13.01.2014 Views

Harga Selangit - Human Rights Watch

Harga Selangit - Human Rights Watch

Harga Selangit - Human Rights Watch

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

perjanjian yang tidak ditandatangani itu tetap berlaku dan telah dipatuhi oleh kedua belah<br />

pihak. 238<br />

Mantan pejabat eksekutif di atas membela keputusan untuk tidak mengikutsertakan<br />

markas besar militer di Jakarta dengan menyatakan bahwa korupsi di jalur komando<br />

militer akan menghalangi dana ini untuk sampai ke tangan prajurit. Memberikan<br />

pembayaran ini melalui komandan-komandan di Papua, dia mengatakan, “membantu<br />

kita dan membantu mereka. Kita dapat menghindari pemerasan dan kegiatan ekstrakurikuler<br />

[oleh pihak militer] dan prajurit dapat menutupi jenjang yang ada antara yang<br />

mereka butuhkan dan dana yang tersedia.” 239 Ketika ditanya mengapa Freeport menahan<br />

detil-detil tentang pembayarannya kepada prajurit-prajurit perorangan dengan hanya<br />

melaporkan jumlah seluruhnya, mantan pejabat eksekutif ini mengakui bahwa dia tidak<br />

tahu jelas, tetapi menurutnya pejabat-pejabat perusahaan tertinggi di Freeport mungkin<br />

tidak ingin menarik perhatian tambahan terhadap masalah yang sudah menjadi “magnet<br />

untuk kontroversi.” 240<br />

Mantan pejabat eksekutif ini menyatakan bahwa Freeport membuat pengaturan<br />

keamanan ini secara bilateral, melalui hubungan langsung dengan pihak militer di<br />

lapangan dan tidak melalui struktur pemerintah sipil, karena tidak ada pejabat pemerintah<br />

yang berwenang untuk mengatur dan memainkan peran sebagai koordinator bagi industri<br />

pertambangan. 241 Dia juga mengulangi apa yang dikatakan oleh Freeport bahwa<br />

dukungan keuangan yang diberikan perusahaan kepada pihak militer (dan kepolisian)<br />

merupakan satu persyaratan dari Kontrak Kerja (Contract of Work - CoW) yang<br />

ditandatanganinya dengan pemerintah Indonesia. Juru bicara Freeport, Greg Probst,<br />

menjelaskan pengertian perusahaan di tahun 1999:<br />

Kontrak Kerja yang pertama [dari tahun 1967] kurang spesifik dalam<br />

masalah ini [masalah yang berkaitan dengan hubungan dengan pihak<br />

militer] jika dibandingkan dengan Kontrak Kerja tahun 1991. Tetapi,<br />

setelah meneliti masalah ini, penasehat hukum kami di Indonesia<br />

menemukan bahwa ketentuan dari Kontrak Kerja [tahun 1967] kami<br />

harus diartikan dalam hubungannya dengan undang-undang Indonesia<br />

dan bahwa kedua dokumen ini bersama-sama memberikan kewajiban<br />

238<br />

Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> melalui telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport.<br />

<strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> secara mandiri berhasil memperoleh sebuah salinan dari perjanjian ini, yang tampaknya<br />

masih dalam bentuk rancangan dan berasal dari tahun 2003.<br />

239<br />

Ibid.<br />

240<br />

Ibid.<br />

241<br />

Ibid. Seperti telah dibahas, pejabat yang berwenang mengatur sektor minyak dan gas telah menyalurkan<br />

pembayaran jasa keamanan ini.<br />

HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!