Harga Selangit - Human Rights Watch

untuk keamanan. Perusahaan pertama kali menerbitkan informasi ini di tahun 2003 dan
sejak saat itu telah menerbitkan laporan serupa setiap tahun. 213 Sampai dengan akhir
tahun 2005, total pengeluaran perusahaan bagi jasa militer dan kepolisian telah melebihi
$66 juta. 214 Banyak dari dukungan perusahaan adalah berupa barang dan jasa, berbentuk
barak, angkutan, makanan, dan bentuk-bentuk lain, tetapi Freeport juga memberikan
dukungan berupa uang. Menjelaskan pembayaran ini, Freeportmengatakan, “Atas
permintaan pemerintah [Indonesia], kami memberikan dukungan keuangan untuk
menjamin bahwa prajurit keamanan [pemerintah] (militer dan kepolisian) mendapatkan
sumber dana yang layak dan dibutuhkan untuk menyediakan keamanan bagi operasi
perusahaan.” 215 Tetapi Freeport tidak memberikan jawaban ketika ditanyakan kepada
siapa uang tersebut dibayarkan dan apakah uang tersebut masuk ke kas negara. 216 Ketika
perusahaan pertama kali menerbitkan pembayaran untuk keamanan perusahaan, di tahun
2003, seorang juru bicara anak perusahaan Freeport di Indonesia menyatakan:
Banyak orang yang terkejut ketika mereka mengetahui bahwa kita telah
memberikan jutaan dolar AS kepada petugas keamanan untuk menjaga
perusahaan, karena mereka menduga kita memberikan pembayaran
berupa uang tunai. Tetapi ini tidak benar karena kita mengalokasi dana
tersebut ke beberapa pos, dan hanya sedikit yang diberikan kepada
prajurit dalam rupa uang tunai. 217
Laporan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh LSM Global Witness dan
koran harian The New York Times, sebaliknya, menunjukkan bahwa Freeport memberikan
213
Freeport Form 10-K tahun 2002, diserahkan tanggal 27 Maret 2003. Freeport mengatakan bahwa mereka
memberikan “dukungan tambahan” kepada aparat keamanan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang
meliputi infrastruktur, makanan dan biaya ruang makan, perumahan, bahan bakar, angkutan, reparasi
kendaraan, uang untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil dan ongkos administrasi, dan program
bantuan masyarakat yang dilakukan oleh pihak militer dan kepolisian. Selain itu, Freeport mengatakan mereka
juga mengeluarkan sejumlah uang untuk menyediakan infrastruktur bagi perumahan, kantor, dan fasilitasfasilitas
terkait bagi aparat keamanan. Freeport memberikan angka pengeluaran total untuk tiap-tiap dari dua
kategori biaya dan melakukan hal yang sama di tahun-tahun berikutnya.
214
Freeport Form 10-K tahun 2002; Freeport Form 10-K tahun 2003, diserahkan pada tanggal 10 Maret 2004;
Freeport Form 10-K tahun 2004, diserahkan pada tanggal 16 Maret 2005; dan Freeport Form 10-K tahun 2005,
diserahkan pada tanggal 15 Maret 2006.
215
Surat Freeport kepada Human Rights Watch.
216
Human Rights Watch menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Freeport mengenai topik-topik ini
dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 2005, tetapi Freeport tidak memberikan tanggapan terhadap topik-topik
tersebut dalam surat tertanggal 28 November 2005 kepada Human Rights Watch.
217
Nama juru bicara ini disebutkan sebagai Siddharta Moersjid. “Freeport confirms allowances for military,
police in Papua (Freeport mengakui telah memberikan sokongan kepada pihak militer, kepolisian, di Papua),”
Jakarta Post, 16 Maret 2003. Juru bicara TNI saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin (yang pada saat itu berpangkat
Mayor Jendral), mengatakan bahwa sokongan berupa uang tunai ini berjumlah sebesar Rp. 350.000 ($38,50)
per prajurit per bulan. Ibid. Human Rights Watch mengetahui bahwa perwira dengan pangkat lebih tinggi
mendapatkan sokongan uang tunai sebesar Rp. 500.000 ($55) per bulan.
55
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)