Harga Selangit - Human Rights Watch

pada akhir tahun 2005 mengenai situasi di Senakin, 277 Walhi menerima sebuah jawaban.
Jawaban tersebut, yang berasal dari Komandan Korem yang berpusat di Banjarmasin,
Kalimantan Selatan (dikenal sebagai Korem 101/Antasari), mengatakan bahwa TNI
telah menyelidiki masalah itu dan tidak menemukan bukti adanya tindakan yang
menyalahi hukum. 278 Mengabaikan segi ekonomi dari peran koperasi TNI-AD di
Senakin, penyelidik TNI tersebut menyimpulkan bahwa “Puskopad B merupakan mitra
PT Arutmin yang bekerja secara non tekhnis untuk menghindari terjadinya PETI dan
penyimpangan batu bara.” 279 Mengesampingkan desakan Walhi agar prajurit militer yang
terlibat dalam penambangan liar dijatuhi hukuman, laporan komandan Korem itu
menyimpulkan:
Sampai saat ini tidak ada anggota TNI, khususnya jajaran Korem
101/ANT [yang] terlibat atau melibatkan diri [secara] langsung maupun
[tidak] langsung dalam kegiatan penambangan batu bara [secara] illegal
[sic]. 280
Pernyataan komandan Korem bahwa Puskopad hanya mengatur penambangan liar
bertentangan sekali dengan pernyataan dari pejabat-pejabat militer yang lebih tinggi.
Ketika diberitahu oleh Human Rights Watch tentang kegiatan koperasi di Senakin,
seorang wakil pihak militer di Markas Besar TNI menegaskan: “Kegiatan ini secara jelas
berada di luar kegiatan [layak] koperasi dan TNI, sehingga harus dan akan segera
dihentikan.” 281 Kepala Pusat Penerangan Departemen Pertahanan juga memberikan
pernyataan serupa: “Kami setuju bahwa menjadi makelar merupakan tindakan ilegal bagi
kami [prajurit militer] dan kami harus menangani masalah itu. Bukan hanya aparat militer
sendiri [yang harus bertanggungjawab.]” 282 Tetapi sekitar enam bulan setelah Walhi
mengirimkan surat kepada Panglima TNI—dengan tembusan kepada berbagai pejabat
pemerintah lainnya, termasuk Menteri Pertahanan dan pejabat militer di tingkat pusat
dan daerah, dan termasuk juga Kapolda—tidak ada tindakan apapun yang diambil.
277
Surat dari Berry Nahdian Forqan, direktur eksekutif, Walhi-Kalimantan Selatan, kepada Endriartono Sutarto,
Panglima TNI pada saat itu, 9 November 2005, salinan ada di Human Rights Watch.
278
Telegram dari komandan Korem 101/Antasari kepada Panglima Daerah Militer, salinan dikirimkan kepada
lima orang lain, dokumen STR/420/2005 [“Telegram dari komandan Korem 101/Antasari”], 15 Desember 2005,
salinan ada di Human Rights Watch, diterjemahkan oleh Human Rights Watch.
279
Ibid. Kegiatan non-teknis ini khususnya menyangkut masalah penanggulangan “PETI,” singkatan dari
“penambangan tanpa ijin.” Telegram ini juga menyebutkan bahwa tuduhan-tuduhan Walhi yang lain (yang
menyangkut keterlibatan militer dalam bisnis penambangan batu-bara di daerah lain di Kalimantan Selatan)
juga tidak ada dasarnya.
280
Ibid.
281
Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso, wakil Kapuspen TNI, dan wakil-wakil TNI
lainnya (sebagian besar bekerja dalam bidang analisa dan informasi mengenai masalah hukum dan keadilan
militer), Mabes TNI di Cilangkap, 13 April 2006.
282
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 70