi keperluan pribadi. Sebagai satu
indikasi, lebih dari 100 kasus penyelewengan keuangan dikabarkan telah ditemukan
dalam tubuh TNI di tahun 2005. 337 Di awal-awal tahun 2006 seorang kolonel angkatan
darat dan seorang warga sipil ditangkap atas tuduhan telah bersekongkol untuk
menggelapkan uang sebesar $14 juta dari dana perumahan angkatan darat. 338
Uang cipratan atau penggelembungan harga barang dan jasa yang dibeli oleh pihak
militer merupakan satu tanda normal korupsi militer. Menteri Pertahanan Sudarsono
telah berbicara secara terang-terangan mengenai perlunya pembersihan proses pembelian
pihak militer. Di tahun 1999, misalnya, Sudarsono mengatakan bahwa pembelian militer
telah dikenakan kenaikan harga sebesar 30 persen, yang menyebabkan kerugian sebesar
$90 juta per tahun. 339 Sebuah kasus di tahun 2003 yang mencurigai adanya permainan
kotor di dalam pembelian beberapa helikopter senilai $3.24 juta oleh angkatan darat
Indonesia menegaskan perlunya perubahan. 340 Departemen Pertahanan telah berusaha
membawa proses pembelian militer ke tingkat pusat dan memperbaiki pengawasan tetapi
sampai saat ini masih belum mencapai kemajuan yang berarti. (Untuk informasi lebih
lanjut, simak bagian berjudul “Proses Pembelian” di Bab III: Hambatan bagi Reformasi.)
Pada tahun 2006, Sudarsono menekankan masalah yang telah berlarut-larut mengenai
biaya yang melambung tinggi di dalam proses pembelian militer. Sebagai contoh,
Sudarsono mengatakan penggelembungan harga sebagian disebabkan oleh kebiasaan
para jendral purnawirawan yang menggunakan pengaruh mereka untuk menggiring
kontrak pembelian militer ke perusahaan-perusahaan yang mendapat perlakuan
337
“Funding Discipline for the TNI (Disiplin Pembiayaan TNI),” editorial, Tempo, 18-24 April 2006.
338
“Army Kolonel arrested for graft (Kolonel Angkatan Darat ditangkap akibat penyelewengan),” AFP, 18
Februari 2006; “Indonesian military loses $14m in graft: army chief (Aparat militer Indonesia kehilangan $14 juta
akibat penyelewengan: panglima angkatan darat),” AFP, 7 Maret 2006; “Saving Private Contributions
(Menabungkan Sumbangan Pribadi),” Tempo, 18-24 April 2006.
339
Richard Borsuk, “Indonesia’s Defense Minister Concedes Difficulty Cutting Military Corruption (Menteri
Pertahanan Indonesia Mengakui Sulitnya Memerangi Korupsi Militer),” Wall Street Journal, 8 Desember 1999.
340
Lihat, sebagai contoh, Satrio Yoedono, saat itu menjabat sebagai ketua BPK, “The government has yet to
overhaul (Pemerintah masih belum memperbaiki),” (ringkasan presentasi kepada parlemen mengenai hasil
audit tahun 2004, 15 Maret 2005), [online] http://www.bpk.go.id/publikasi_content.php?pid=100. Kasus ini, di
tahun 2006, masih terus diselidiki.
81
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)