Harga Selangit - Human Rights Watch

dari suatu investasi besar militer, sebuah perusahaan kayu, menurun dari 30 juta dolar AS
di tahun 1996 ke kira-kira $19 juta di tahun 1998. 25
Penelitian keuangan atas bisnis-bisnis yang dimiliki pihak militer membenarkan
penurunan ini. Sebuah audit terhadap yayasan terbesar milik angkatan darat menemukan
bahwa di tahun 2000 perusahaan-perusahaan yayasan menderita kerugian bersih sebesar
Rp. 8,21 milyar ($985.000). 26 Menghadapi tantangan yang sangat besar ini, TNI
melepaskan beberapa bisnis yang dimilikinya, termasuk di sektor perkayuan yang dulunya
sangat menguntungkan. TNI juga menutup bisnis-bisnis yang menderita kerugian, dan
merombak struktur beberapa bisnis yang lain. Masalah keuangan juga menjadi alasan
bagi konsolidasi beberapa yayasan militer. Menteri pertahanan dari tahun 1999 sampai
tahun 2000, Juwono Sudarsono (yang kemudian menduduki jabatan yang sama di bulan
Oktober 2004), menyatakan kekhawatiran tentang situasi yayasan militer: “Kita harus
cepat bertindak untuk menghentikan penghamburan dana negara.” 27
Beberapa bisnis militer berhasil membatasi kesulitan keuangan yang diderita. 28 Tetapi
secara keseluruhan, gambaran masa depan bisnis tersebut tetap suram. Asisten
perencanaan umum TNI saat itu memperkirakan yayasan militer di tahun 2000
menyumbangkan secara keseluruhaan hanya sekitar 1 persen dari anggaran militer dan
malah lebih sedikit (0,7 persen) di tahun 2001. 29
tahun 1998 tentang “Post-Suharto Indonesia: Renewal or Chaos (Indonesia Pasca-Soeharto: Pembaharuan
atau Khaos),” Australian National University, Canberra, 25 September 1998.
25
Angka ini diatribusikan kepada Abbas Adhar, presiden-direktur International Timber Corp saat itu. Tripathi,
“Merchants in Uniform...,” FEER.
26
Ernst & Young, “Yayasan Kartika Eka Paksi: Strategic Review Report Phase II (Yayasan Kartika Eka Paksi:
Laporan Penelitian Strategis Tahap II )” [“YKEP: Strategic Review Report (YKEP: Laporan Penelitian
Strategis)”], Desember 2001, salinan ada di Human Rights Watch. Kecuali jika disebutkan, semua angka dalam
dolar berarti mata uang AS. Apabila sumber-sumber kutipan tidak memberikan ekuivalensi dalam dolar AS,
Human Rights Watch memberikan konversi jumlah-jumlah uang tersebut dengan menggunakan kurs valuta
asing yang berlaku untuk saat itu (dalam hal ini, rata-rata untuk tahun 2000). Konversi ini dilakukan dengan
menggunakan alat konversi mata uang online, yang tersedia di http://www.oanda.com/converter/fxhistory.
27
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 117, mengutip wawancara dengan Sudarsono di bulan Juli 2000.
28
Contohnya, setelah mengalami tahun yang sulit di tahun 1997, yayasan angkatan laut dikabarkan
memperoleh peningkatan laba menjadi sebesar Rp. 8 milyar ($800.000) di tahun 1998 dan Rp. 10 milyar di
tahun 1999 ($1,3 juta), yang memungkinkan yayasan untuk melakukan investasi sebesar Rp. 8 milyar ($1,04
juta) pada saat itu di dalam agrobisnis dan membuat rencana untuk pengembangan lebih lanjut. Ibid., hal. 121.
Di tahun 2001, Asisten Perencanaan Umum TNI, Kolonel Poerwadi memperkirakan bahwa yayasan ini
memberikan sumbangan sebesar Rp. 8–10 milyar ($800.000 – $1 juta) untuk membantu menutupi biaya militer.
Dia mengatakan sumbangan total dari yayasan angkatan udara tahun itu adalah sebesar Rp. 6–7 milyar
($600.000 – $700.000). Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari Legitimasi, hal. 95, catatan kaki 9.
29
Iniformasi ini diatribusikan kepada Asisten Perencanaan Umum TNI, Kolonel Poerwadi. Ibid., hal. 95.
17
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)