Harga Selangit - Human Rights Watch

melalui badan-badan sosial ini membuka pintu bagi yayasan militer, yang dikatakan telah
didirikan untuk tujuan amal, untuk berkembang menjadi lengan komersial militer. Salah
satu kelemahan lain adalah bahwa peraturan ini tidak menyebutkan mekanisme
penegakan hukum apapun. 35
Tidak Adanya Penegakan Hukum
Selama bertahun-tahun, ketidakacuhan dan sikap menerima pemerintah telah
memungkinkan pihak militer untuk melakukan usaha swadana secara terbuka. Tidak
ditegakkannya peraturan tahun 1974 merupakan bukti keengganan pemerintah untuk
membatasi kegiatan bisnis militer. Dari waktu ke waktu, pejabat pemerintah secara
terang-terangan malah mendorong aparat militer untuk melakukan usaha bisnis guna
mengatasi batasan-batasan anggaran. Saat tekanan dari masyarakat umum menjadi sangat
berat, pemerintah dan pimpinan militer membuat janji bahwa mereka akan memberantas
kegiatan bisnis militer. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak pernah sungguh-sungguh
berminat untuk menegakkan hukum tersebut.
Banyak perwira militer yang tidak mengacuhkan perarturan tahun 1974 itu sehingga
panglima-panglima militer dan menteri pertahanan dan keamanan saat itu merasa perlu
untuk menegaskan larangan berbisnis beberapa tahun setelah peraturan tersebut
ditetapkan. Berbicara di tahun 1979, Jendral Muhammad Yusuf menyatakan: “Semua
perwira ABRI aktif dilarang bergiat dalam usaha perdagangan secara langsung. …
[T]inggalkan itu dagang supaya dapat menjadi tentara yang baik.” 36 Yusuf menambahkan:
“[Prajurit] yang tidak mematuhi ketentuan akan diberhentikan atau pensiunnya akan
dipercepat.” 37
Akibatnya, sekitar 200 sampai 300 orang dilaporkan telah diperintahkan untuk
mengundurkan diri. 38 Meskipun demikian, bisnis militer tetap tumbuh segar. Kegiatan
komersial militer tetap berlanjut melalui “organisasi yang dibuat sebagai kedok” seperti
asalkan mereka meminta ijin tertulis lebih dahulu dari atasan mereka. Tidak tercakup dalam peraturan ini
adalah prajurit-prajurit berpangkat rendah yang akan pensiun, yang sedang diberhentikan sementara, atau
sedang cuti. Ibid., Pasal 2, 4, dan 8. Ketentuan yang mewajibkan istri prajurit untuk meminta ijin untuk bekerja
di perusahaan-perusahaan dibahas dalam Pasal 2 (2)(c), Pasal 2 (3), dan Pasal 4 (3).
35
Peraturan ini hanya menyebutkan bahwa pelanggar peraturan ini akan ditindak dan dihukum sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan tanggung jawab kepada pimpinan militer untuk menjamin
kepatuhan dan untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ibid., Pasal 6. Panglima militer
tersebut juga diancam akan ditindak “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jika dia gagal
menjalankan tanggung jawab ini. Ibid.
36
Indria Samego dkk., Bila ABRI Berbisnis (Jakarta: Mizan, 1998), hal. 100, mengutip Info Bisnis, edisi 7, tahun
I, 1995.
37
Ibid.
38
Ibid., hal. 101.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 20