Harga Selangit - Human Rights Watch

tanah yang diaku oleh masyarakat penduduk asli. 15 (Lihat “Investasi Militer di Bidang
Kehutanan,” di bawah.) Seringkali prajurit-prajurit juga berperan sebagai pemaksa dalam
penyitaan tanah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat penduduk asli di propinsi Riau
melaporkan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, ribuan hektar tanah masyarakat
telah disita dengan menggunakan intimidasi oleh orang-orang bersenjata dari kepolisian
dan militer, dan tanpa ada ganti rugi apapun. 16
Selama beberapa waktu, perusahaan-perusahaan juga secara rutin menggantungkan diri
pada tentara untuk menyelesaikan sengketa perburuhan atau sengketa tanah, dan prajuritprajurit
ini menggunakan kekerasan yang berlebihan atau intimidasi untuk membungkam
suara-suara yang menentang. Contohnya, sampai dengan awal tahun 2000-an, prajurit
militer dalam perannya sebagai “petugas keamanan perusahaan” sering campur tangan
dalam perselisihan perburuhan dengan menggunakan intimidasi dan bahkan kekerasan. 17
Seringkali tugas-tugas kotor intimidasi dan kekerasan itu dikontrakkan kepada sekelompok
berandalan di luar militer. 18
Selain itu, kegiatan mencari penghasilan secara ilegal oleh aparat militer juga terus
berlangsung. Perwira-perwira komando, yang diharapkan oleh atasan mereka untuk
dapat membiayai satuan yang mereka pimpin, berusaha memanfaatkan pasukan, fasilitas,
dan wibawa mereka untuk mencari uang. Banyak dari usaha-usaha bisnis ilegal yang
mereka dirikan merupakan permainan lokal saja, tetapi ada juga yang melibatkan pejabatpejabat
tinggi. Komandan militer juga terbukti secara terbuka telah membiarkan kegiatan
ekonomi ilegal bawahan mereka. Pada umumnya, asalkan uang terus mengalir, pimpinanpimpinan
militer hanya menutup mata saja. Tidak mengherankan jika upaya memperkaya
diri sendiri terjadi secara luas dan kekebalan hukum pihak militer juga meningkat. 19
15
Human Rights Watch, “Without Remedy: Human Rights Abuses and Indonesia’s Pulp and Paper Industry
(Tiada Ganti Rugi: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas di Indonesia),” A Human
Rights Watch Report [Laporan Human Rights Watch], vol. 15, no. 1 (c), Januari 2003, hal. 13-16, [online]
http://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/.
16
Human Rights Watch, “Without Remedy,” hal. 33-34. Untuk contoh-contoh lain tentang keterlibatan militer di
dalam persengketaan tanah, lihat, misalnya, upaya kelompok-kelompok hak asasi manusia Indonesia, Kontras,
Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Ketelibatan Bisnis Militer Dalam Bisnis Di Bojonegoro, Boven Digoel
dan Poso (Jakarta: Kontras, 2004), hal. 28. Nomor halaman yang disebutkan dalam catatan kaki ini adalah
nomor di di ringkasan eksekutif yang diterbitkan dalam bahasa Inggris.
17
Wawancara Human Rights Watch dengan pengorganisir serikat pekerja, Jakarta, 30 Agustus dan 6
September 2004. Saat pertama kali dicantumkan, catatan mengenai sumber informasi wawancara-wawancara
Human Rights Watch akan menyebutkan tempat dan tanggal wawancara, selanjutnya hanya menyebutkan
identitas orang-orang yang diwawancarai, kecuali jika ada beberapa tanggal wawancara bagi orang yang sama.
Lihat juga Patrick Quinn, “Freedom of Association and Collective Bargaining: A study of Indonesian experience
1998-2003 (Kebebasan Berasosiasi dan Perundingan Kolektif: Sebuah Studi tentang pengalaman Indonesia
1998-2003),” Kertas Kerja 11 (Jenewa: International Labour Office, September 2003), terutama hal. 29-30.
18
Wawancara Human Rights Watch dengan aktifis masyarakat dan pengorganisir serikat pekerja, Jakarta,
Agustus dan September 2004.
19
Crouch, The Army and Politics in Indonesia, hal. 285-299.
15
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)