Harga Selangit - Human Rights Watch

Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-aset Mereka
Gambaran berikut ini mencerminkan informasi yang dapat dikumpulkan oleh Human Rights Watch
saat penulisan laporan ini. 106
Angkatan Darat: Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Yayasan militer terbesar, paling tidak
karena reputasinya, yayasan ini didirikan di tahun 1972. Kekayaan yayasan sampai dengan tahun 2001
meliputi sebelas anak perusahaan dan dua puluh dua kerja sama (joint venture). Beragam perusahaan ini
saat itu masuk dalam enam kategori besar: kehutanan/perkebunan, konstruksi bangunan, perumahan,
pabrik, jasa, dan pertambangan. 107 Kekayaan yayasan yang paling terkenal saat itu adalah sebagian dari
Distrik Bisnis Sudirman (Sudirman Business District), sebuah daerah perkembangan real estate utama
di Jakarta yang dijalankan oleh mitra kerja swasta, yang di tahun 1999 diperkirakan bernilai sebesar $3
milyar. 108 Masih merasakan akibat dari krisis keuangan, YKEP menderita kerugian bersih dari
investasi-investasinya sebesar kira-kira Rp. 8 milyar ($880.000) per tahun di tahun 2000 dan 2001. 109
Panglima TNI mengatakan di tahun 2002 bahwa YKEP memperoleh keuntungan tidak lebih dari Rp.
50 milyar ($5,5 juta). 110 Pola negatif ini tampaknya terus berlangsung: menurut mantan wakil kepala
staf angkatan darat, Kiki Syahnakri, laba YKEP di tahun 2005 terus menurun jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. 111 Saat itu, YKEP dipercayai tetap memegang investasi-investasi
yang telah dibuatnya sejak lama dan terus mempunyai, diantaranya, perusahaan kayu, hotel,
perumahan, dan jasa angkutan. 112 Pada tahun 2006, Departemen Pertahanan mengumumkan bahawa
satu dari bisnis angkatan darat yang paling terkenal, PT International Timber Corporation Indonesia
106
Selain menggunakan sumber-sumber yang ada masyarakat, seperti telah disebutkan, informasi berikut ini
juga menggunakan data terperinci tentang yayasan militer dan investasi mereka yang telah diberikan oleh
seorang peneliti independen kepada Human Rights Watch di akhir tahun 2004. Human Rights Watch
selanjutnya mengecek kebenaran daftar ini dengan beberapa orang yang mengetahui seluk-beluk bisnis militer,
termasuk dengan wakil-wakil dari TNI. Mereka semua menyatakan informasi tersebut pada umumnya akurat
sampai dengan tahun 2006. Bilamana dapat dibuktikan bahwa bisnis-bisnis tersebut berada di tangan militer,
nama perusahaan akan dicantumkan. Markas besar TNI hanya memberi Human Rights Watch sedikit informasi
saja kepada mengenai yayasan (dan koperasi) militer; informasi ini berisi nama-nama dari beberapa bisnis
yang dimiliki oleh pihak militer. Catatan asal-usul informasi ini diberikan di bawah ini.
107
Ernst & Young, “YKEP: Strategic Review Report.”
108
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang peneliti yang telah mempelajari permasalahan bisnis
militer, Jakarta, Agustus-September 2004; Rabasa dan Haseman, The Military and Democracy in Indonesia
(Pihak Militer dan Demokrasi di Indonesia), hal. 74; Tom McCawley, “Business Reforms—Bullets and
Bottomlines (Reformasi Bisnis—Peluru dan Batas Dasar Laba),” AsiaWeek, 5 Februari 1999.
109
Keuntungan keseluruhan yayasan di tahun 2001 adalah sebesar Rp. 8,11 milyar ($811.000), dibandingkan
dengan Rp. 8,21 milyar ($985.200) tahun sebelumnya. Ernst & Young, “YKEP: Strategic Review Report.”
110
Dadan Wijaksana dan Musthofid, “TNI commander denies earning huge profits from businesses (Perwira
TNI menyangkal telah mendapatkan untung besar dari bisnis-bisnisnya),” Jakarta Post, 17 September 2002.
111
Greenlees, “Indonesia wants…,” International Herald Tribune.
112
Daftar beberapa yayasan dan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya [“Daftar Yayasan”], dikirimkan
kepada Human Rights Watch, tanpa diketahui oleh siapa, pada bulan Desember 2004; salinan ada di Human
Rights Watch. Pada tahun 2006, Human Rights Watch menunjukkan daftar tersebut kepada pejabat-pejabat
militer dan orang-orang lain yang memeriksa bisnis-bisnis TNI atas nama TNI. Semuanya sendiri-rsendiri
menyatakan daftar tersebut tampak akurat dan sebagian besar sesuai dengan keadaan sekarang, seperti telah
disebutkan, tetapi tak seorangpun bersedia memberikan rincian lebih lanjut atau inventorisasi mereka sendiri
mengenai bisnis-bisnis ini.
37
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)