Harga Selangit - Human Rights Watch

Pola Baru: Diversifikasi, Desentralisasi, Persaingan
Selama bertahun-tahun setelah krisis keuangan ini, kegiatan ekonomi militer mengalami
berbagai perubahan. Satu pola penting yang timbul adalah semakin seringnya TNI
menggunakan sumber daya alternatif untuk mengimbangi hasil dari bisnis-bisnis yang
sedang dilanda kesulitan. Khususnya, pihak militer semakin menggantungkan diri
terhadap kerja sama dan tatanan-tatanan lain dimana pihak militer menjalin hubungan
dengan bisnis swasta, terutama dengan jalan memberikan jasa perlindungan. Sumbangan
dari warga pribadi dan bisnis swasta menjadi semakin penting. Pihak militer juga
menambah dana anggaran resminya dari sumber dana pemerintah lainnya, terutama
untuk membeli persenjataan. Selain itu, TNI juga membuat satu strategi untuk mencari
dana. Dengan memanfaatkan usaha desentralisasi pemerintah, pihak militer
menggunakan anggaran lokal dan daerah untuk menutupi pembiayaan militernya.
Bersamaan dengan itu, kegiatan ilegal dan korupsi yang merajalela di dalam tubuh militer
terus terjadi. Semakin tergantung usaha ekonomi militer terhadap kerja sama tidak resmi
dan kegiatan kriminal, semakin tersembunyilah usaha-usaha tersebut. Kegiatan ekonomi
militer dan akibat sampingannya yang sangat merugikan menjadi semakin sulit untuk
diawasi, walaupun ada tekanan-tekanan yang meningkat untuk menuntut
pertanggungjawaban.
Sebuah pola lain yang muncul adalah meningkatnya persaingan terhadap bisnis militer
dari aparat kepolisian. Langkah yang telah mendapatkan sambutan baik untuk
memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada aparat kepolisian dalam hal
keamanan dalam negeri ternyata juga menimbulkan akibat sampingan berupa
kesempatan bagi pihak kepolisian untuk mengambil alih bisnis-bisnis yang dulunya
didominasi oleh pihak militer. Ini terutama terjadi dalam jasa keamanan dan
perlindungan, tetapi juga menyebar ke bidang-bidang lain. Semakin banyak bidang yang
diambil alih oleh pihak kepolisian dari TNI, semakin sering ada perebutan wilayah
kekuasaan yang ditandai dengan kekerasan. Kegiatan bisnis aparat kepolisian, seperti
halnya kegiatan serupa aparat militer, telah dihubungkan dengan pelanggaranpelanggaran
hak asasi manusia, korupsi, dan pertanggungjawaban yang lemah.
Kegiatan Bisnis Militer dan Hukum yang Berlaku
Pada bulan September 2004, sebuah undang-undang baru mengenai TNI telah
ditetapkan. Undang-undang ini mewajibkan aparat militer Indonesia untuk
menghentikan keterlibatan mereka di dalam bisnis. Undang-undang tersebut juga
mewajibkan pemerintah untuk mengambil alih bisnis-bisnis militer dalam waktu lima
tahun.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 18