Harga Selangit - Human Rights Watch

keterlibatan militer di dalam ekonomi yang sudah merata saat itu. 45 Akhirnya,
“pemberantasan” itu dikabarkan hanya berhasil menahan tiga puluh empat prajurit di
Jakarta atas tuduhan bekerja sambilan sebagai penjaga keamanan sebuah klub malam. 46
Bagi mereka yang tertangkap, perintah Jendral Sudrajat menunjukkan hukuman yang
akan diberikan: penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan. 47 Diajukan ke pengadilan
tidak pernah dipertimbangkan.
Menghadapi tekanan berat masyarakat yang tumbuh sejak bulan Maret 1998 untuk
melaksanakan reformasi politik, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan
Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai kepala staf
angkatan bersenjata untuk masalah wilayah, membela pemerintah terhadap kecamankecaman
dari berbagai pihak. Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah
“menghukum prajurit yang terlibat dalam ‘backing’ operasi ilegal” dan telah “mengambil
tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam manipulasi, penyelewengan dana,
atau korupsi.” 48 Tetapi hanya ada bukti sedikit saja yang mendukung pernyataan ini,
sehingga para pengamat tetap tidak mempercayai. 49
Wewenang yang diterima oleh Yudhoyono melalui pemilihan presiden secara langsung
yang dijalankan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2004 dan diangkatnya
Juwono Sudarsono sebagai menteri pertahanan menciptakan suatu kemungkinan bahwa
reformasi militer yang telah lama terkatung-katung, termasuk reformasi pembiayaan
militer, akan dapat diteruskan. Yudyonono, yang dikenal sebagai pendukung reformasi
yang waspada, telah berkampanye dengan menggunakan anti-korupsi sebagai landasan.
Sudarsono terkenal sering mengecam keterlibatan militer dalam kegiatan-kegiatan bisnis.
Pihak Militer Menentang Reformasi
Pimpinan militer sepanjang sejarah telah merupakan halangan besar untuk mereformasi
cara pembiayaan militer. Kadang-kadang, biasanya karena paksaan dari luar, pihak militer
mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan pengunduran diri mereka dari
bisnis militer. Tetapi kata-kata semacam itu jarang sekali disertai dengan tindakan
apapun. Sebaliknya, selama bertahun-tahun, pimpinan militer berulang-kali telah
mengambil tindakan yang menghalangi upaya reformasi.
45
Sim, “Stay out of business…,” Straits Times.
46
Ibid.
47
Komandan dari prajurit-prajurit yang dihukum akan menerima konsekuensi dalam bentuk yang tidak
disebutkan, dia mengatakan. Ibid.
48
Kevin O’Rourke, Reformasi: the struggle for power in post Soeharto Indonesia (Sydney: Allen dan Unwin,
2002), hal. 82, mengutip Suara Pembaruan, 26 April 1998.
49
Ibid.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 22