Harga Selangit - Human Rights Watch

Dengan menandatangani prinsip-prinsip Sukarela ini, perusahaan dapat dianggap telah
menyetujui untuk memberikan keterbukaan yang maksimal mengenai tata keamanannya,
termasuk pembayaran apapun untuk jasa keamanan tersebut; keterbukaan ini dapat
diabaikan hanya jika ada pertimbangan-pertimbangan keamanan atau situasi-situasi
keamanan yang lebih penting. 248
Selain itu, jika keputusan Freeport untuk memberikan pembayaran di tingkat lokal dan
untuk tidak menarik perhatian, dengan cara menyembunyikan detil-detil tentang
pembayaran tersebut, adalah dimaksudkan untuk menghindari korupsi dan sorotan
masyarakat, maka perusahaan ini telah gagal mencapai kedua tujuan ini. Pembayaran
kepada komandan dan satuan di lapangan, yang dikatakan oleh mantan pejabat eksekutif
perusahaan adalah untuk menghindari korupsi yang terpusat, sebaliknya malah
menimbulkan tuduhan-tuduhan tentang korupsi di tingkat lokal oleh Freeport. Dengan
alasan yang sama, penolakan perusahaan untuk memberitahukan secara keseluruhan
pembayaran-pembayaran yang telah diberikan sejak awal, dan ketika ditanyakan
selanjutnya, telah mendorong timbulnya kecurigaan bahwa ada yang ingin disembunyikan
oleh perusahaan. Pembayaran yang disebutkan sebagai ongkos makanan, yang padahal
adalah transfer uang tunai, juga menandakan bahwa pegawai-pegawai perusahaan telah
berusaha menutup-nutupi dukungan keuangan dari perusahaan. Pada pokoknya,
tindakan yang diambil Freeport tidaklah cukup untuk mencegah kemungkinan timbulnya
masalah yang disebutkan oleh perusahaan dan sebaliknya malah menimbulkan masalahmasalah
baru yang membingungkan.
Deru publisitas negatif yang mengelilingi hubungan militer dengan Freeport telah
menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, di awal tahun 2006
menawarkan sebuah garis petunjuk resmi tentang tata keamanan perusahaan, termasuk
pembayaran-pembayaran yang terkait. 249 Tetapi, sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil
Indonesia dengan keras menentang dasar pemikiran bahwa adalah layak bagi perusahaan
untuk secara langsung membiayai pihak militer. Kelompok ini menunjukkan bahwa
tatanan semacam ini akan memberikan pihak militer suatu andil ekonomi di dalam tugastugas
keamanan dalam negeri yang seharusnya merupakan tanggung jawab utama aparat
248
Untuk keterangan lebih lanjut, lihat [online] http://www.voluntaryprinciples.org/.
249
Pernyataan ini menjawab permintaan terang-terangan dari pimpinan TNI. Tiarma Siboro, “TNI wants legal
recourse in protecting firms (TNI ingin menggunakan jalan hukum untuk melindungi perusahaan-perusahaan),”
Jakarta Post, 24 Januari 2006; Siboro, “Draft regulation…,” Jakarta Post. Sebelumnya, menteri ini telah
menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tahun 2000 telah melarang pembayaran langsung kepada pihak
militer. Lihat, sebagai contoh, Tiarma Siboro, “Companies urged to stop paying soldiers (Perusahaan dianjurkan
menghentikan pembayaran terhadap tentara),” Jakarta Post, 30 Desember 2005.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 62