Harga Selangit - Human Rights Watch

menjadi korban langsung dari prajurit-prajurit yang merampas kayu mereka untuk dijual
kembali, kadang-kadang dengan menggunakan kekerasan dan taktik intimidasi. 301
Jaringan Kriminal
Jaringan kriminal untuk memberikan jasa perlindungan merupakan satu sumber lain yang
memberikan penghasilan gelap kepada prajurit militer yang terlibat. Pelindung-pelindung
militer diketahui telah memberikan perlindungan terhadap penyelundup narkotika,
operasi perjudian, dan jaringan prostitusi. 302 Seperti halnya dengan sumber-sumber
pendapatan lainnya, jaringan kriminal juga bersangkutan dengan pelecehan-pelecehan
yang dilakukan oleh pihak militer. Human Rights Watch menerima laporan bahwa di
tahun 2004, prajurit-prajurit telah memecahi jendela dan membakar harta benda orangorang
yang menolak tuntutan prajurit tersebut untuk pembayaran uang perlindungan. 303
Di Medan, Sumatera Utara, keterlibatan militer di dalam tindakan kriminal sangat
terorganisir dengan baik. Sejumlah warga Medan mengatakan bahwa jaringan
perlindungan ini sangat teratur, dimana pemilik toko dan truk harus membayar iuran
bulanan dan memperlihatkan gambar stiker yang menunjukkan kelompok militer atau
kelompok mana yang mendukung mereka. 304 Seseorang yang telah bekerja selama
bertahun-tahun di dunia kejahatan di Medan mengatakan kepada Human Rights Watch
bahwa pihak militer sangat terlibat “di mana saja di Medan, dimana ada bisnis gelap,”
termasuk dalam peran-peran utama sebagai “beking” penebangan liar dan perdagangan
narkoba. 305
301
Lihat, sebagai contoh, Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), “Army’s Tainted
Logging Business in Papua (Bisnis Penebangan Hutan Ternoda Milik Angkatan Darat di Papua),” 21Juli 2002.
302
Lihat, sebagai contoh, Otto Syamsuddin Ishak, “Ganja Aceh Serdadu Indonesia dalam Periode Perang Aceh
1989-2003,” dalam Negeri Tentara: Membongkar Politik Ekonomi Militer, Wacana, edisi 17, no. III (2004);
George Junus Aditjondro, “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal
Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur,” Wacana, edisi 17, no. III (2004); dan O’Rourke,
Reformasi, hal. 293-294, 338.
303
Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan seseorang yang pada saat itu sedang menasehati
perusahaan multi-nasional di Indonesia dalam hal keamanan, 15 Juli 2004; wawancara Human Rights Watch
dengan seorang peneliti yang telah melakukan wawancara-wawancara mendalam mengenai organisasi
sindikat kejahatan di Medan, Medan, 29 November 2004. Sebelumnya, sebuah penelitian tahun 2000
menemukan bahwa operasi pemerasan oleh aparat militer sedang meningkat. Bank Dunia, Accelerating
Recovery in Uncertain Times (Mempercepat Pemulihan di Waktu yang Tak Menentu), hal. 23, mengutip
dokumen yang disiapkan untuk Bank ini: Michael Ross, “Civil Conflict and Natural Resources—The case of
Indonesia (Konflik Sipil dan Sumber Daya Alam—Kasus Indonesia)” (mimeo), Bank Dunia.
304
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang penduduk kota, Medan, 25 November 2004.
305
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang bekas anggota geng pemuda Medan yang selanjutnya
ikut ambil bagian dalam usaha lokal untuk memberantas korupsi, 28 November 2004. Gambaran yang
diberikan oleh orang ini sesuai dengan penelitian tentang dunia kejahatan di Medan. Wawancara Human Rights
Watch dengan seorang peneliti yang telah melakukan wawancara mendalam mengenai organisasi sindikat
kejahatan di Medan; wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan orang yang memimpin proyek
penelitian tersebut, November 2004.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 74