Harga Selangit - Human Rights Watch

membuahkan sedikit hasil dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Masa ini juga ditandai
oleh meningkatnya perhatian terhadap masalah pembiayaan militer, khususnya bisnis
militer.
Lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM), kelompok pemikir, dan kaum terpelajar
mengeluarkan laporan-laporan yang memperlihatkan sejauh mana jangkauan usaha
swadana militer. Kritikan tajam mereka terhadap praktek-praktek bisnis militer—
termasuk kegiatan gelap yang sangat luas—menarik perhatian besar masyarakat. Semua
ini mempersulit pimpinan militer Indonesia untuk membela diri dengan menggunakan
alasan lama bahwa bisnis-bisnis gelap militer hanya dilakukan oleh oknum-oknum di
dalam tubuh TNI. Masalah usaha swadana militer juga mendapat perhatian dari
kelompok donor internasional, yang menjadi khawatir atas dampak yang ditimbulkan
oleh peran kuat pihak militer di bidang ekonomi terhadap masa depan pembangunan
negara. Khususnya, donor bilateral dan badan-badan keuangan multilateral berpendapat
bahwa bisnis militer akan meremehkan tata pemerintahan sipil, mendorong kriminalitas,
dan mendistorsi pasar dengan mempertinggi biaya dan mengurangi persaingan.
Korupsi militer yang merajalela dan terjadinya kekerasan-kekerasan yang berkaitan
dengan hasrat ekonomi militer juga memperkeras suara-suara dari dalam tubuh
pemerintah untuk reformasi. Menteri pertahanan saat itu pernah secara terang-terangan
menanyakan “ketidakjelasan status hukum” berbagai bisnis militer yang didirikan di
bawah yayasan dan koperasi militer. 54 Di tahun 2000, seorang pejabat kabinet
mengumumkan bahwa pemerintah akan berusaha menghentikan pemberian perlakuan
istimewa kepada bisnis militer. 55 Di dalam tubuh TNI sendiri, beberapa pejabat militer
juga mengerti bahwa usaha swadana militer mempunyai kesulitan yang mendalam.
Sebagai akibat tekanan yang meningkat, beberapa audit resmi mulai dilakukan sejak
tahun 2000 dan 2001 (lihat di bawah), tetapi kemajuan ini tidak dapat dipertahankan.
Reformasi keuangan dianggap sebagai tantangan yang terlalu sulit baik dalam arti
keuangan dan politik. Akan dibutuhkan biaya yang besar untuk menempatkan seluruh
anggaran militer ke dalam anggaran resmi. Menurut satu perhitungan yang dilakukan di
tahun 2004, hal ini akan menambah biaya sebesar 1-3 persen dari Produk Domestik
Bruto (PDB). 56
54
Yang khusus dimaksud olehnya adalah bisnis-bisnis yang tidak terdaftar secara resmi sebagai perusahaan
swasta. “Indonesian minister warns against civilians meddling in army shake-up (Menteri Indonesia
memberikan peringatan agar warga sipil tidak ikut campur dalam perombakan di tubuh angkatan bersenjata),”
Agence France-Presse (AFP), 14 Juni 2000.
55
“Minister – Military businesses to be audited (Menteri – Bisnis militer akan diaudit),” BBC Monitoring Service:
Asia-Pacific, 3 Maret 2000, mengutip laporan kantor berita Antara tanggal 1 Maret 2000.
56
Komunikasi email dari seorang analis politik negara Barat kepada Human Rights Watch, 1 Oktober 2004.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 24