Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Gagalnya “Pemberantasan” Bisnis Ilegal Kegiatan ekonomi secara gelap oleh pihak militer masih tetap menarik perhatian setelah sebentar saja bisnis militer mendapat sorotan tajam pemerintah. Tetapi, perhatianperhatian ini tidak membuahkan hasil yang efektif untuk menghentikan kegiatan tersebut. Apa yang dikatakan pemerintah mengenai keterlibatan militer dalam kasus penebangan liar sangat membantu memberikan gambaran jelas tentang kegagalan memberantas kegiatan ekonomi militer yang secara jelas telah melanggar hukum yang berlaku. Di tahun 2001, sebuah instruksi presiden (Inpres No. 5/2001) berusaha menjawab pertanyaan tentang peran pihak militer di dalam operasi kehutanan ilegal. Seperti yang dinyatakan oleh mantan panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto, mandat ini mewajibkannya untuk “menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana, terhadap oknum aparat di lingkungan TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan penebangan liar, pengangkutan/peredaran hasil hutan illegal [sic], maupun penyelundupan kayu.” Mandat tersebut juga memerintahkan untuk “menindak yayasan, usaha koperasi di bawah naungan TNI beserta oknum yang terlibat melakukan kegiatan penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal [sic].” Mandat ini msecara khusus menyoroti pentingnya bagi angkatan laut untuk “menindak” setiap upaya penyelundupan kayu. 62 Hampir dua tahun habis sebelum Jendral Sutarto mengeluarkan suatu perintah kepada pasukannya berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Di awal tahun 2003, menurut penjelasannya sendiri, Jendaral Sutarto telah mengeluarkan surat perintah kepada semua prajurit TNI “untuk melarang dan menindak tegas kepada seluruh prajurit TNI yang terbukti [terlibat] secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penebangan liar dan pengangkutan/peredaran/penyelundupan kayu secara illegal [sic].” 63 Jendral Sutarto tidak menyebutkan langkah-langkah apa yang telah diambilnya untuk menjamin dipatuhinya surat perintah yang dikeluarkannya. Surat perintah Jendral Sutarto tersebut tampaknya juga tidak membicarakan unsur-unsur lain yang terkandung di dalam 62 Endriartono Sutarto, “Komitmen TNI dalam Menjaga dan Mengawasi Penanggulangan Illegal Logging di Indonesia,” 7 September 2004, hal. 9-10. Lihat juga Instruksi Presiden No. 5/2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, salinan ada di Human Rights Watch. 63 Sutarto, “Komitmen TNI …,” hal. 10. Dia menyebutkan surat tersebut sebagai “Surat telegram No. STR/129/2003 ke seluruh jajaran TNI,” tertanggal 30 Januari 2003. Sutarto juga menggambarkan usaha-usaha TNI untuk mendukung program pelestarian di sebuah taman nasional, mempertinggi kerja sama dengan pejabat kehutanan, dan memperbaiki pengawasan perbatasan. Ibid. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 26
Inpres yang tersebut di atas. Dia juga tidak menjelaskan apakah ada orang yang sempat diselidiki atau dihukum. Human Rights Watch tidak mengetahui adanya pemberantasan terhadap keterlibatan militer di dalam penebangan liar sebelum tahun 2005, sesuai dengan bahasa dari inpres tahun 2001 tersebut. 64 Sebaliknya, sampai dengan awal tahun 2005, TNI masih belum berhasil menindak seorang kapten dari kepolisian militer yang dua tahun sebelumnya telah dituduh oleh LSM-LSM terlibat erat dengan kegiatan penebangan liar di Papua. 65 Sebuah usaha pemberantasan bisnis militer lainnya diumumkan pada pertengahan tahun 2003, setelah terungkapnya sebuah skandal mengenai pembunuhan bayaran dimana dua orang tewas terbunuh (kasus ini diuraikan secara mendetil di bawah ini). Sutarto berjanji akan menjadikan keempat prajurit komando aktif yang tertuduh dalam kasus ini sebagai sebuah pelajaran. 66 Pada akhirnya, dua dari prajurit komando tersebut diadili di pengadilan militer dan terbukti bersalah melakukan dua pembunuhan. 67 Sutarto juga memberikan tanggapannya dengan mengeluarkan sebuah perintah yang melarang kegiatan kriminal oleh prajurit, termasuk perlindungan terhadap anggota-anggota kriminal: Saya telah memerintahkan semua satuan untuk menjamin tak seorangpun dari prajurit mereka terlibat di dalam bisnis (kriminal). Kita tidak akan membiarkan hal itu … TNI telah memecat banyak prajurit karena alasan ini dan akan terus mengambil tindakan serupa. 68 Laporan yang tersedia di media massa menunjukkan bahwa beberapa prajurit telah ditangkap karena keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi ilegal, tetapi 64 TNI tidak menjawab pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Human Rights Watch mengenai sanksi terhadap prajurit-prajurit. Yang diberikan oleh TNI adalah suatu tabel berisi informasi tentang peradilanperadilan militer, seperti dibahas lebih lanjut di bawah ini, tetapi informasi tersebut bersifat umum dan tidak menyebutkan bentuk-bentuk kejahatan yang diadili. 65 Dua LSM, Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak, melakukan penyelidikan bersama dan di tahun 2003 melaporkan temuan-temuan mereka kepada pejabat pemerintah yang selanjutnya memberitahu pimpinan TNI, tetapi sampai dengan awal tahun 2005, orang ini masih tetap terlibat dalam kegiatan penebangan hutan. EIA dan Telapak, “The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber Theft (Batas Terakhir: Penebangan Liar di Papua dan Pencurian Kayu Besar-besaran oleh Cina),” Februari 2005, hal. 18. 66 Fabiola Desy Unidjaja, “TNI to get tough on members backing criminals (TNI akan menghukum keras prajurit yang memberikan perlindungan terhadap kriminal),” Jakarta Post, 12 Agustus 2003. Sutarto berjanji prajuritprajurit tersebut akan mendapat “hukuman seberat mungkin” (hukuman mati) jika ditemukan bersalah. Ibid. Human Rights Watch menentang hukuman mati tanpa terkecuali. 67 Kedua tentara ini, yang telah dijatuhi hukuman mati, meloloskan diri dari penjara pada bulan Mei 2005. Sampai bulan Juni 2005, satu telah tertangkap. ID Nugroho, “Fugitive marine captured, shot (Tentara buronan tertangkap, ditembak),” Jakarta Post, 3 Juni 2005. 68 Unidjaja, “TNI to get tough…,” Jakarta Post. Juga lihat Siboro, “Generals told…,” Jakarta Post. 27 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4: Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14: senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24: dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 35 and 36: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66: • “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74: seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76: Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147 and 148:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149 and 150:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 151 and 152:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?