Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Penambang-penambang ini tidak memiliki banyak pilihan karena keadaan mereka sangat<br />
terjepit. Biarpun mereka telah mendapat ijin dari Puskopad, dengan persetujuan dari<br />
Arutmin, para penambang ini masih bekerja di luar hukum, dan mereka dapat saja<br />
ditangkap oleh polisi. 259 Seorang penambang menjelaskan:<br />
Jaminan Puskopad ini tidak 100 persen. Karena saya memiliki surat ijin<br />
kerja dari Puskopad untuk menambang di lokasi Arutmin, saya hampir<br />
sama dengan penambang legal. Tetapi polisi dapat saja datang dan<br />
mengatakan bahwa saya tidak mempunyai ijin. 260<br />
Seorang penambang lain menjelaskan hal ini lebih lanjut:<br />
TNI menggunakan jaminan tersebut untuk mendapatkan uang dari batu<br />
bara, tetapi mereka tidak melindungi kami dari polisi. 261<br />
Puskopad juga mempermudah penambangan liar di luar perjanjian tersebut. Para<br />
penambang ini berkata jika mereka mau membayar Puskopad (Rp. 13,000 per ton, atau<br />
$1.43) maka Puskopad tidak akan menghalangi mereka untuk menjual batu bara hasil<br />
tambangan mereka di pasar bebas.. 262 Seorang penambang menjelaskan:<br />
Jika kamu tidak membayar Puskopad, kamu tidak akan dapat menjual<br />
batu bara di pasar bebas. Jika kamu tidak membayar, kamu akan<br />
ditangkap. Semua orang tahu kamu harus membayar, jadi tak<br />
259<br />
Biarpun dokumen ini tampak seperti dokumen resmi, tidak berarti kegiatan para penambang liar itu menjadi<br />
kegiatan yang terlindung hukum. Menurut undang-undang Indonesia, penambang harus memperoleh lisensi<br />
dari instansi pemerintah yang berwenang. Surat-surat ijin yang dikeluarkan oleh koperasi milik militer ini bukan<br />
merupakan lisensi; surat-surat tersebut juga tidak mengikutsertakan para penambang liar ini di bawah lisensi<br />
Arutmin. Seperti yang dikatakan oleh seorang penambang, surat-surat tersebut hanya menerangkan bahwa si<br />
penambang “bekerja sama dengan Puskopad” sebagai imbalan atas perlindungan dari tangkapan polisi. Para<br />
penambang yang diwawancarai oleh <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> semua mengatakan bahwa—meskipun mereka<br />
mempunyai surat ijin dari Puskopad—operasi penambangan mereka adalah penambangan ilegal karena<br />
mereka tidak mempunyai surat ijin pertambangan yang dilkeluarkan oleh pemerintah ataupun lisensi tambang.<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan para penambang dan seseorang yang mengerti seluk beluk masalah<br />
pertambangan di wilayah tersebut, Kalimantan Selatan, Desember 2004; Email kepada <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong><br />
dari seorang anggota LSM yang kenal baik dengan tatanan pertambangan di wilayah ini, 14 Juli 2005.<br />
260<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Penambang No. 4. Penambang ini menceritakan bahwa pada sat<br />
itu, awal Desember 2004, pemberantasan [penambangan liar] sedang berlangsung. Menurut mereka<br />
pemberantasan itu hanya bersifat sementara saja.<br />
261<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seorang penambang liar. (“Penambang No. 1”), Senakin, 4<br />
Desember, 2004.<br />
262<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seorang penambang liar (“Penambang No. 3”), Senakin, 5<br />
Desember 2004; wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Penambang No. 1.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 66