Harga Selangit - Human Rights Watch

mereka di pasar gelap. Koperasi TNI-AD ini juga diduga memeras para penambang ini.
Selain menuntut pungutan biaya, prajurit-prajurit ini hanya memasang harga pembelian
yang kecil saja jika dibandingkan dengan harga pasar; seringkali prajurit-prajurit ini juga
menunda pembayaran pembelian batu bara mereka selama berbulan-bulan. Selain itu,
para prajurit ini sering menggunakan paksaan dan kekerasan untuk menjamin kekuasaan
mereka. Beberapa penambang bercerita kepada Human Rights Watch tentang
pemukulan-pemukulan yang mereka alami serta pelecehan-pelecehan fisik lainnya. 255
Ulasan berikut ini menyoroti pelecehan yang dilakukan pihak militer terhadap
penambang batu bara yang berada di bawah wewenang koperasi TNI-AD menurut
perjanjian yang telah disepakati. Seperti diceritakan oleh beberapa penambang kepada
Human Rights Watch, koperasi TNI-AD daerah Kalimantan Selatan, Puskopad B, 256
mengeluarkan lisensi dan surat ijin bagi para penambang agar mereka dapat menambang
di wilayah konsesi Arutmin. 257 Koperasi ini juga mewajibkan para penambang untuk
menjual batu bara hasil tambangan mereka kepada koperasi yang kemudian akan menjual
batu bara tersebut ke Arutmin dengan laba yang berlipat ganda. Selain itu, koperasi TNI-
AD ini juga menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk menjamin kepatuhan para
penambang. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi Puskopad. Puskopad
membayar para penambang hanya separuh dari harga pasar (kurang lebih Rp. 38,000
sampai Rp. 44,000 [antara $4.18 dan $4.84] per ton, dibandingkan dengan antara Rp.
75,000 dan Rp. 85,000 [antara $8.25 dan $9.35] harga pasar di akhir tahun 2004). 258
255
Lihat detil-detil di bawah.
256
Puskopad merupakan koperasi angkatan darat di tingkat propinsi, berpusat di Banjarmasin, dan terikat
dengan Kodam VI Tanjung Pura. (Nama lengkap koperasi tersebut adalah “Puskopad B Dam VI Tanjung
Pura.”) Koperasi ini juga beroperasi di tingkat kabupaten (Primkopad di Kotabaru). Menurut penduduk
setempat, Arutmin juga bekerjasama dengan sebuah koperasi dari angkatan laut, Pusat Koperasi Angkatan
Laut atau Puskopal, yang mendirikan pos jaga di suatu tempat lain di wilayah Senakin. Wawancara Human
Rights Watch dengan seorang penambang liar (“Penambang No. 4”), Senakin (sebuah desa yang terletak di
kecamatan Geronggang kabupaten Kotabaru), Kalimantan Selatan, 6 Desember 2004.
257
Human Rights Watch mendapatkan salinan dari beberapa surat perjanjian kerja sama tambang dan
membicarakan isi surat ini dengan para pemegang surat. Surat-surat ini meresmikan hubungan bisnis antar
penambang dengan koperasi milik militer. Menurut perjanjian ini, koperasi setuju untuk mengangkat
"wiraswasta" yang namanya tercantum dalam surat sebagai "mitra kerja," memberikan ijin kepada mitra kerja ini
untuk menjalankan kegiatan penambangan di lokasi yang tertulis di surat (semua lokasi disebut sebagai bagian
dari wilayah konsesi Arutmin), bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan penambangan di wilayah
tambang Arutmin yang telah disetujui "akan berjalan lancar," dan menyatakan lebih lanjut bahwa koperasi akan
menjamin keamanan penambang dan kegiatannya. Tiap-tiap penambang, sebaliknya, berjanji untuk
melaporkan kegiatan penambangan mereka, membayar uang jasa sebesar Rp. 2,000 ($0,22) per ton batu
bara, dan membatasi kegiatan penambangan mereka hanya di lokasi milik Arutmin. Surat kesepakatan kerja
sama tambang, tertanggal Januari, Juli, dan Agustus 2004, salinan ada di Human Rights Watch. Dua dari surat
ini dikeluarkan oleh kantor cabang Puskopad di daerah, yaitu kantor Primkopad Kodim di Kota Baru,
Kalimantan Selatan.
258
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang penambang liar (“Penambang No. 2”), Senakin, 5
Desember 2004; wawancara Human Rights Watch dengan Penambang No. 4.
65
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)