Harga Selangit - Human Rights Watch

Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch

13.01.2014 Views

Orang ini juga secara lebih terang-terangan menggambarkan tuntutan keuangan dari pihak militer: Masalahnya bukan dengan Jakarta, bukan dengan susunan militer di sana. Masalah yang terbesar adalah selalu dengan aparat militer setempat. Pada dasarnya, begitu kita bersedia membayar, posisi kita menjadi terpojok. Tuntutan-tuntutan baru selalu menyusul dan meminta lebih banyak uang lagi. 198 Selain itu, prajurit-prajurit Indonesia sering diduga mudah menggunakan intimidasi dan kekerasan dalam upaya mereka untuk “melindungi” perusahaan-perusahaan swasta. (Lihat “Perjanjian Keamanan untuk Freeport,” di bawah.) Sebagai salah satu contoh, sebuah tuntutan hukum di tahun 2001 yang saat ini sedang berada di proses pengadilan, menuduh ExxonMobil ikut bertanggungjawab atas pelecehan-pelecehan sangat parah yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di wilayah operasi perusahaan dan di daerah sekitarnya di Aceh; perusahaan ini dengan tegas menolak tuduhan yang mengatakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab apapun. 199 Sebuah koalisi kelompok pembela lingkungan dan hak-hak penduduk asli menceritakan sebuah insiden yang terjadi di Maluku Utara di akhir tahun 2003. Mereka menyatakan bahwa tentaratentara bersenjata yang dibayar oleh perusahaan tambang ini memberikan sebuah pemberitahuan tertulis yang mengancam akan menahan para pengunjuk rasa jika mereka tidak meninggalkan lokasi tambang perusahaan. 200 Pengaturan Keamanan untuk Freeport Sebuah kasus yang cukup terkenal mengenai pengaturan keamanan dengan aparat militer dan kepolisian Indonesia adalah kasus perusahaan raksasa dari AS, Freeport-McMoRan 198 Orang yang sama juga telah memberikan komentar bahwa tiap-tiap orang yang bertanggungjawab merundingkan pembayaran atas nama pihak militer, kemungkinan besar akan mencatut sebagian dari dana tersebut untuk dirinya sendiri. Ibid. 199 Tuntutan hukum ini dibuat oleh International Labor Rights Fund, bertindak atas nama sekelompok warga desa di Aceh. ExxonMobil secara tegas membantah tuduhan tersebut dan telah meminta pengadilan untuk membatalkan kasus ini. Di bulan Oktober 2005, kasus ini diputuskan dapat diteruskan ke pengadilan tingkat negara bagian di AS. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat John Doe I et al. vs. ExxonMobil corporation et al., keluhan hukum diserahkan pada tanggal 11 Juni 2001; ExxonMobil, “Media Statement - Statement Regarding NGO Human Rights Lawsuit - Aceh, Indonesia (Pernyataan untuk Media – Pernyataan Mengenai Tuntutan Hukum LSM tentang Hak Asasi Manusia – Aceh, Indonesia),” 13 Agustus 2002, [online] http://www.exxonmobileurope.com/Corporate/Newsroom/Newsreleases/Corp_xom_nr_130802.asp; “Villagers' suit will be in a state court (Tuntutan hukum warga desa akan didengar pengadilan tingkat negara bagian),” Houston Chronicle, 21 Oktober 2005. 200 Coalition against Mining in Protected Areas (Koalisi menentang Penambangan di Daerah Lindung), “Fact Sheet: Community opposition to Newcrest/PT Nusa Halmahera Mineral (Lembaran Fakta: Tentangan masyarakat terhadap Newcrest/PT Nusa Halmahera Mineral),” 11 Januari 2004. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 52

Copper & Gold Inc., yang mempunyai operasi besar di Papua melalui anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia. 201 TNI telah mendampingi Freeport selama berpuluh-puluh tahun, 202 tetapi kehadiran pasukan keamanan ini lama kelamaan terus meningkat: sampai dengan tahun 2005, lebih dari 2.400 prajurit keamanan pemerintah (militer dan kepolisian) sudah ditempatkan di wilayah operasi Freeport. 203 Kontroversi yang Berkaitan dengan Keamanan Tata keamanan Freeport telah menyebabkan kontroversi karena berbagai alasan. Pertama, hubungan Freeport dengan pihak militer telah menimbulkan tuduhan-tuduhan bahwa perusahaan ikut terlibat dan turut bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan ini. Di pertengahan tahun 1990- an, pasukan-pasukan di daerah tambang ini diduga telah menggunakan kendaraan, kantor, dan peti kemas milik perusahaan untuk mengangkut dan menahan orang-orang yang kemudian mereka siksa atau bunuh. 204 Freeport mengatakan perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab apapun mengenai bagaimana peralatan mereka digunakan oleh militer. 205 Kebijakan Freeport mengenai hak asasi manusia, yang diterapkan bertahun-tahun setelah kejadian ini, secara eksplisit mengakui resiko bahwa prajurit militer atau kepolisian dapat menggunakan peralatan dan fasilitas perusahaan untuk melakukanpelanggaran. 206 201 Situs web Freeport-McMoRan menjelaskan bahwa “operasi [induk perusahaan] dilaksankan melalui anak perusahaannya,” termasuk PT Freeport Indonesia, yang dikuasai dengan sekitar 91 persen hak milik. Freeport- McMoRan, “About Us: Company Overview (Tentang Kita: Gambaran Luas),” [online] http://www.fcx.com/aboutus/co-overvw.htm. Di tahun 2005 Freeport-McMoRan setuju untuk mempertimbangkan penjualan sahamnya di anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, PT Indocopper Investama, yang memegang sebagian saham PT Freeport Indonesia. Sisa hak milik PT Freeport Indonesia (9.36 persen) dipegang oleh pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian kerja sama yang dibuat di pertengahan tahun 1990-an, Rio Tinto mempunyai 40 persen andil di dalam produksi dari tambang Grasberg di atas jumlah tertentu. Lihat Freeport-McMoRan, “2005 Annual Report (Laporan Tahunan 2005),” [online] http://www.fcx.com/inrl/annlrpt/2005/2005%20fcx%20ar%20sec.htm. 202 Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin. 203 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., “Form 10-K: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December 31, 2005 (Formulir 10-K: Laporan Tahunan Sesuai dengan Pasal 13 atau 15(d) dari Undang-undang Perdagangan Saham tahun 1934 untuk Tahun Fiskal yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2005),” diserahkan tanggal 15 Maret 2006. Laporan tahunan, Formulir 10-K, ini disebut sebagai “Freeport Form 10-K” untuk tahun yang dimaksud. 204 Lihat, sebagai contoh, “Firm ‘morally involved’ in alleged Irian killings (Perusahaan 'secara moral terlibat' dalam pembunuhan di Irian,” Reuters, 1 September 1995; Eyal Press, “Church report links U.S. firm to abuses (Laporan gereja memperhubungkan perusahaan AS dengan pelecehan-pelecehan),” National Catholic Reporter, vol. 31, no. 41 (22 September 1995). 205 Stewart Yerton, “Freeport: Accusers Have No Evidence (Freeport: Si Penuduh Tak Mempunyai Bukti),” New Orleans Times-Picayune, 14 November 1995. 206 Peraturan ini memperingatkan para pekerja bahwa “skenario [hak asasi manusia] yang paling sulit adalah yang menyangkut harta benda yang dapat dianggap sebagai milik Freeport. Ini termasuk bangunan-bangunan, peti kemas, pesawat terbang, truk, bis, kendaraan angkutan ringan dan peralatan perusahaan lainnya” yang mungkin “diminta oleh” atau “di bawah perintah” aparat kepolisian atau militer. Freeport-McMoRan, “Human Rights Policy dan Implementation (Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Penerapannya),” [online] http://www.fcx.com/envir/hrpol.htm. 53 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)

Copper & Gold Inc., yang mempunyai operasi besar di Papua melalui anak perusahaannya,<br />

PT Freeport Indonesia. 201 TNI telah mendampingi Freeport selama berpuluh-puluh<br />

tahun, 202 tetapi kehadiran pasukan keamanan ini lama kelamaan terus meningkat: sampai<br />

dengan tahun 2005, lebih dari 2.400 prajurit keamanan pemerintah (militer dan kepolisian)<br />

sudah ditempatkan di wilayah operasi Freeport. 203<br />

Kontroversi yang Berkaitan dengan Keamanan<br />

Tata keamanan Freeport telah menyebabkan kontroversi karena berbagai alasan.<br />

Pertama, hubungan Freeport dengan pihak militer telah menimbulkan tuduhan-tuduhan<br />

bahwa perusahaan ikut terlibat dan turut bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran<br />

hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan ini. Di pertengahan tahun 1990-<br />

an, pasukan-pasukan di daerah tambang ini diduga telah menggunakan kendaraan,<br />

kantor, dan peti kemas milik perusahaan untuk mengangkut dan menahan orang-orang<br />

yang kemudian mereka siksa atau bunuh. 204 Freeport mengatakan perusahaan tidak<br />

mempunyai tanggung jawab apapun mengenai bagaimana peralatan mereka digunakan<br />

oleh militer. 205 Kebijakan Freeport mengenai hak asasi manusia, yang diterapkan<br />

bertahun-tahun setelah kejadian ini, secara eksplisit mengakui resiko bahwa prajurit<br />

militer atau kepolisian dapat menggunakan peralatan dan fasilitas perusahaan untuk<br />

melakukanpelanggaran. 206<br />

201<br />

Situs web Freeport-McMoRan menjelaskan bahwa “operasi [induk perusahaan] dilaksankan melalui anak<br />

perusahaannya,” termasuk PT Freeport Indonesia, yang dikuasai dengan sekitar 91 persen hak milik. Freeport-<br />

McMoRan, “About Us: Company Overview (Tentang Kita: Gambaran Luas),” [online]<br />

http://www.fcx.com/aboutus/co-overvw.htm. Di tahun 2005 Freeport-McMoRan setuju untuk<br />

mempertimbangkan penjualan sahamnya di anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, PT Indocopper<br />

Investama, yang memegang sebagian saham PT Freeport Indonesia. Sisa hak milik PT Freeport Indonesia<br />

(9.36 persen) dipegang oleh pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian kerja sama yang dibuat di pertengahan<br />

tahun 1990-an, Rio Tinto mempunyai 40 persen andil di dalam produksi dari tambang Grasberg di atas jumlah<br />

tertentu. Lihat Freeport-McMoRan, “2005 Annual Report (Laporan Tahunan 2005),” [online]<br />

http://www.fcx.com/inrl/annlrpt/2005/2005%20fcx%20ar%20sec.htm.<br />

202<br />

Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.<br />

203<br />

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., “Form 10-K: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the<br />

Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December 31, 2005 (Formulir 10-K: Laporan<br />

Tahunan Sesuai dengan Pasal 13 atau 15(d) dari Undang-undang Perdagangan Saham tahun 1934 untuk<br />

Tahun Fiskal yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2005),” diserahkan tanggal 15 Maret 2006. Laporan<br />

tahunan, Formulir 10-K, ini disebut sebagai “Freeport Form 10-K” untuk tahun yang dimaksud.<br />

204<br />

Lihat, sebagai contoh, “Firm ‘morally involved’ in alleged Irian killings (Perusahaan 'secara moral terlibat'<br />

dalam pembunuhan di Irian,” Reuters, 1 September 1995; Eyal Press, “Church report links U.S. firm to abuses<br />

(Laporan gereja memperhubungkan perusahaan AS dengan pelecehan-pelecehan),” National Catholic<br />

Reporter, vol. 31, no. 41 (22 September 1995).<br />

205<br />

Stewart Yerton, “Freeport: Accusers Have No Evidence (Freeport: Si Penuduh Tak Mempunyai Bukti),” New<br />

Orleans Times-Picayune, 14 November 1995.<br />

206<br />

Peraturan ini memperingatkan para pekerja bahwa “skenario [hak asasi manusia] yang paling sulit adalah<br />

yang menyangkut harta benda yang dapat dianggap sebagai milik Freeport. Ini termasuk bangunan-bangunan,<br />

peti kemas, pesawat terbang, truk, bis, kendaraan angkutan ringan dan peralatan perusahaan lainnya” yang<br />

mungkin “diminta oleh” atau “di bawah perintah” aparat kepolisian atau militer. Freeport-McMoRan, “<strong>Human</strong><br />

<strong>Rights</strong> Policy dan Implementation (Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Penerapannya),” [online]<br />

http://www.fcx.com/envir/hrpol.htm.<br />

53<br />

HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!