Harga Selangit - Human Rights Watch

lima puluh ribu meter kubik kayu bulat setiap tahun. 154 (Bupati Nunukan saat itu juga
menandatangani sebuah kontrak yang memberikan sebagian hak milik di ABK
kepadanya, tetapi tidak jelas apakah tanda tangan tersebut bersifat pribadi atau sebagai
pejabat resmi pemerintah.) 155
Rencana ini memancing amarah penduduk asli yang tinggal di daerah Simenggaris,
sebuah wilayah hutan di kabupaten Nunukan di sepanjang perbatasan Malaysia. Sepucuk
surat yang ditandatangani oleh sekitar dua puluh kepala adat menjelaskan kekhawatiran
mereka. Mereka menentang proyek kelapa sawit itu karena proyek tersebut
dikhawatirkan akan menghancurkan hutan yang merupakan tempat bagi mereka untuk
mencari makanan, kayu, dan tanaman untuk obat-obatan tradisional. 156 Selain itu,
pengumpulan hasil-hasil hutan non-kayu seperti rotan--oleh penduduk setempat--
merupakan sumber penghidupan penting setelah pertanian; mereka juga mendapatkan
penghasilan tambahan dari sesekali menebang hutan. 157 Warga Nunukan telah
menyaksikan hilangnya hutan-hutan dari daerah yang sangat luas karena usaha
penebangan hutan di wilayah tersebut. 158 Pemimpin-pemimpin di daerah tersebut
menganjurkan agar proyek kelapa sawit tersebut tidak diteruskan tanpa lebih dahulu
mengadakan perundingan untuk meminta persetujuan masyarakat. 159 Kepala-kepala adat
tersebut secara terang-terangan menentang keterlibatan militer dalam kegiatan
penebangan hutan. Mereka berkata bahwa mereka telah “jera dengan pengalaman PT
[Y]amaker.” 160
Kekhawatiran masyarakat bahwa daerah hutan itu mungkin akan ditebang habis juga
berasal dari rasa curiga masyarakat bahwa proyek kelapa sawit itu kemungkinan hanyalah
154
Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001. Untuk memenuhi target ini, diperkirakan akan dibutuhkan
100,000 meter kubik kayu per tahun.
155
Konflik interes tidak diatur dengan jelas di Indonesia, dan dalam hal ini, bupati Nunukan membubuhkan
tanda tangannya “untuk dan atas nama” pemerintah daerah. Perjanjian itu memberi bupati Nunukan 5 persen
dari nilai kerja sama tersebut. Ibid. Bupati Nunukan juga diberi jabatan sebagai komisaris perusahaan pada
waktu perusahaan itu didirikan. Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001.
156
Surat No. 015/FMKD/II/2001.
157
Kusuma Wijaya, Nessy Rosdiana, dan Betha Lusiana, “Livelihood Options dan Farming Systems in the
Forest Margins of Nunukan, Kalimantan Timur [Pilihan Hidup dan Sistem Pertanian di Pinggiran Hutan
Nunukan, Kalimantan Timur],” dalam Betha Lusiana, Meine van Noordwijk, dan Subekti Rahayu, eds. Carbon
Stocks in Nunukan: a spatial monitoring and modelling approach [Timbunan Karbon di Nunukan" pengawasan
lingkungan dan pendekatan melalui model , Laporan Tim Pengawas Karbon dari Forest Resource Management
dan Carbon Sequestration (FORMACS) Project (Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA
Regional Office, 2005), hal. 13-14.
158
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah ini di awal
tahun 2000-an.
159
Surat No. 015/FMKD/II/2001, salinan ada di Human Rights Watch. Juga llihat Milieudefensie dan SSNC,
”The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project [Mega-Proyek Kelapa Sawit di Perbatasan Kalimantan],” hal.
13-16.
160
Surat No. 015/FMKD/II/2001. Nama perusahaan ditulis dengan ejaan lama: PT Jamaker.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 44