Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch
membantah pernah mengeluarkan permintaan tersebut. 230 Freeport tidak bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan dari Human Rights Watch mengenai kejadian ini. 231 Pembayaran dari perusahaan kepada pihak kepolisian kemungkinan besar akan mendapat sorotan yang lebih tajam jika TNI mengundurkan diri dari wilayah-wilayah tambang Freeport, seperti yang telah direncanakan, dan pihak kepolisian mempertinggi kehadiran mereka di sana. 232 Pandangan Freeport Sedikit sekali yang dikatakan oleh Freeport di depan umum, tetapi seorang juru bicaranya telah membantah bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran yang tidak layak: Kami tidak pernah menyuap. Memang kami memberikan bantuan kepada pihak militer, tetapi bantuan ini tidak berupa uang kas, melainkan berupa peralatan lapangan seperti hand talky [radio genggam dua-jalur], mobil, makanan….Semua pembayaran ini dilakukan secara terbuka dan dilaporkan kepada New York Stock Exchange [Bursa Saham New York]. Membantu petugas keamanan adalah hal yang wajar. Dan memberikan makanan kepada petugas penjaga keamanan anda yang kelaparan adalah hal yang wajar, bukan? 233 Seorang mantan pejabat eksekutif Freeport yang mengetahui seluk-beluk tata keamanan perusahaannya di Indonesia memberitahukan Human Rights Watch bahwa pemberian uang kas, yang dibuat melalui bank transfer atau cek, berkisar antara 15 persen dari seluruh dana yang dikeluarkan Freeport untuk pasukan keamanan Indonesia (sisanya berupa barang dan jasa). 234 Menurut sumber ini, uang tersebut digunakan untuk tiga tujuan: 230 Menurut laporan ini, Prihadi menghubungi pejabat berwenang, dan orang yang datang di bank untuk menarik dana tersebut ditangkap. “Bogus general nabbed for attempted fraud (Jendral palsu ditangkap setelah mencoba menipu),” Jakarta Post, 23 Februari 2001. 231 Human Rights Watch menyampaikan pertanyaan mengenai kejadian ini dalam surat tertanggal 27 Oktober 2005 kepada Freeport, tetapi surat Freeport, tertanggal 28 November 2005, tidak menjawab pertanyaan ini. 232 “Indonesian Military Admits Some Officers Received Freeport Funds [Aparat Militer Indonesia Mengakui Beberapa Perwira Menerima Dana Freeport],” Asia Pulse. Di tahun 2003, TNI juga mengatakan hal yang sama, bahwa TNI akan menarik diri dari wilayah Freeport ketika pada saat itu pihak militer menerima banyak publisitas negatif mengenai hubungannya dengan perusahaan ini, tetapi pasukan TNI tetap hadir di wilayah tersebut. Lihat, sebagai contoh, “Military might withdraw from Freeport security (Pihak militer mungkin akan mengundurkan diri dari keamanan Freeport),“ Jakarta Post, 11 November 2003. 233 Kafil Yamin, “Papuans Set for Showdown With US Gold Miner (Warga Papua Siap Menantang Penambang Emas AS),” Inter Press Service (IPS), 2 Maret 2006. 234 Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport, 10 Mei 2006. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 58
• “Bayaran harian kecil-kecilan” untuk menambah gaji prajurit. Selama beberapa waktu, pembayaran ini diberikan kepada komandan setempat, tetapi setelah Freeport bersikeras agar satuan militer tersebut membuka rekening bank, perusahaan selanjutnya mengirimkan dana ke rekening-rekening tersebut. Akibat “kesalahan administratif dalam memberikan nama” sebagian dari pembayaran tunai ini dijuluki sebagai ongkos makanan di dalam buku-buku perusahaan sampai praktek ini bisa dibetulkan. • Penggantian untuk ongkos administrasi dan logistik yang dikeluarkan oleh satuan militer di lapangan, seperti untuk komunikasi atau penggunaan helikopter, yang disediakan oleh perusahaan karena telah dinilai bahwa “dana [yang telah dianggarkan] dari Jakarta tidak cukup untuk operasi normal.” Pembayaran oleh Freeport untuk tujuan ini bernilai sebesar kira-kira $1000 sampai $1500 per bulan bagi komando daerah militer (Kodam). • Pembiayaan bagi proyek-proyek “pembangunan” tertentu yang diminta oleh pihak militer, seperti untuk renovasi rumah sakit. Freeport melaksanakan pemeriksaaan terbatas terhadap kira-kira setiap satu dari lima proyek-proyek ini. 235 Mantan pejabat eksekutif Freeport ini juga menyebutkan bahwa aliran dana ke pihak militer telah diatur oleh prosedur yang dijelaskan di dalam “perjanjian tertulis [pemberian] dukungan,” atau, menurut pejabat-pejabat eksekutif Freeport lainnya, dalam “sebuah kontrak dengan pihak militer mengenai hubungan [keamanan].” 236 Dokumen tersebut telah diserahkan kepada komandan militer di Jayapura, ibukota propinsi Papua, serta kepada pejabat yang setara di pihak kepolisian, pejabat-pejabat eksekutif ini mengatakan, tetapi dokumen tersebut dikembalikan tanpa ditandatangani. 237 Meskipun demikian, mantan pejabat eksekutif di atas mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari 235 Ibid. Lihat juga John McBeth, “Freeport in Indonesia: Filling in the holes (Freeport di Indonesia: Menutup lubang),” Asia Times, 22 Februari 2006, [online] http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HB22Ae01.html. Patut diingat bahwa artikel Asia Times di atas memperkirakan bahwa sebanyak 25 persen dari pengeluaran total Freeport untuk aparat keamanan pemerintah dibagikan dengan cara ini, selebihnya diberikan berupa barang dan jasa. Ibid. 236 Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport; wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil dari perusahaan, Maret 2005. Pejabat-pejabat ini mengatakan bahwa dokumen itu berasal dari awal tahun 2000-an, dan satu orang di antara mereka menyatakan bahwa dokumen tersebut didahului oleh (dan didasarkan secara kuat atas) sederetan perjanjian dengan pejabat dari pihak militer (dan kepolisian) di propinsi tersebut. 237 Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil perusahaan; wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport. Mantan pejabat eksekutif ini menduga bahwa komandan dan pihak militer tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut karena mereka tidak mau secara pribadi terkait dengan pengaturan tersebut dan dengan tuduhan bahwa mereka “menjual” jasa pasukan yang dipimpin mereka. 59 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
- Page 13 and 14: senang jika tanggung jawab untuk me
- Page 15 and 16: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
- Page 17 and 18: Hubungan antara usaha swadana milit
- Page 19 and 20: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
- Page 21 and 22: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
- Page 23 and 24: dari suatu investasi besar militer,
- Page 25 and 26: Sebelum undang-undang ini dikeluark
- Page 27 and 28: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
- Page 29 and 30: Pihak angkatan bersenjata biasanya
- Page 31 and 32: Di bidang politik, sangatlah sukar
- Page 33 and 34: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
- Page 35 and 36: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
- Page 37 and 38: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
- Page 39 and 40: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
- Page 41 and 42: menempatkan yayasan di bawah perusa
- Page 43 and 44: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
- Page 45 and 46: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
- Page 47 and 48: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
- Page 49 and 50: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
- Page 51 and 52: sebuah kedok untuk menebang habis w
- Page 53 and 54: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
- Page 55 and 56: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
- Page 57 and 58: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
- Page 59 and 60: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
- Page 61 and 62: untuk keamanan. Perusahaan pertama
- Page 63: Pengakuan seperti ini mendorong pan
- Page 67 and 68: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
- Page 69 and 70: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
- Page 71 and 72: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
- Page 73 and 74: seorangpun mencoba menjual [di pasa
- Page 75 and 76: Pembayaran yang lambat merupakan ke
- Page 77 and 78: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
- Page 79 and 80: Masalah ini telah diselidiki secara
- Page 81 and 82: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
- Page 83 and 84: satuan udara cadangan yang bermarka
- Page 85 and 86: Pihak militer dan pejabat pemerinta
- Page 87 and 88: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
- Page 89 and 90: Banyak pembelian peralatan militer
- Page 91 and 92: yang sama juga terjadi di Maluku; p
- Page 93 and 94: diri, diambil oleh tentara yang kem
- Page 95 and 96: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
- Page 97 and 98: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
- Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
- Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
- Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
- Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
- Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
- Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
- Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
- Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
membantah pernah mengeluarkan permintaan tersebut. 230 Freeport tidak bersedia<br />
memberikan jawaban atas pertanyaan dari <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> mengenai kejadian ini. 231<br />
Pembayaran dari perusahaan kepada pihak kepolisian kemungkinan besar akan mendapat<br />
sorotan yang lebih tajam jika TNI mengundurkan diri dari wilayah-wilayah tambang<br />
Freeport, seperti yang telah direncanakan, dan pihak kepolisian mempertinggi kehadiran<br />
mereka di sana. 232<br />
Pandangan Freeport<br />
Sedikit sekali yang dikatakan oleh Freeport di depan umum, tetapi seorang juru bicaranya<br />
telah membantah bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran yang tidak layak:<br />
Kami tidak pernah menyuap. Memang kami memberikan bantuan<br />
kepada pihak militer, tetapi bantuan ini tidak berupa uang kas, melainkan<br />
berupa peralatan lapangan seperti hand talky [radio genggam dua-jalur],<br />
mobil, makanan….Semua pembayaran ini dilakukan secara terbuka dan<br />
dilaporkan kepada New York Stock Exchange [Bursa Saham New York].<br />
Membantu petugas keamanan adalah hal yang wajar. Dan memberikan<br />
makanan kepada petugas penjaga keamanan anda yang kelaparan adalah<br />
hal yang wajar, bukan? 233<br />
Seorang mantan pejabat eksekutif Freeport yang mengetahui seluk-beluk tata keamanan<br />
perusahaannya di Indonesia memberitahukan <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> bahwa pemberian<br />
uang kas, yang dibuat melalui bank transfer atau cek, berkisar antara 15 persen dari<br />
seluruh dana yang dikeluarkan Freeport untuk pasukan keamanan Indonesia (sisanya<br />
berupa barang dan jasa). 234 Menurut sumber ini, uang tersebut digunakan untuk tiga<br />
tujuan:<br />
230<br />
Menurut laporan ini, Prihadi menghubungi pejabat berwenang, dan orang yang datang di bank untuk<br />
menarik dana tersebut ditangkap. “Bogus general nabbed for attempted fraud (Jendral palsu ditangkap setelah<br />
mencoba menipu),” Jakarta Post, 23 Februari 2001.<br />
231<br />
<strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> menyampaikan pertanyaan mengenai kejadian ini dalam surat tertanggal 27 Oktober<br />
2005 kepada Freeport, tetapi surat Freeport, tertanggal 28 November 2005, tidak menjawab pertanyaan ini.<br />
232<br />
“Indonesian Military Admits Some Officers Received Freeport Funds [Aparat Militer Indonesia Mengakui<br />
Beberapa Perwira Menerima Dana Freeport],” Asia Pulse. Di tahun 2003, TNI juga mengatakan hal yang sama,<br />
bahwa TNI akan menarik diri dari wilayah Freeport ketika pada saat itu pihak militer menerima banyak<br />
publisitas negatif mengenai hubungannya dengan perusahaan ini, tetapi pasukan TNI tetap hadir di wilayah<br />
tersebut. Lihat, sebagai contoh, “Military might withdraw from Freeport security (Pihak militer mungkin akan<br />
mengundurkan diri dari keamanan Freeport),“ Jakarta Post, 11 November 2003.<br />
233<br />
Kafil Yamin, “Papuans Set for Showdown With US Gold Miner (Warga Papua Siap Menantang Penambang<br />
Emas AS),” Inter Press Service (IPS), 2 Maret 2006.<br />
234<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> melalui telepon dengan seorang mantan pejabat eksekutif Freeport, 10<br />
Mei 2006.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 58
Change language