Harga Selangit - Human Rights Watch

1.520 unit bisnis TNI. 74 (Lihat Tabel 1, di bawah.) Di bulan April 2006, Departemen
Pertahanan telah memulai satu proses penelitian terpisah untuk memeriksa apakah tiga
yayasan di dalamnya juga berkecimpung dalam bisnis. 75
Tabel 1: Inventorisasi Bisnis Militer TNI
Inventorisasi Awal (September 2005)
Yayasan 25
Perusahaan di bawah Yayasan 89
Unit Koperasi yang Berkecimpung dalam
Bisnis
105
Inventorisasi Baru (Maret 2006)
Unit Usaha 1520
Sumber: Surat dari Departemen Pertahanan kepada Human Rights Watch, 22 Desember
2005; Mayjen. Suganda, juru bicara TNI saat itu, “TNI commits to reform[,] upholds
supremacy of law [TNI berjanji untuk reformasi, menjunjung supremasi hukum],” opinieditorial,
Jakarta Post, 15 Maret 2006.
TNI dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai akses terhadap hasil inventorisasi
ini belum menerbitkan identitas tiap-tiap usaha bisnis yang dipegang oleh militer dan
belum juga memberikan informasi mengenai nilai total bisnis-bisnis tersebut. Pejabatpejabat
yang bersangkutan dengan penelitian bisnis-bisnis militer menolak memberi
Human Rights Watch salinan inventorisasi tersebut, nama-nama bisnis yang ada dalam
daftar tersebut, ataupun nilai total bisnis-bisnis tersebut. 76 Mereka mengatakan data yang
diberikan oleh TNI tidak dapat dianggap final karena data tersebut masih “sangat kasar”
dan mengikutsertakan banyak badan yang, menurut pandangan mereka, tidak berupa
“bisnis yang nyata.” 77 Menurut pejabat-pejabat ini, data tersebut mengikutsertakan
74
Mayor Jendral Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.
75
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang ambil bagian dalam penelitian tersebut, Jakarta,
18 April 2006.
76
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, sekretaris jendral Departemen
Pertahanan dan mantan juru bicara TNI, Jakarta, 12 April 2006; wawancara Human Rights Watch dengan
Muhammad Said Didu (biasanya dikenal dengan nama Said Didu, nama yang digunakan untuk selanjutnya
dalam laporan ini), Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, 19 April 2006.
77
Masalah tentang bagaimana pemerintah akan mengartikan bisnis militer untuk tujuan menerapkan mandat
undang-undang TNI bahwa bisnis-bisnis ini harus dialihkan ke tangan pemerintah dibahas lebih lanjut di bawah
ini (Lihat bab tentang “Halangan terhadap Reformasi”). Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen.
Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu, April 2006.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 30