Harga Selangit - Human Rights Watch

Di bidang politik, sangatlah sukar untuk mengalahkan usaha lobi militer yang kuat.
Pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, yang pertama di dalam masa reformasi,
berusaha menantang pihak militer—termasuk dalam hal kekuasaan ekonomi militer dan
tidak adanya keterbukaan—tetapi terpaksa mundur setelah mengalami keterbatasan
anggaran dan perlawanan yang kuat dari pihak militer. 57 Elemen-elemen konservatif di
dalam tubuh militer segera memperlihatkan kekuasaan mereka atas perwira-perwira yang
ingin melakukan reformasi. (Seorang pendukung utama reformasi, Letjen. Agus
Wirahadikusumah, dicopot dari jabatannya, tampaknya sebagai balasan atas upayaupayanya
membeberkan penyelewengan keuangan. 58 )
Pihak militer yang semakin kuat ini mengatakan bahwa mereka tidak dapat
menghentikan bisnis militer sampai pemerintah dapat menyediakan seluruh dana militer.
Presiden Megawati Sukarnoputri, yang naik jabatan dari wakil presiden di tahun 2001
dengan dukungan partai politik sipil dan faksi militer di parlemen, tidak memaksakan
masalah ini atau aspek-aspek lain dari reformasi militer. Akibatnya, usaha untuk
menaggapi masalah pembiayaan militer terhenti. Di tahun 2001, TNI meyakinkan
parlemen bahwa “sampai saat pemerintah dapat menyediakan seluruh dana untuk
memenuhi kesejahteraan prajurit secara layak, usaha bisnis [TNI] harus dibiarkan.” 59
Sampai dengan tahun 2001, pimpinan angkatan darat telah berjanji selama bertahuntahun
untuk menanggapi masalah kegiatan bisnis militer, tetapi kata-kata mereka tidak
pernah didukung oleh tindakan apapun. 60 Pimpinan TNI telah menyadari bahwa hasrat
bisnis militer telah menodai nama baik mereka, tetapi institusi itu tetap mempertahankan
bisnis-bisnis tersebut akibat rasa terancam-diri: pihak militer telah menjadi terbiasa
bergantung kepada dana dari luar dan tidak mempercayai bahwa pemerintah akan
mencukupi kebutuhannya. Analis-analis percaya bahwa pemerintah Indonesia akan
membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat membiayai operasi mereka
sepenuhnya dari hasil pajak; sebelum itu terjadi, “TNI tidak akan menyerahkan satu
rupiahpun dari sumber-sumber di luar anggaran bila sumber-sumber tersebut tidak harus
dilepaskan.” 61
57
Sukardi Rinakit, The Indonesian Military After the New Order (Aparat Militer Indonesia Setelah Orde Baru)
(Singapore: NIAS Press/ISEAS, 2005), hal. 183.
58
O’Rourke, Reformasi, hal. 371-373. Lihat pembahasan di bawah.
59
Ini adalah kesimpulan dari konsultasi antara parlemen dan panglima TNI mengenai perusahaan-perusahaan
yang dimiliki oleh yayasan militer. Ernst & Young, “YKEP: Strategic Review Report.” Lihat juga Moch. N.
Kurniawan, “Military dan police asked to be thifty (Aparat militer dan kepolisian diminta berhemat),” Jakarta
Post, 7 Oktober 2002.
60
“Skepticism remains over TNI internal reform,” Jakarta Post, Januari 3, 2001.
61
Angel Rabasa dan John Haseman, The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power
(Pihak Militer dan Demokrasi di Indonesia: Tantangan, Politik, dan Kekuasaan) (Santa Monica: RAND, 2002),
hal. 71.
25
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)