Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Beberapa kejadian ini menyangkut ancaman kekerasan baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Seorang penambang mengatakan bahwa berkali-kali petugas patroli Puskopad telah mengancam akan menembak dirinya, dan telah memukuli sopir dan buruh-buruh yang bekerja dengan penambang. 267 Larut malam di bulan November 2003, saat tiga penambang dan awak kerja mereka sedang mengangkut batu bara yang sudah mereka tambang secara sembunyi-sembunyi, sekitar dua puluh prajurit militer dari pos Puskopad, memakai seragam dan membawa senjata, mendatangi mereka dan langsung mengancam dan memukuli mereka: Komandan itu (…) datang. Dia mengancam saya. Di berkata, “Jika kamu bergerak, akan saya tembak.” Pistol itu diarahkan kepada saya; itu pistol yang panjang [senapan]. Orang-orang kami dipukuli selama lebih kurang lima belas menit sampai mereka memar. Prajurit-prajurit itu menggunakan apa saja untuk memukul orang-orang itu—senjata, tangan, kaki. Saya duduk di mobil, dan mereka mengancam akan menembak saya. Mereka semua memakai seragam dan membawa senjata. 268 Selanjutnya ia menceritakan bagaimana para pekerja tambang tersebut ditahan tanpa alasan yang jelas. Mereka dibawa ke kantor Puskopad, dan dipukuli lagi: Kami ditahan sampai pagi hari, tetapi beberapa orang yang tidak ditahan malam itu dipanggil pada pagi hari itu. Sekitar sepuluh orang harus dibawa ke rumah sakit karena cedera. Satu dipukul di telinga dan kehilangan pendengaran. Sampai sekarang pendengarannya masih tidak baik. Sebagian besar menderita memar-memar, dan satu orang terluka di wajahnya karena dipukul dengan popor senapan. Saya tidak dipukuli, tetapi saya diperlakukan secara kasar dan diancam. 269 Seorang penambang menjelaskan mengapa mereka berani mengambil batu bara itu secara sembunyi-sembunyi: Ini semua karena kami telah menambang selama tiga atau empat bulan tanpa dibayar, jadi kami memutuskan untuk menambang sendiri malam itu untuk menutupi biaya yang sudah menumpuk sampai saat itu. 270 267 Wawancara Human Rights Watch dengan Penambang No. 3. 268 Ibid. 269 Ibid. 270 Ibid. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 68
Pembayaran yang lambat merupakan keluhan yang biasa. Menurut para penambang ini, pembayaran yang terlambat sampai berbulan-bulan tersebut disebabkan oleh aturanaturan yang dibuat oleh Puskopad dalam menjual kembali batu bara tersebut ke Arutmin. Mereka mengatakan bahwa dalam proses ini koperasi dan perusahaan bersama-sama menimbang batu bara tersebut, yang selanjutnya digabung dengan batu bara hasil tambangan perusahaan. Setelah itu perusahaan dan koperasi akan mengurusi pembayaran untuk batu bara itu kepada Puskopad. Baru kemudian para penambang akan dibayar oleh Puskopad. 271 Seorang penambang mengatakan, “Masyarakat kita menderita karena masalah ini karena kita tidak bisa mendapatkan uang untuk makan. 272 Militer Menyangkal Kegiatan Bisnis Pada bulan Oktober 2005, kepala daerah kepolisian Kalimantan Selatan memerintahkan koperasi kepolisian di wilayah tersebut, Puskopol, untuk memberhentikan kegiatan penambangan koperasi karena kegiatan itu dikhawatirkan telah menjadi kedok untuk kegiatan penambangan ilegal. 273 Serupa dengan koperasi militer di lokasi lain, Puskopol pada awalnya diminta oleh Arutmin untuk menjadi penengah dalam menanggulangi masalah penambangan liar. 274 Seperti halnya dengan koperasi militer, ada bukti yang menunjukkan bahwa koperasi kepolisian ini diduga telah mengambil alih kegiatan penambangan liar di wilayah tersebut dan bahkan memperkembangkan kegiatan penambangan liar itu. 275 Kapolda Kalimantan Selatan memutuskan untuk mengambil tindakan setelah sebuah LSM setempat, kantor daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, mendorong Kapolda untuk memerangi kegiatan penambangan liar tersebut. 276 Pihak militer tidak pernah mengambil tindakan serupa. Pada tahun 2004 dan 2005 koperasi militer ini menolak untuk bertemu dengan Walhi dan Human Rights Watch untuk membicarakan peran mereka dalam kegiatan pertambangan. Walhi dan Human Rights Watch telah bekerjasama dalam melakukan penyelidikan di lapangan mengenai kegiatan bisnis militer di Senakin. Setelah Walhi menulis kepada Panglima TNI di Jakarta 271 Wawancara Human Rights Watch dengan Penambang No. 4. 272 Wawancara Human Rights Watch dengan Penambang No. 3. 273 “Polda Kalsel Bekukan Puskopol,” Kompas, 27 Oktober 2005. 274 “Amankan Lokasi Pertambangan..,” Banjarmasin Post; “South Kalimantan needs…,” Miningindo.com. Juga lihat ICG, “Indonesia: Natural Resources dan Law Enforcement,” halaman 21. 275 Sekitar akhir tahun 2004, Human Rights Watch menyaksikan berpuluh-puluh truk, penuh dengan angkutan batu bara, menyebabkan kemacetan selama berjam-jam di tengah kota Sungai Danau (kecamatan Satui, kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan), di dekat tambang Satui milik Arutmin. Human Rights Watch diberitahu bahwa ini adalah proses penjualan batu-bara besar-besaran oleh polisi yang berlangsung setiap malam. Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan Kalimantan Selatan, Jakarta, 1 Desember 2004. Juga lihat “Regional Police…,[Polisi Daerah],” Kompas. 276 Wawancara Human Rights Watch dengan Berry Forqan. 69 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4:
Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24: dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66: • “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73: seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 77 and 78: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84: satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86: Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90: Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92: yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147 and 148:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149 and 150:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 151 and 152:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?