Harga Selangit - Human Rights Watch

Inpres yang tersebut di atas. Dia juga tidak menjelaskan apakah ada orang yang sempat
diselidiki atau dihukum. Human Rights Watch tidak mengetahui adanya pemberantasan
terhadap keterlibatan militer di dalam penebangan liar sebelum tahun 2005, sesuai
dengan bahasa dari inpres tahun 2001 tersebut. 64 Sebaliknya, sampai dengan awal tahun
2005, TNI masih belum berhasil menindak seorang kapten dari kepolisian militer yang
dua tahun sebelumnya telah dituduh oleh LSM-LSM terlibat erat dengan kegiatan
penebangan liar di Papua. 65
Sebuah usaha pemberantasan bisnis militer lainnya diumumkan pada pertengahan tahun
2003, setelah terungkapnya sebuah skandal mengenai pembunuhan bayaran dimana dua
orang tewas terbunuh (kasus ini diuraikan secara mendetil di bawah ini). Sutarto berjanji
akan menjadikan keempat prajurit komando aktif yang tertuduh dalam kasus ini sebagai
sebuah pelajaran. 66 Pada akhirnya, dua dari prajurit komando tersebut diadili di
pengadilan militer dan terbukti bersalah melakukan dua pembunuhan. 67 Sutarto juga
memberikan tanggapannya dengan mengeluarkan sebuah perintah yang melarang
kegiatan kriminal oleh prajurit, termasuk perlindungan terhadap anggota-anggota
kriminal:
Saya telah memerintahkan semua satuan untuk menjamin tak
seorangpun dari prajurit mereka terlibat di dalam bisnis (kriminal). Kita
tidak akan membiarkan hal itu … TNI telah memecat banyak prajurit
karena alasan ini dan akan terus mengambil tindakan serupa. 68
Laporan yang tersedia di media massa menunjukkan bahwa beberapa prajurit
telah ditangkap karena keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi ilegal, tetapi
64
TNI tidak menjawab pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Human Rights Watch mengenai sanksi
terhadap prajurit-prajurit. Yang diberikan oleh TNI adalah suatu tabel berisi informasi tentang peradilanperadilan
militer, seperti dibahas lebih lanjut di bawah ini, tetapi informasi tersebut bersifat umum dan tidak
menyebutkan bentuk-bentuk kejahatan yang diadili.
65
Dua LSM, Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak, melakukan penyelidikan bersama dan di
tahun 2003 melaporkan temuan-temuan mereka kepada pejabat pemerintah yang selanjutnya memberitahu
pimpinan TNI, tetapi sampai dengan awal tahun 2005, orang ini masih tetap terlibat dalam kegiatan
penebangan hutan. EIA dan Telapak, “The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber
Theft (Batas Terakhir: Penebangan Liar di Papua dan Pencurian Kayu Besar-besaran oleh Cina),” Februari
2005, hal. 18.
66
Fabiola Desy Unidjaja, “TNI to get tough on members backing criminals (TNI akan menghukum keras prajurit
yang memberikan perlindungan terhadap kriminal),” Jakarta Post, 12 Agustus 2003. Sutarto berjanji prajuritprajurit
tersebut akan mendapat “hukuman seberat mungkin” (hukuman mati) jika ditemukan bersalah. Ibid.
Human Rights Watch menentang hukuman mati tanpa terkecuali.
67
Kedua tentara ini, yang telah dijatuhi hukuman mati, meloloskan diri dari penjara pada bulan Mei 2005.
Sampai bulan Juni 2005, satu telah tertangkap. ID Nugroho, “Fugitive marine captured, shot (Tentara buronan
tertangkap, ditembak),” Jakarta Post, 3 Juni 2005.
68
Unidjaja, “TNI to get tough…,” Jakarta Post. Juga lihat Siboro, “Generals told…,” Jakarta Post.
27
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)