Harga Selangit - Human Rights Watch

Koperasi militer ada di tiap-tiap angkata dan mengikuti struktur komando wilayah.
Untuk angkatan darat, misalnya, Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopad adalah
untuk markas besar angkatan darat, Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopad
adalah untuk komando daerah militer, dan Primer Koperasi Angkatan Darat atau
Primkopad adalah untuk komando rayon militer. Koperasi di tingkat kecamatan dan desa
juga ada. Koperasi militer untuk angkatan-angkatan yang lain adalah termasuk Inkopau
dan Primkopau, untuk angkatan udara, dan Inkopal dan Primkopal untuk angkatan laut.
Kasus berikut ini menguraikan investasi militer dalam kegiatan kehutanan dan agrobisnis
di Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, sebuah koperasi angkatan darat mempunyai andil
minoritas di dalam satu perusahaan swasta dan mempunyai beberapa wakil dalam direksi
perusahaan; ini mencerminkan hubungan bisnis yang bersifat resmi. Hubungan bisnis
yang tidak resmi akan diulas di bagian lain dalam bab ini, yaitu di bagian di bawah ini
mengenai hubungan militer dengan sektor swasta, yang menguraikan kasus keterlibatan
koperasi militer dalam kegiatan penambangan batu bara.
Kasus 1: Investasi Militer di Kalimantan Timur
Perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh militer seringkali tersembunyi, tetapi
berkat bantuan rekan-rekan dari LSM di daerah setempat, Human Rights Watch berhasil
menelusuri andil militer dalam kegiatan kehutanan di suatu daerah di Kalimantan Timur,
di dekat perbatasan Malaysia. Kasus yang menyangkut sederetan perusahaan militer yang
menanamkan modal di kabupaten Nunukan ini memberikan kesempatan untuk melihat
bagaimana pihak militer memperoleh kesempatan berbisnis. 139 Kasus ini juga
memperlihatkan berbagai dampak negatif di bidang sosial dan lingkungan dari kegiatan
ini. Selama bertahun-tahun, pejabat-pejabat pemerintah dan warga setempat telah
melontarkan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan berbau militer ikut menjadi sumber
masalah penebangan liar, pengrusakan lingkungan, dan ketegangan sosial.
Minat dan Hasrat Militer dalam Operasi-operasi Kehutanan
Pada tahun 1967, dengan alasan “demi keamanan nasional” seusai sengketa perbatasan,
pemerintah Indonesia memberikan hak konsesi kepada perusahaan militer, PT Yamaker.
Konsesi ini meliputi daerah seluas lebih dari satu juta hektar di sepanjang perbatasan
Indonesia-Malaysia. 140 Keputusan ini mengakibatkan penduduk asli di daerah tersebut
mereproduksi data yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, data di atas diambil dari grafik yang diterbitkan
dalam publikasi berbahasa Indonesia, hal. 41-42, 45-46, dan 49. Human Rights Watch telah membulatkan
angka-angka ini sampai ke milyar rupiah terdekat dan mencantumkan nilai dolar yang setara.
139
Kabupaten Nunukan didirikan pada akhir tahun 90-an, yaitu ketika dipisahkan dari kabupaten Bulungan.
140
PT Yamaker, meskipun di atas kertas adalah perusahaan swasta, adalah sebuah perusahaan yang dimiliki
oleh yayasan militer, Yayasan Maju Kerta (Yamaker). Lihat, sebagai contoh, Milieudefensie – Friends of the
41
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)