Harga Selangit - Human Rights Watch

mempunyai sebuah bisnis kayu jati di Sulawesi Tengah. 89 Biasanya, saham prajurit ini
diatasnamakan istri atau anggota keluarga lainnya. 90
Penting diingat bahwa sebagian besar bisnis pribadi pejabat militer yang sudah
purnawirawan bersumber dari institusi militer mereka. 91 Banyak purnawirawan militer
yang meluncurkan usaha bisnis mereka atau membetuk hubungan dengan wiraswasta
sesaat mereka masih aktif bertugas. Sebagai contoh, mantan Panglima ABRI, Jendral
Wiranto (purnawirawan) telah menyatakan bahwa ia akan membangun sebuah resort di
Sukabumi, di pantai Jawa Barat, di atas tanah dan dengan ijin bangunan yang
diperolehnya di tahun 1990-an. 92 Tetapi petani-petani setempat mengatakan bahwa
mereka telah bercocok-tanam di tanah itu sejak akhir tahun 1960-an, dan undang-undang
reformasi agraria menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik petani-petani tersebut. 93
Wiranto memegang jabatan yang sangat tinggi sepanjang tahun 1990-an tetapi telah
diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan
Keamanan di awal tahun 2000 setelah ada tuduhan bahwa ia bertanggungjawab atas
kejahatan di Timor Timur. 94
Yayasan
Banyak bisnis militer penting telah didirikan di bawah naungan yayasan, yang merupakan
organisasi bebas pajak. Yayasan militer dulunya didirikan di awal tahun 1960-an untuk
memberikan layanan social seperti perumahan dan pendidikan bagi prajurit-prajurit dan
keluarga mereka. Tidak lama kemudian, yayasan-yayasan tersebut mulai mengembangkan
diri dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan bisnis sebagai suatu cara untuk memperoleh
penghasilan, dengan alasan untuk membiayai kegiatan kesejahteraan mereka. Yayasan
89
Perwira ini dilaporakan bertugas di dalam Kodam Hasannudin (sekarang Kodam Wirabuana) pada saat ia
mendirikan bisnis tersebut dan tetap bertugas di tahun 2004. Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga,
hal. 36.
90
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang analis militer asing, Jakarta, 31 Agustus 2004. Lihat juga
Crouch, The Army dan Politics in Indonesia, hal. 285; ICG, “Indonesia: Next Steps in Military Reform,” hal. 14.
91
Lihat, sebagai contoh, “In the Shadow of The Stars (Di dalam Bayang-bayang Bintang),” Tempo, no. 23/VI, 7-
13 Februari 2006, diterima melalui Joyo Indonesia News Service. Bersamaan dengan itu, beberapa
purnawirawan militer menerima dana langsung dan kesempatan bisnis di perusahaan-perusahan yang terkait
dengan angkatan militer dimana mereka bertugas.
92
Marianne Kearney, “Indicted Indonesian war criminal plans beachside resort ‘to help jobless' (Terdakwa
penjahat perang dari Indonesia akan membangun resort di tepi pantai 'untuk membantu pengangguran'),”
Telegraph (London), 20 Agustus 2004.
93
Ibid.
94
Human Rights Watch, “Unfinished Business: Justice for East Timor (Masalah yang Belum Terselesaikan:
Keadilan untuk Timor Timur),” A Human Rights Watch Press Backgrounder, Agustus 2000. Pada bulan
September 1999, di puncak tindakan kejahatan di Timor Timur, Wiranto adalah panglima angkatan bersenjata
dan menteri pertahanan. Dia diangkat menjadi menteri koordinator bidang politik dan keamanan oleh Presiden
Abdurrahman Wahid di akhir bulan Oktober 1999. Wahid memberhentikannya dari jabatan ini di bulan Februari
2000.
33
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)