Harga Selangit - Human Rights Watch

investasi bisnis mereka di Nunukan. Mengenai hal ini, jawaban tertulis mereka kepada
Human Rights Watch menyatakan, “Inkopad sudah tidak ada kaitannya lagi dengan
permasalahan perkebunan kelapa sawit di Simenggaris, Kab[upaten] Nunukan, Kalimantan
Timur.” 179
Masalah ini kemungkinan tidak akan berakhir di sini. Pada tahun 2005, pemerintah
Indonesia mengumumkan sebuah rencana untuk membangun sebuah perkebunan kelapa
sawit terbesar di dunia di sepanjang wilayah perbatasan Malaysia-Kalimantan. 180 Nunukan
adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang akan menjadi tempat perkebunan
tersebut. 181 Pembela lingkunganhidup, pejabat-pejabat internasional, dan bahkan
produsen kelapa sawit telah bersatu untuk menentang proyek tersebut. 182 Menjawab
kritikan ini, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi luas
perkebunan yang direncanakan tersebut, dan tidak akan mendirikan perkebunan itu di
daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah proyek konservasi internasional untuk
melestarikan keanekaragaman flora dan fauna daerah tersebut, tetapi pemerintah tetap
berencana untuk melanjutkan proyek di wilayah perbatasan di Kalimantan. 183 Timbul juga
kontroversi mengenai adanya kemungkinan bahwa proyek tersebut akan memberikan
sebuah alasan baru bagi pihak militer untuk berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan
dengan alasan keamanan negara. 184 Dari penelitian Human Rights Watch sendiri,
diketahui bahwa pihak militer mempunyai andil dalam beberapa konsesi hutan di
berbagai wilayah di Kalimantan yang direncanakan untuk dijadikan perkebunan kelapa
sawit. 185
179
Ibid.
180
Rendi A. Witular, “Govt plans world’s largest oil palm plantations (Pemerintah merencanakan perkebunan
kelapa sawit terbesar di dunia),” Jakarta Post, 18 Juli 2005. China Development Bank setuju untuk
menyediakan dana sebesar $8 milyar. Shawn Donnan, “Doubts grow over Borneo plantation plan:
Campaigners fear the palm oil project Indonesia agreed with China would grant access to loggers (Timbul
keraguan atas rencana perkebunan di Borneo: Para pelaku kampanye khawatir proyek kelapa sawit yang
disetujui oleh Indonesia dan Cina akan memberikan akses bagi penebang-penebang hutan),” Financial Times,
18 Oktober 2005.
181
Tb. Arie Rukmantara, “Planned giant plantations threatens Borneo forests (Perkebunan raksasa yang
direncanakan mengancam hutan Borneo),” Jakarta Post, 24 Oktober 2005.
182
Lihat, sebagai contoh, Donnan, “Doubts grow…,” Financial Times.
183
World Wildlife Fund, “Presidential support for the Heart of Borneo [Dukungan Presiden bagi Jantung
Borneo],” rilis pers, Februari 2006; Tb. Arie Rukmantara, “Govt seeks new land for border project [Pemerintah
mencari lahan baru bagi proyek perbatasan]", Jakarta Post, 8 Mei 2006.
184
Donnan, “Doubts grow…,” Financial Times; Milieudefensie dan SSNC, “The Kalimantan Border Oil Palm
Mega-Project,” halaman 6-7.
185
Beberapa konsesi semacam ini ada di bawah kontrol satu yayasan angkatan udara, Yayasan Adi Upaya.
Catatan-catatan resmi mengenai konsesi di Kalimantan, yang dikumpulkan dalam satu database oleh dua LSM
Indonesia, yang mengumpulkan dokumen resmi yang kemudian diserahkan kepada pejabat lokal, daerah, dan
pusat, telah diteliti oleh Human Rights Watch di bulan Juni 2006. Lihat juga Milieudefensie dan SSNC, “The
Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project,” hal. 44-44, yang menunjukkan bahwa koperasi angkatan darat,
Puskopad, telah diberi sebuah konsesi di Kalimantan Barat, di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, dan
bahwa dua perusahaan militer sebelumnya telah mempunyai hak konsesi tetapi perusahaan-perusaan tersebut
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 48