Harga Selangit - Human Rights Watch

Malaysia, BOT, tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Human Rights Watch,
tetapi menurut rekan kerja-samanya, Inkopad, ABK menghentikan semua kegiatan
bisnisnya pada tanggal 9 Juli 2004, dan setelah itu telah dicabut ijinnya. 173 Pada bulan
Agustus 2004, pejabat-pejabat daerah mengatakan mereka akan menyelidiki tuduhan
bupati itu sebelum mengambil tindakan terhadap perusahaan manapun. 174 Pada bulan
Desember 2004, LSM-LSM melaporkan, sebuah penyelidikan resmi Departemen Dalam
Negeri menyimpulkan bahwa ABK telah melakukan kegiatan penebangan hutan dan
jual-beli kayu ilegal antar-negara secara besar-besaran. 175 Di bulan yang sama, laporanlaporan
yang beredar bebas di masyarakat menunjukkan bahwa Departemen Perhutanan
Indonesia telah mencabut ijin ABK. 176
Seolah menghidupkan kembali pengalaman dengan Yamaker bertahun-tahun sebelumnya,
satu badan usaha militer sekali lagi diduga telah melanggar hukum, menyebabkan
kerusakan lingkungan, dan turut ambil bagian dalam menimbulkan keresahan sosial, tetapi
hukuman yang diterima oleh badan usaha itu hanyalah kehilangan hak konsesinya.
Sepengetahuan Human Rights Watch, badan usaha militer ini tidak pernah dihukum atas
keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal, oknum-oknum yang terlibat tidak pernah
diajukan di depan hukum, dan masyarakat setempat tidak mendapatkan ganti rugi atas
pengrusakan yang dilakukan terhadap tanah hutan mereka. 177 Inkopad menjelaskan kepada
Human Rights Watch bahwa mereka telah melepas saham mereka di ABK dan
mengembalikan saham tersebut ke perusahaan induknya, BOT dari Malaysia. 178 Koperasi
milik angkatan darat ini tidak bersedia memberikan penjelasan tentang peran mereka dalam
penebangan hutan, permasalahan tanah, atau masalah lingkungan yang berkaitan dengan
173
Surat dari Inkopad menjawab pertanyaan dari Human Rights Watch [“Inkopad letter to Human Rights Watch
(Surat dari Inkopad kepada Human Rights Watch)”], 6 Desember 2005.
174
“Cirebon council urges stop…,” Jakarta Post.
175
Milieudefensie dan SSNC, ”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project,” hal. 3, mengutip “Analysis of
Indonesian Border Policy Relating to Social, Cultural, and Economic Problems of Border Regions, PT xx
together with the Interior Ministry of the Republic of Indonesia (Analisa Kebijakan Perbatasan Indonesia
Mengenai Masalah Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan, PT xx bersama dengan Departemen
Dalam Negeri Republik Indonesia),” Desember 2004.
176
Surat Keputusan Menteri Perhutanan, SK. 460/Menhut-II/04, “Pembatalan Keputusan Bupati Nunukan
No.522.11/027/EK-PRODA/II/2002 tgl. 27-2-2002 ttg Pemberian IUPHHK-HT kepada PT. AGROSILVA BETA
KARTIKA seluas 50.000 ha di Simanggaris, Kecamatan Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim,” 3 Desember
2004, dirujuk dalam Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Tahun 2004, [online]
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/DI_2004/II_16.pdf.
177
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang pegawai LSM yang kenal baik dengan daerah tersebut;
wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah itu di awal tahun
2000-an. Sudah biasa bahwa pemegang hak konsesi tidak diminta pertanggungjawabannya atas penebangan
liar yang terjadi. Lihat juga Milieudefensie dan SSNC, ”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project,” yang
menyebutkan bahwa pemegang hak konsesi yang telah melanggar hukum jarang sekali diminta
pertanggungjawabannya, terutama hal. 32-33.
178
Inkopad juga menyatakan bahwa wakil dari pihak militer yang membantu mendirikan ABK sudah tidak
bekerja di koperasi. Surat Inkopad kepada Human Rights Watch.
47
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)