Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch
Kodam Kodim Kopassus Korem Kostrad KPK LSM Linud MPR Primkopad PT Puskopad TNI TSTB Walhi Yakobame Yamabri Yashbhum Yasua YDPK YKBPS YKEP YKPP YKSDP Kostrad YSBP Komando Daerah Militer Komando Distrik Militer Komando Pasukan Khusus Komando Resort Militer Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Social Masyarakat Lintas Udara Majelis Permusyawaratan Rakyat Primer Koperasi Angkatan Darat Perseroan Terbatas Pusat Koperasi Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah Yayasan Markas Besar ABRI Yayasan Bhumyamca Yayasan Adi Upaya Yayasan Dharma Putra Kostrad Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman Yayasan Kartika Eka Paksi Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra Yayasan Satya Bhakti Pertiwi
Ringkasan Keterlibatan perwira angkatan darat dalam [bisnis] pada dasarnya akan memicu perselisihan, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. —Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, lewat surat elektronik kepada Human Rights Watch, 26 September 2005 Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwiraperwira tinggi militer. —Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif, 23 Februari 2005 Bisnis adalah suatu otonomi … Itu tidak baik untuk hierarki tugas [militer]. —Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan dan mantan juru bicara militer Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Human Rights Watch, 12 April 2006. Pemerintah sipil tidak akan dapat mengatur pihak militer jika mereka tidak dapat mengatur keuangan pihak militer. Inilah inti masalahnya. —Seorang ahli reformasi militer dari negara asing, berbicara kepada Human Rights Watch, 7 September 2004 Cara pihak militer mendapatkan uang perlu diperhatikan. Kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata merupakan dasar untuk mendirikan angkatan militer yang profesional dan berasa hormat terhadap hak asasi manusia. Semakin banyak penghasilan dan pengeluaran pihak militer yang terlepas dari kontrol pemerintah sipil, dan semakin banyak dana yang dihasilkan sendiri, semakin sulit bagi wewenang sipil untuk melakukan pengawasan yang berarti. Hal ini akan menciptakan sebuah pemerintah yang tidak mempunyai kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban angkatan bersenjatanya dan untuk melaksanakan reformasi yang dibutuhkan. Apalagi jika pihak militer tersebut telah terbiasa menggunakan kekuatan politik dan melanggar hak asasi manusia di luar jangkauan hukum, maka otonomi keuanganpun akan disalahgunakan. Usaha swadana aparat militer merupakan suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia. Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, angkatan bersenjata Indonesia telah berhasil 1 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
- Page 1 and 2: Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
- Page 3 and 4: Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
- Page 5: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
- Page 9 and 10: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
- Page 11 and 12: erlawanan dengan bukti yang ada—m
- Page 13 and 14: senang jika tanggung jawab untuk me
- Page 15 and 16: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
- Page 17 and 18: Hubungan antara usaha swadana milit
- Page 19 and 20: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
- Page 21 and 22: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
- Page 23 and 24: dari suatu investasi besar militer,
- Page 25 and 26: Sebelum undang-undang ini dikeluark
- Page 27 and 28: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
- Page 29 and 30: Pihak angkatan bersenjata biasanya
- Page 31 and 32: Di bidang politik, sangatlah sukar
- Page 33 and 34: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
- Page 35 and 36: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
- Page 37 and 38: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
- Page 39 and 40: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
- Page 41 and 42: menempatkan yayasan di bawah perusa
- Page 43 and 44: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
- Page 45 and 46: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
- Page 47 and 48: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
- Page 49 and 50: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
- Page 51 and 52: sebuah kedok untuk menebang habis w
- Page 53 and 54: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
- Page 55 and 56: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Ringkasan<br />
Keterlibatan perwira angkatan darat dalam [bisnis] pada dasarnya akan memicu<br />
perselisihan, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, dan pelanggaran hak asasi<br />
manusia.<br />
—Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, lewat surat elektronik<br />
kepada <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>, 26 September 2005<br />
Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwiraperwira<br />
tinggi militer.<br />
—Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif,<br />
23 Februari 2005<br />
Bisnis adalah suatu otonomi … Itu tidak baik untuk hierarki tugas [militer].<br />
—Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jendral Departemen<br />
Pertahanan dan mantan juru bicara militer Indonesia, dalam sebuah<br />
wawancara dengan <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>, 12 April 2006.<br />
Pemerintah sipil tidak akan dapat mengatur pihak militer jika mereka tidak dapat<br />
mengatur keuangan pihak militer. Inilah inti masalahnya.<br />
—Seorang ahli reformasi militer dari negara asing, berbicara kepada<br />
<strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>, 7 September 2004<br />
Cara pihak militer mendapatkan uang perlu diperhatikan. Kontrol sipil terhadap<br />
angkatan bersenjata merupakan dasar untuk mendirikan angkatan militer yang<br />
profesional dan berasa hormat terhadap hak asasi manusia. Semakin banyak penghasilan<br />
dan pengeluaran pihak militer yang terlepas dari kontrol pemerintah sipil, dan semakin<br />
banyak dana yang dihasilkan sendiri, semakin sulit bagi wewenang sipil untuk melakukan<br />
pengawasan yang berarti. Hal ini akan menciptakan sebuah pemerintah yang tidak<br />
mempunyai kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban angkatan bersenjatanya dan<br />
untuk melaksanakan reformasi yang dibutuhkan. Apalagi jika pihak militer tersebut telah<br />
terbiasa menggunakan kekuatan politik dan melanggar hak asasi manusia di luar<br />
jangkauan hukum, maka otonomi keuanganpun akan disalahgunakan.<br />
Usaha swadana aparat militer merupakan suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia.<br />
Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, angkatan bersenjata Indonesia telah berhasil<br />
1<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Change language