Harga Selangit - Human Rights Watch

II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer
Bab ini menjelaskan garis-garis besar ciri-ciri kegiatan ekonomi militer dan beberapa
dampak negatifnya. Bab ini juga menggambarkan berbagai macam usaha ekonomi militer
yang selanjutnya dapat dibagi dalam empat kategori besar: bisnis yang dimiliki atau
sebagian dimiliki militer, seringkali melalui yayasan dan koperasi; hubungan dengan
bisnis swasta, banyak diantaranya berputar di pembayaran untuk keamananan dan jasajasa
lainnya; keterlibatan dalam kegiatan bisnis gelap yang terorganisir; dan korupsi. Kami
akan menjelaskan ciri-ciri tertentu tiap-tiap kategori ini dan menunjukkan beberapa
contoh usaha bisnis yang memperlihatkan bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi ini
dipraktekkan di lapangan. Beberapa dari contoh-contoh ini memberikan gambaran jelas
bagaimana hubungan ekonomi militer ini mempunyai peran besar dan kecil dalam
meremehkan pertanggungjawaban, mendukung timbulnya persengketaan dan kejahatan,
dan mempermudah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kajian terhadap hak asasi
manusia ini memberikan dua pelajaran inti: bahwa masalah keterlibatan militer di dalam
perekonomian adalah masalah yang sangat serius, yang memerlukan tindakan segera; dan
bahwa pemecahan masalah tersebut harus menyeluruh untuk dapat membuahkan hasil.
Bisnis-bisnis yang Dimiliki Oleh Militer
Berbagai macam perusahaan di seluruh jajaran ekonomi dimiliki baik seluruhnya atau
sebagian oleh pihak militer Indonesia, mulai dari agrobisnis sampai ke pabrik-pabrik dan
dari lapangan golf sampai ke bank. Pada bulan September 2005, TNI menyanggupi
sebuah permintaan dari Departemen Pertahanan untuk menginventorisasi hasrat-hasrat
bisnisnya. 72 (Persiapan untuk inventorisasi ini adalah langkah pertama untuk menerapkan
undang-undang TNI yang dikeluarkan satu tahun sebelumnya, yang mengharuskan
pemerintah untuk mengambil alih bisnis-bisnis ini.) Inventorisasi awal menyebutkan 219
badan militer (yayasan, koperasi, dan perusahaan yayasan) yang berkecimpung dalam
bisnis. 73 Sampai dengan bulan Maret 2006, TNI telah memberikan informasi mengenai
72
Dalam bahasa Indonesia, kementrian di bidang pertahanan disebut sebagai Departemen Pertahanan,
sedangkan dalam bahasa Inggris, biasanya disebut sebagai Kementrian Pertahanan.
73
Sebagai perbandingan, menurut tafsiran tahun 2001 yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Juwono
Sudarsono, dalam masa jabatannya yang pertama sebagai menteri pertahanan dari tahun 1999 sampai tahun
2000, pihak militer saat itu mempunyai sekitar 250 perusahaan. ICG, “Indonesia: Next Steps in Military Reform
(Indonesia: Langkah Berikutnya dalam Reformasi Militer),” ICG Laporan Asia, no. 24, 11 Oktober 2001, hal. 13.
Adalah masuk di akal, dugaan bahwa angka-angka tahun 2001 ini mencerminkan hasil jerih payah Sudarsono
yang diumumkannya satu tahun sebelumnya, dimana departemen pertahanan “sedang bekerjasama dengan
markas besar TNI untuk menentukan jumlah yayasan, unit koperasi atau perusahaan yang dimiliiki oleh TNI.”
“Indonesian minister warns…,” AFP.
29
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)