Harga Selangit - Human Rights Watch

menempatkan yayasan di bawah perusahaan-perusahaan pemayung. Sebuah ketetapan
yang terpisah di dalam undang-undang tersebut membatasi pencarian laba yayasan
dengan membatasi investasi sebesar 25 persen dari aset mereka. 101
Yayasan juga terus menerima keuntungan dari sumber daya pemerintah. Menurut
seorang petugas audit pemerintah yang telah meneliti buku-buku yayasan, paling tidak
sampai dengan tahun 2001 dana pemerintah terus mengalir ke yayasan untuk membantu
membayar biaya operasional yayasan. 102 Berbicara di tahun itu, petugas audit tersebut
menambahkan bahwa yayasan militer “pada umumnya memanfaatkan fasilitas-fasilitas
lembaga pemerintah/BUMN/BUMD [yang] bersangkutan, baik dalam bentuk sarana,
prasarana, atau kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada lembaga-lembaga
pemerintah, BUMN/BUMD [yang] bersangkutan” dan dijalankan dan dikelola oleh
pejabat militer yang masih aktif bertugas: “[D]alam kiprahnya, yayasan ..nampak seperti
kuasi lembaga pemerintah...” 103 Pemerintah Indonesia mengakui kebenaran hal ini
melalui pernyataan di tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “pihak militer dan yayasanyayasan
lainnya menerima dana negara dan membiayai kegiatan negara.” 104 Di tahun
2006, Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, mantan Kepala Staf Teritorial TNI dan
mantan wakil ketua MPR dari faksi angkatan bersenjata, membenarkan bahwa, meskipun
telah ada perubahan untuk mempekerjakan prajurit yang telah purnawirawan (dan bukan
prajurit yang masih aktif bertugas) di dalam yayasan, badan tersebut tetap mempunyai
hubungan yang erat dengan institusi militer: “Pada kenyataannya dan pada prakteknya,
yayasan-yayasan ini didirikan oleh komando militer dan komando militer merasa bahwa
yayasan tersebut adalah milik mereka.” 105
Tiap-tiap angkatan mempunyai paling sedikit satu yayasan, dan tiap-tiap yayasan biasanya
mempunyai paling sedikit satu perusahaan pemayung yang membuat investasi di bisnisbisnis
tertentu atas nama yayasan. Yayasan-yayasan ini dapat memiliki seluruh atau
sebagian besar saham di bisnis itu, tetapi, seperti telah disebutkan, sering hanya
memegang hak milik minoritas melalui saham yang disumbangkan oleh mitra kerja
swasta. (Lihat “Diagram Bisnis Militer,” di bawah.)
101
Undang-undang No. 16/2001, Pasal 7. Lihat juga Widoyoko, “Questioning the Military Business
Restructuring,” hal.127.
102
Artjana, “Accountability in the Revenue dan Expenditure of the Military Budget…”
103
Ibid. Lihat juga I. Gde Artjana, “Transparansi Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran TNI,” dalam
Praktek-Praktek Bisnis Militer, hal. 150-151, 163; Agam Fatchurrochman, Indonesia Corruption Watch,
“Governance Yayasan Militer,” diterjemahkan oleh Human Rights Watch.
104
Pemerintah Indonesia, Letter of Intent (perjanjian hutang yang ditandatangani dengan Dana Moneter
Internasional), 11 Juni 2003, alinea 8.
105
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, Jakarta, 6 April 2006.
35
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)