Harga Selangit - Human Rights Watch

Kerja Sama Aparat Militer dan Swasta
Hubungan dengan perusahaan atau wiraswasta merupakan bagian besar dari hasrat bisnis
luas TNI. Seringkali pihak militer berkerjasama dengan penanam modal asing. Orangorang
dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, mempunyai alasan yang
berbeda untuk menjalin hubungan dengan militer. Mereka mungkin ingin, misalnya,
mengambil hati pejabat-pejabat yang berkuasa untuk mengembangkan bisnis mereka.
Kemampuan militer untuk mendapatkan lisensi pemerintah atau untuk mencegah adanya
persaingan telah berkurang belakangan ini, tetapi pejabat-pejabat militer tetap
memainkan peran sebagai penjaga pintu, terutama di tingkat-tingkat lokal. Orang-orang
yang ingin berbisnis juga memilih untuk menjalin hubungan dengan pihak militer
agarmendapatkan jalan masuk ke barang dan jasa. Contohnya, pihak militer menyediakan
layanan angkutan dengan menggunakan kendaraan militer, menyewakan tanah, dan
memperdagangkan barang-barang seperti bahan bakar, kayu, dan kopi.
Seperti diceritakan kepada Human Rights Watch, di tahun 2004 sebuah bisnis swasta
beroperasi di atas tanah yang dimiliki militer di Jakarta; setiap bulan pemilik bisnis ini
membayar uang sebesar Rp. 30 juta ($3.300) secara langsung ke sebuah unit militer.
Ketika ia menolak tuntutan unit militer agar uang sewa bulanan tersebut dinaikkan, unit
militer tersebut menutup bisnisnya sampai mereka dapat mencapai suatu persetujuan.
Pembayaran bulanan ini langsung masuk ke unit militer tanpa dilaporkan ke keuangan
negara. 186
“Dana Perkenalan”: Sumbangan dari Pihak Swasta untuk Militer
Hubungan militer dengan bisnis dapat juga melibatkan permintaan sumbangan. Bisnisbisnis
ini menyediakan uang bagi biaya operasi militer dan memberikan dukungan berupa
barang dan jasa, seperti kendaraan atau peralatan kantor. 187 Satu contoh yang diketahui
umum adalah tentang seorang developergedung yang menyediakan tanah dan bangunan
senilai Rp. 18,5 milyar ($1,95 juta) bagi satu markas angkatan darat di dalam satu zona
industri di Jawa Barat yang dikenal dengan nama Jababeka. Dari sudut bisnis, sumbangan
sudah tidak aktif lagi. LSM ini juga menyatakan bahwa aparat militer dan kepolisian yang sudah pensiun adalah
pihak yang biasanya menerima keuntungan dari pemegang hak konsesi minyak kelapa sawit. Ibid., hal. 46,
catatan kaki 17.
186
Wawancara Human Rights Watch dengan sebuah sumber yang mengetahui kasus ini dengan baik, Jakarta,
30 Agustus 2004.
187
Hubungan semacam ini adalah biasa, tetapi kebanyakan dibuat secara diam-diam. Wawancara Human
Rights Watch dengan seseorang yang pernah menyewa aparat militer untuk menyediakan jasa keamanan di
sebuah rumah pribadi, Jakarta, Desember 2004; wawancara Human Rights Watch dengan analis militer yang
bekerja secara erat dengan aparat militer Indonesia dan telah membicarakan hubungan-hubungan tersebut
dengan mereka, Jakarta, 31 Agustus 2004, dan 14 Desember 2004; wawancara Human Rights Watch melalui
telepon dengan seorang mantan analis militer yang mengetahui seluk beluk hubungan semacam ini dengan
alasan sama seperti di atas, 15 Juli 2004, 6 Januari 2005, 11 April 2005, Desember 2005, dan Mei 2006.
49
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)