Harga Selangit - Human Rights Watch

Tanggapan yang ada hanyalah laporan komandan Korem kepada atasannya yang
menyatakan bahwa kegiatan koperasi bukanlah kegiatan bisnis, sehingga tidak termasuk
dalam kegiatan yang terlarang.
Tidak adanya kemauan untuk mengambil tindakan untuk memberantas kegiatan prajurit
TNI sebagai makelar batu bara menunjukkan bahwa, walaupun ada kata-kata yang
menumbuhkan harapan, kegiatan bisnis di tubuh militer secara resmi tetap saja
diperbolehkan, dan kadang bahkan juga diterima, sebagaimana halnya selama bertahuntahun
ini. 283 Tetapi penyelidikan terhadap kegiatan Puskopad di lokasi tambang Senakin
dan daerah sekitarnya tampaknya membuahkan satu hasil: beberapa hari setelah
menerima jawaban dari komandan Korem, Walhi dihubungi oleh seorang pegawai
Arutmin yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah memutuskan untuk
mengakhiri kerja-samanya dengan pihak militer. 284 Saat laporan ini ditulis, tidaklah pasti
apakah situasi di lapangan di Senakin telah berubah. 285
Keterlibatan Militer dalam Kegiatan Kriminal
Bagian ini menguraikan beberapa masalah pokok dimana aparat militer telah terbukti
terlibat dalam kegiatan kriminal. Apa yang disampaikan di sini bukanlah suatu gambaran
lengkap, karena prajurit militer telah diduga terlibat langsung dalam berbagai macam
kegiatan kriminal. Pola yang membudaya dalam hal kegiatan bisnis ilegal yang dilakukan
oleh aparat militer, yang sering berpusat di sektor penebangan hutan dan pertambangan,
menunjukkan bahwa masalah ini adalah sesuatu yang sangat menyebar-luas. Di pelosok
negara, satuan dan komandan, dan tidak hanya prajurit berpangkat rendah, banyak
terbukti terlibat. Dalam sejumlah kasus, dapat ditunjukkan bahwa kegiatan bisnis ilegal
mereka diketahui oleh atasan mereka, tetapi jarang sekali pihak berwenang mengambil
tindakan untuk menegakkan hukum terhadap prajurit militer ini. 286 Ciri-ciri ini
membuktikan sifat struktural dari masalah bisnis ilegal militer.
283
Walhi dan sebuah LSM lain pertama-tama menyorotkan perhatian masyarakat umum terhadap keterlibatan
militer di berbagai bisnis penambangan batu-bara di Kalimantan Selatan pada tahun 2001, tetapi pemerintah
tidak mengambil tindakan apapun pada waktu itu. “Gali Info: Bisnis Militer di Perusahaan Tambang: Berkedok
Kepentingan Rakyat!” Gali-Gali, vol. 3, no. 8 (Januari 2001), mengutip tuduhan Walhi dan ELSAM,
diterjemahkan oleh Human Rights Watch. Walhi mengkutsertakan tuduhan tersebut dalam suratnya kepada
Panglima TNI di bulan November 2005. Menjawab surat tersebut, komandan Korem mengatakan bahwa
tuduhan tersebut tidak ada dasarnya. Telegram dari komandan Korem 101/Antasari, 15 Desember 2006.
284
Wawancara Human Rights Watch dengan Berry Forqan.
285
Pegawai ini tidak bersedia memberikan detil-detil atau dokumentasi untuk mendukung pernyataan Arutmin
ini. Walhi tidak dapat segera berkunjung ke Senakin untuk melihat sendiri kebenaran pernyataan ini. Ibid.
Pegawai Arutmin ini tidak menjawab permintaan-permintaan dari Human Rights Watch untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut.
286
Untuk keterangan lebih lanjut, lihat kasus di bawah, dan simak kasus batu-bara di Kalimantan Selatan dan
bab mengenai kegiatan bisnis militer dan undang-undang hukum, di atas.
71
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)