Harga Selangit - Human Rights Watch

Orang ini juga secara lebih terang-terangan menggambarkan tuntutan keuangan dari
pihak militer:
Masalahnya bukan dengan Jakarta, bukan dengan susunan militer di
sana. Masalah yang terbesar adalah selalu dengan aparat militer setempat.
Pada dasarnya, begitu kita bersedia membayar, posisi kita menjadi
terpojok. Tuntutan-tuntutan baru selalu menyusul dan meminta lebih
banyak uang lagi. 198
Selain itu, prajurit-prajurit Indonesia sering diduga mudah menggunakan intimidasi dan
kekerasan dalam upaya mereka untuk “melindungi” perusahaan-perusahaan swasta.
(Lihat “Perjanjian Keamanan untuk Freeport,” di bawah.) Sebagai salah satu contoh,
sebuah tuntutan hukum di tahun 2001 yang saat ini sedang berada di proses pengadilan,
menuduh ExxonMobil ikut bertanggungjawab atas pelecehan-pelecehan sangat parah
yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di wilayah operasi perusahaan dan di
daerah sekitarnya di Aceh; perusahaan ini dengan tegas menolak tuduhan yang
mengatakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab apapun. 199 Sebuah koalisi
kelompok pembela lingkungan dan hak-hak penduduk asli menceritakan sebuah insiden
yang terjadi di Maluku Utara di akhir tahun 2003. Mereka menyatakan bahwa tentaratentara
bersenjata yang dibayar oleh perusahaan tambang ini memberikan sebuah
pemberitahuan tertulis yang mengancam akan menahan para pengunjuk rasa jika mereka
tidak meninggalkan lokasi tambang perusahaan. 200
Pengaturan Keamanan untuk Freeport
Sebuah kasus yang cukup terkenal mengenai pengaturan keamanan dengan aparat militer
dan kepolisian Indonesia adalah kasus perusahaan raksasa dari AS, Freeport-McMoRan
198
Orang yang sama juga telah memberikan komentar bahwa tiap-tiap orang yang bertanggungjawab
merundingkan pembayaran atas nama pihak militer, kemungkinan besar akan mencatut sebagian dari dana
tersebut untuk dirinya sendiri. Ibid.
199
Tuntutan hukum ini dibuat oleh International Labor Rights Fund, bertindak atas nama sekelompok warga
desa di Aceh. ExxonMobil secara tegas membantah tuduhan tersebut dan telah meminta pengadilan untuk
membatalkan kasus ini. Di bulan Oktober 2005, kasus ini diputuskan dapat diteruskan ke pengadilan tingkat
negara bagian di AS. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat John Doe I et al. vs. ExxonMobil corporation et al.,
keluhan hukum diserahkan pada tanggal 11 Juni 2001; ExxonMobil, “Media Statement - Statement Regarding
NGO Human Rights Lawsuit - Aceh, Indonesia (Pernyataan untuk Media – Pernyataan Mengenai Tuntutan
Hukum LSM tentang Hak Asasi Manusia – Aceh, Indonesia),” 13 Agustus 2002, [online]
http://www.exxonmobileurope.com/Corporate/Newsroom/Newsreleases/Corp_xom_nr_130802.asp; “Villagers'
suit will be in a state court (Tuntutan hukum warga desa akan didengar pengadilan tingkat negara bagian),”
Houston Chronicle, 21 Oktober 2005.
200
Coalition against Mining in Protected Areas (Koalisi menentang Penambangan di Daerah Lindung), “Fact
Sheet: Community opposition to Newcrest/PT Nusa Halmahera Mineral (Lembaran Fakta: Tentangan
masyarakat terhadap Newcrest/PT Nusa Halmahera Mineral),” 11 Januari 2004.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 52