Harga Selangit - Human Rights Watch

Banyak dari bisnis-bisnis militer ini hanyalah kerja-sama kosong belaka. Hak militer di
dalam sebuah perusahaan biasanya hanyalah hak pasif, juga dikenal dengan “saham
emas” atau “saham kebaikan hati,” yang disumbangkan oleh penanam modal
sesungguhnya tanpa ada harapan bahwa pihak militer akan memainkan peran aktif dalam
operasi atau manajemen perusahaan. 84 Sebagai contoh, di tahun 2005, Panglima Kostrad
(lihat di bawah) mengakui di depan umum bahwa selama bertahun-tahun penanampenanam
modal swasta telah memberi Kostrad beberapa hak milik di berbagai
perusahaan—tanpa memungut biaya. 85 Menurut Departemen Pertahanan, hampir semua
bisnis-bisnis TNI mempunyai mitra kerja swasta. 86 Banyak bisnis ini yang dijalankan
sebagai perusahaan pribadi, yang membuat semakin sulit untuk mendapatkan informasi
mengenai laba perusahaan. 87
Sejak dikeluarkannya undang-undang TNI tahun 2004, pihak militer telah mulai menjuali
bisnis-bisnis yang dimilikinya. Penjelasan berikut ini mencerminkan informasi terbatas
yang tersedia di masyarakat mengenai batas ruang lingkup perombakan ini. Pihak militer
telah mengatakan bahwa TNI seharusnya diperbolehkan meneruskan kegiatan
ekonominya secara terbatas melalui yayasan dan koperasi. Jadi, meskipun beberapa
investasi bisnis militer telah dibatalkan atau dihentikan, pengertian yang ada di sini adalah
bahwa keseluruhan struktur kegiatan ekonomi militer tidak mengalami perubahan
mendasar apapun.
Mau tidak mau, bisnis militer resmi ini telah menimbulkan berbagai macam kegiatan
ekonomi pribadi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat militer. Pejabat-pejabat ini juga
mempunyai banyak kesempatan untuk mempergunakan kuasa jabatan dan pengaruh
mereka untuk mendirikan jaringan bisnis mereka sendiri atau dengan mitra kerja swasta.
Pejabat-pejabat tinggi ini berada di posisi paling menguntungkan untuk menjalin
hubungan bisnis dan kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, banyak perwira tingkat
menengah yang diduga telah menjalankan bisnis-bisnis kecil untuk mencari penghasilan
tambahan. 88 Sebagai salah satu contoh, seorang perwira intelijen militer dikabarkan
84
Pola ini sangat menyolok mata di akhir-akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, saat pemerintahan
Soeharto memberikan konsesi kayu besar-besaran kepada jendra-jendral yang mempunyai banyak koneksi
yang kemudian menjalin kerja sama dengan para penanam modal. Human Rights Watch, “Without Remedy,”
hal. 13, mengutip McCulloch, “Trifungsi.”
85
Tiarma Siboro, “Kostrad off-loaded business units (Kostrad melepaskan unit usaha),” Jakarta Post, 25 April
2005; “President Urges...,” Laksamana.net.
86
Jawaban tertulis dari Departemen Pertahanan kepada Human Rights Watch. Surat Departemen Pertahanan
kepada Human Rights Watch, 22 Desember 2005. Human Rights Watch menyampaikan pertanyaanpertanyaan
ini kepada Departemen Pertahanan dalam sepucuk surat yang dikirimkan pada bulan Oktober
2005.
87
Komunikasi email dari seorang pengacara di bidang hukum perusahaan, yang mengetahui seluk beluk
masalah bisnis militer, kepada Human Rights Watch, April 2006.
88
Rabasa dan Haseman, The Military and Democracy in Indonesia, hal. 65.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 32