Harga Selangit - Human Rights Watch

membenarkan bahwa TNI akan menjaga fasilitas di tiga perusahaan karena baik
perusahaan maupun aparat kepolisian tidak dapat menjamin keamanan yang cukup. 194
Ketergantungan perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor pengambilan sumber
daya alam, terhadap pasukan keamanan (militer dan/atau kepolisian) untuk melindungi
instalasi-instalasi mereka di lokasi-lokasi terpencil dan berbahaya di seluruh dunia akan
dapat menimbulkan banyak masalah jika hubungan tersebut tidak dikelola secara baik
dan benar. 195 Di Indonesia, masalah pembayaran oleh perusahaan kepada aparat militer
untuk jasa keamanan adalah masalah yang sangat peka karena sejarah angkatan bersenjata
dalam hal korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Perusahaan-perusahaan sering menerima tekanan berat untuk membiayai pasukan militer
yang ditugaskan untuk melindungi fasilitas-fasilitas perusahaan. Akibatnya, perusahaanperusahaan
tersebut merasa mereka tidak selalu mempunyai pilihan. Seorang mantan
pejabat eksekutif internasional mengungkapkan rasa frustasinya kepada Human Rights
Watch: “Cara Indonesia menyediakan dana bagi aparat kepolisian dan militer merupakan
satu jaringan pemerasan besaran-besaran di tingkat nasional.” 196 Seorang mantan pegawai
sebuah perusahaan multinasional memberikan pendapat ini kepada seorang peneliti:
Memang benar aparat militer Indonesia tidak mendapatkan bayaran dan
perlengkapan yang memadai, dan perumahan yang tersedia untuk
mereka sangat menyedihkan. Tetapi apakah merupakan tanggung jawab
perusahaan untuk menyokong dana militer Indonesia? 197
Post, 2 Februari 2006. Keputusan presiden itu sendiri, yang belum diterapkan saat laporan ini ditulis,
menyatakan bahwa dalam waktu enam bulan, tanggung jawab bagi fasilitas vital nasional tertentu akan
dialihkan ke suatu badan baru, Pengelola Obyek Vital Nasional, dan bahwa aparat kepolisian akan membantu
badan ini dalam hal perlindungan. Menurut keputusan ini, TNI tetap memiliki hak untuk turun tangan atas
permintaan kepolisian dan dalam mengamankan fasilitas yang berhubungan dengan militer. Keputusan
President No. 23/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, 5 Agustus 2004.
194
Perusahaan-perusahaan yang disebutkan adalah Freeport Indonesia, ExxonMobil, dan PT Arun LNG.
Keputusan mengenai Keamanan Obyek Vital Nasional, dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, 27 Januari 2006, salinan dari text dalam bahasa Indonesia dan text terjemahan dalam
bahasa Inggris ada di Human Rights Watch. Keputusan ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan dari para
pejabat bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab utama terhadap keamanan di dalam instalasi mereka,
dan aparat kepolisian atau angkatan bersenjata hanya bersiaga untuk membantu apabila dibutuhkan. Lihat,
sebagai contoh, Siboro, “Draft regulation…,” Jakarta Post.
195
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari
industri ekstraktif dan kelompok non-pemerintah untuk mematuhi Voluntary Principles on Security and Human
Rights (Prinsip-prinsip Sukarela Tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia), dijelaskan di bawah.
196
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang mantan pejabat eksekutif perusahaan yang beroperasi di
Indonesia, Maret 2005.
197
Lihat Lesley McCulloch, “Greed: the silent force of the conflict in Aceh (Keserakahan: kekuatan bisu dari
konflik di Aceh),” Oktober 2003, hal. 16, [online] http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf. Kutipan
ini diatribusikan kepada seorang mantan pegawai ExxonMobil yang tidak diketahui namanya.
51
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)