Harga Selangit - Human Rights Watch

Pihak angkatan bersenjata biasanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat melepaskan
usaha mereka di bidang ekonomi. Tetapi, dari pengalaman sejarah dapat dilihat bahwa
mereka selalu menentang dengan keras usaha reformasi walaupun bila usaha tersebut
juga disertai dengan peningkatan dana. Di tahun 1950-an, DPR pernah
mempertimbangkan bagaimana pemerintah pusat dapat membiayai aparat militer, tetapi
pihak militer tetap lebih suka mempertahankan kemandirian keuangan mereka. 50 Ketika
harga minyak yang tinggi di tahun 1970-an memungkinkan peningkatan anggaran militer,
pemerintahan Soeharto gagal mengambil langkah-langkah yang serius untuk
menghentikan bisnis militer. Pimpinan militerpun juga tidak ingin melepaskan bisnisbisnis
militer ini. Seperti di katakan oleh ahli politik, Harold Crouch: “Biarpun
kebutuhan satuan militer dan prajurit-prajurit untuk menggantungkan diri terhadap
sumber-sumber [dana]“tidak resmi” telah berkurang banyak, kebiasaan lama sukar untuk
diberantas.” 51
Ketika satu demi satu skandal mulai terungkap, pihak militer dengan keras membela
peran mereka di bidang ekonomi. Di tahun 1995, contohnya, kepala staf umum angkatan
bersenjata, Letjen. Soeyono, mengatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai hak
yang sama untuk berpartisipasi di dalam bidang ekonomi seperti anggota-anggota
masyarakat lainnya. 52 Dua tahun berikutnya, juru bicara angkatan bersenjata, Brigjen.
Slamet Supriadi, mengatakan hal yang serupa; Supriadi khususnya membicarakan tentang
yayasan dan koperasi militer yang merupakan wacana bagi militer untuk ikut serta dalam
bisnis swasta:
Kelompok-kelompok ini merupakan bagian dari struktur militer dan
mempunyai hak menurut hukum untuk ambil bagian dalam kegiatan
bisnis. Mereka mengusahakan kesejahteraan prajurit dan masyarakat. Jadi
mengapa harus dilarang? 53
Sorotan Sebentar Saja
Kekuasaan pihak militer—termasuk kekuatan ekonominya—mengalami sorotan tajam
setelah jatuhnya Soeharto. Para pendukung reformasi di dalam tubuh angkatan
bersenjata mendorong ditingkatkannya profesionalisme pasukan keamanan dan telah
50
Mietzner, “Business as Usual?,” hal. 247.
51
Crouch, The Army dan Politics in Indonesia, hal. 292.
52
J. Kristiadi, “The Armed Forces (Angkatan Bersenjata),” di dalam Richard W. Baker, M. Hadi Soesastro, J.
Kristiadi, dan Douglas E. Ramage, eds., Indonesia: The Challenge of Change (Indonesia: Tantangan
Perubahan) (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [ISEAS]: 1999), hal. 106, mengutip Forum 4, no.
14, 23 Oktober 1995.
53
Pereira, “Don’t dabble in business…,” Straits Times.
23
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)