Harga Selangit - Human Rights Watch

Konflik antara Aparat Militer-Kepolisian
Keikutsertaan militer di dalam perekonomian yang bersifat kriminal sering menimbulkan
ketegangan antara prajurit dan polisi. Langkah yang disambut baik untuk memberikan
kepada polisi tanggung jawab lebih besar mengenai keamanan dalam negeri telah
menimbulkan dampak yang tidak diharapkan yaitu memisahkan pihak militer dari
beberapa kesempatan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang besar, termasuk
kesempatan-kesempatan gelap. Pola ini telah memperburuk persaingan yang kadangkadang
meletus dalam bentuk kekerasan. Pertempuran antara pasukan-pasukan
keamanan Indonesia merupakan kejadian yang biasa di awal tahun 2000-an, dengan
sedikitnya selusin kejadian dari tahun 2001 sampai tahun 2003. 306 Di akhir tahun 2004,
seorang anggota Brimob (Brigade Mobil), sebuah pasukan komando paramiliter
kepolisian, tewas dan tiga anggota lainnya luka parah setelah terjadi pertikaian bersenjata
dengan prajurit TNI di Aceh; pertikaian ini dikabarkan disebabkan oleh perebutan andil
dalam bisnis kelapa sawit. 307
Pasukan keamanan juga dapat berkonflik satu sama lain jikalau pihak kepolisian,
bertindak sebagai penegak hukum, mencampuri kepentingan ekonomi prajurit. Sebagai
contoh, di tahun 2002 tentara dan polisi bertikai di Kalimantan Barat setelah polisi
dilaporkan telah mengambil langkah untuk menutup sebuah operasi perjudian yang
didukung oleh TNI. 308 Pada tahun itu juga, sebuah pertempuran antara pihak militer dan
kepolisian, seperti diuraikan secara mendetil berikut ini, telah meletus dan diawali dari
penahanan seorang agen narkoba yang dilaporkan mendapatkan perlindungan dari
militer. Satu contoh lain, yang baru-baru ini terjadi, pada bulan Maret 2005, sebuah
satuan angkatan darat bertempur dengan Brimob di Papua, dikabarkan karena Brimob
mencoba memberantas operasi penebangan liar yang melibatkan seorang perwira TNI. 309
306
ICG, “Indonesia: Next Steps in Military Reform (Indonesia: Langkah Berikutnya dalam Reformasi Militer),”
hal. 19-20; “Soldiers Attack Police, One Killed (Tentara Menyerang Polisi, Satu Terbunuh),” Laksamana.net, 10
Desember 2003. Banyak persengketaan bersenjata segera yang terjadi setelah pemisahan aparat kepolisian
dari angkatan bersenjata di tahun 1999 adalah disebabkan oleh faktor bukan ekonomi, termasuk kurangnya
kedisiplinan pasukan, tetapi beberapa kejadian juga mempunyai dimensi ekonomi.
307
“Conflict of Business Interests Behind TNI-Brimob Clash in Aceh (Perebutan Hasrat Bisnis Ada Di Balik
Pertarungan TNI-Brimob di Aceh),” Sinar Harapan, 29 November 2004, terjemahan diatribusikan kepada James
Balowski, [online] http://www.infid.be/military_brimob.htm. Dua puluh lima prajurit TNI dilaporkan telah
ditangkap ehubungan dengan keterlibatan mereka di dalam penyerangan ini. Departemen Dalam Negeri
Amerika Serikat, “Country Reports on Human Rights Practices – 2004 (Laporan untuk Tiap Negara mengenai
Praktek-praktek Hak Asasi Manusia – 2004),” 28 Februari 2005.
308
Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, “Country Reports on Human Rights Practices – 2002 (Laporan
untuk Tiap Negara mengenai Praktek-praktek Hak Asasi Manusia – 2002),” 31 Maret 2003.
309
Seorang polisi militer, Wakil Komandan Polisi Militer, Brigadir Jendral Hendardji, membenarkan adanya
bentrokan ini, tetapi kemudian mengatakan bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan operasi
penebangan hutan liar atau dengan prajurit TNI. “Bentrok TNI AD-Brimob di Nabire tak terkait illegal logging,"
Kompas, 18 Maret 2005; “Marthen Renau Dikeluarkan dari Satgas; Diduga Terlibat Kasus Penebangan Liar,”
Kompas, 19 Maret 2005.
75
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)