Harga Selangit - Human Rights Watch

Masalah ini telah diselidiki secara amat mendalam di daerah-daerah yang terpencil dan di
daerah yang mengalami persengketaan di Indonesia. Sebagai contoh, sebuah laporan
bersama oleh Environmental Investigation Agency (EIA) dan LSM Indonesia, Telapak,
memperlihatkan peran militer “di dalam segala aspek penebangan liar” di Papua, dimana
penyelundupan kayu besar-besaran sedang terjadi. Dua penyalur kayu yang diwawancarai
oleh peneliti mengakui telah membayar puluhan prajurit untuk melindungi kepentingan
gelap mereka di bidang perkayuan. Laporan ini juga menyoroti tuduhan-tuduhan atas
tindakan intimidasi militer untuk mendukung operasi penebangan liar. 294
Akibat laporan EIA/Telapak tentang Papua, Presiden Yudhoyono mengumumkan akan
memberantas penebangan liar yang menyebarluas ini dan berjanji tidak akan
mengecualikan prajurit militer. 295 Presiden Yudhoyono mengeluarkan sebuah instruksi
presiden untuk memberantas penebangan liar ini dan meminta prajurit militer untuk
membantu memerangi penebangan liar. 296 Dari ratusan orang, segelintir prajurit militer
ditangkap melalui operasi pemberantasan penebangan liar ini. 297 Petugas pemberantas
menyampaikan kekecewaan mereka bahwa, pada akhirnya, banyak dari mereka yang
ditangkap kemudian hanya dilepaskan tanpa diberi dakwaan apapun, dan dalam sebagian
besar kasus, mereka tidak dapat memperoleh informasi mengenai hasil peradilan militer. 298
Dalam sebuah kasus yang terkenal, yang telah disebutkan sebelumnya, EIA/Telapak
pertama kali melaporkan kepada pejabat berwenang di tahun 2003 bahwa seorang polisi
militer terlibat erat di dalam kegiatan penebangan liar di Papua tetapi selama dua tahun
tidak ada tindakan apapun yang diambil. Setelah laporan EIA/Telapak diterbitkan di
masyarakat, orang ini dipanggil untuk diperiksa, tetapi peneliti Telapak diberitahu bahwa di
sekitar akhir tahun 2005, dia telah dibebaskan. 299
Selain meremehkan kekuasaan hukum, keterlibatan militer di dalam kegiatan kehutanan
secara ilegal telah dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Di
Papua, contohnya, masyarakat yang berani menentang kegiatan penebangan hutan yang
didukung oleh militer telah dituduh sebagai kelompok separatis. 300 Mereka juga telah
294
EIA dan Telapak, “The Last Frontier,” hal. 8, 16, 18.
295
“SBY Orders Arrest of Illegal Logging Bosses (SBY Memerintahkan Penahanan Boss-boss Penebangan
Liar),” Laksamana.net, 23 Februari 2005.
296
Instruksi Presiden No. 4/2005, dikeluarkan tanggal 18 Maret 2005, diterjemahkan oleh Human Rights Watch.
297
“Army officers linked to illegal logging (Prajurit angkatan darat terkait dengan penebangan liar),” Jakarta
Post, 14 April 2005.
298
Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil dari Telapak, Jakarta, 11 April 2006.
299
Ibid. Lihat juga EIA dan Telapak, “The Last Frontier,” hal. 18.
300
ICG, “Indonesia: Resources and Conflict in Papua (Indonesia: Sumber Daya Alam dan Konflik di Papua),”
ICG Laporan Asia, no. 39, 13 September 2002, hal. 16.
73
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)