Harga Selangit - Human Rights Watch

Pengakuan seperti ini mendorong panggilan dari Global Witness untuk dilakukannya
penyelidikan apakah Freeport telah melakukan penyuapan seperti dijelaskan dalam
Foreign Corrupt Practices Act [Undang-undang Praktek-praktek Korup di Negara Asing]
Amerika Serikat. 226 Setelah pejabat Indonesia menunjukkan bahwa pembayaran secara
langsung kepada perwira dan prajurit dapat dianggap sebagai tindakan korupsi menurut
hukum Indonesia, di awal tahun 2006, pejabat berwenang AS memulai sebuah
“penyelidikan informal.” 227 Freeport dengan tegas membela tata keamanannya dan
mengatakan bahwa mereka akan berusaha membantu penyelidikan ini. 228 Menteri
pertahanan Indonesia juga menyatakan akan meminta inspektur jendral dari angkatan
bersenjata untuk memulai suatu penyelidikan. 229
Pembayaran Freeport kepada aparat kepolisian tidak mendapatkan sorotan yang sama,
tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serupa. Global Witness dan koran The
New York Times menyebutkan beberapa contoh pembayaran berupa uang kas kepada
pejabat tinggi kepolisian di Papua. Laporan yang diterbitkan sebelumnya menunjukkan
bahwa Freeport tidak merasa ada kejanggalan apapun jika perusahaan dimintai dana.
Menurut laporan pers di tahun 2001, seorang anggota direksi Freeport Indonesia, Prihadi
Santoso, menerima permintaan hutang sebesar Rp. 100 juta ($10,000) dari seseorang
yang secara tidak benar mengaku sebagai kepala kepolisian Papua saat itu. Prihadi
dilaporkan menyetujui dan mengijinkan permintaan bank transfer tersebut, tetapi
kemudian dia membatalkan pencairan dana tersebut setelah kantor kepala kepolisian
commits to reform…,” Jakarta Post; wawancara Human Rights Watch dengan pejabat TNI, Jakarta, 13 April
2006.
226
Global Witness, “Paying for Protection,” hal. 3, 6, 13-15, 32; “Thompson Asks U.S. Attorney General and
SEC to Review Freeport McMoRan (Thompson Meminta Jaksa Agung AS dan SEC [Securities and Exchange
Commission - Komisi Perdagangan Saham] untuk Meneliti Freeport McMoRan),” berita pers yang dikeluarkan
oleh William C. Thompson, Jr., comptroller (pengawas keuangan) Kota New York, bertindak atas nama New
York City Pension Funds (Dana Pensiun Kota New York), 30 Januari 2006, [online]
http://www.comptroller.nyc.gov/press/2006_releases/pr06-01-015.shtm.
227
“Payments by Freeport McMoRan Trigger Probe (Pembayaran oleh Freeport McMoRan Memicu
Pemeriksaan),” Associated Press (AP), 16 Januari 2006. Sebuah pejabat anti-korupsi Indonesia mengatakan
bahwa pembayaran kepada tiap-tiap prajurit telah melanggar hukum Indonesia, meskipun jika pembayaran
tersebut dimaksudkan untuk dibagikan kepada pasukan (seperti yang dijelaskan oleh perusahaan dan oleh
orang-orang yang telah mengaku telah menerima dana tersebut). Wawancara Human Rights Watch dengan
Erry Riyana Hardjapamekas, wakil ketua dan komisaris Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia,
Jakarta, 7 April 2006.
228
“Payments by Freeport McMoRan…,” AP. Lihat juga Freeport Form 10-K tahun 2005, diserahkan tanggal 15
Maret 2006.
229
“Security payments by Freeport trigger Indonesian government inquiry (Pembayaran jasa keamanan oleh
Freeport memicu pemeriksaan pemerintah),” AP, 25 Januari 2006. Seseorang lainnya, inspektur jendral
angkatan darat, disebut oleh Global Witness telah secara pribadi menerima uang pembayaran sebesar
$247.000 dari Freeport antara tahun 2001 dan 2003 ketika ia sedang ditugaskan di Papua. Global Witness,
“Paying for Protection,” hal. 21-22.
57
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)