Harga Selangit - Human Rights Watch

juga menjadi kunci pendukung asas ini. 11 Kehadiran militer di tingkat lokal ini, bersama
dengan dengan unsur pemaksaan dan kekerasan yang terkandung dalam diri aparat
militer, serta dukungan politis, memungkinkan aparat militer untuk mendominasi
kesempatan-kesempatan ekonomi. 12
Angkatan-angkatan di tubuh militer, komando-komando wilayah, satuan-satuan lokal,
dan prajurit-prajurit pribadi turut ikut serta dalam bermacam-macam badan usaha
komersil dengan menggunakan struktur bisnis yang berbeda-beda, baik formal dan
informal. Perusahaan yang dimiliki secara formal ini dipergunakan oleh yayasan militer
atau koperasi sebagai sebuah investasi yang kemudian berkembang menjadi lengan
komersial TNI—sesuatu yang melanggar batas fungsi kesejahteraan yayasan atau
koperasi tersebut. 13
Karena dukungan politis dan permainan favoritas, bisnis yang terkait dengan pihak
militer menjadi kekuatan ekonomi yang dominan. Kekuatan ekonomi ini dapat dilihat,
misalnya, dari kemampuan militer untuk mengambil alih hak milik perusahaan negara
yang telah dijadikan perusahaan swasta, memperoleh hak eksploitasi hutan yang sangat
luas, dan menikmati akses istimewa atas kontrak-kontrak pemerintah, lisensi, dan kredit. 14
Serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan hasrat ekonomi
militer mulai bermunculan di masa Orde Baru. Di akhir tahun 1960-an dan 1970-an,
pemerintah dengan paksa mengambil-alih berbidang-bidang tanah yang merupakan
sumber ketergantungan masyarakat penduduk asli, merampas hak milik mereka tanpa
proses yang adil dan tanpa memberi uang ganti rugi atau hanya memberi ganti rugi yang
sangat kecil. Pihak militer merupakan pihak yang menerima keuntungan paling besar dari
kebijakan kehutanan negara yang memungkinkan penyitaan secara besar-besaran tanah-
11
Sistem wilayah ini dibentuk sebagian karena dana tidak tersedia untuk satu pasukan terpusat yang mampu
ditempatkan dengan segera bilamana dibutuhkan. Marcus Mietzner, “Business as Usual? The Indonesian
Armed Forces and Local Politics in the Post-Soeharto Era (Bisnis seperti Biasa? Angkatan Bersenjata
Indonesia dan Politik Lokal di Masa Setelah Soeharto),” dimuat dalam Edward Espinall dan Greg Fealy, eds.,
Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization (Kekuasaan Lokal dan Politik di
Indonesia: Desentralisai dan Demokratisasi) (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hal. 246-
247.
12
Seperti ditunjukkan oleh akademikus dan aktifis Lesley McCulloch, dwifungsi membuka pintu bagi peran
militer ketiga: sebagai pemeran penting dalam ekonomi, dan oleh karena itu, doktrin tersebut lebih tepat
dinamakan trifungsi. McCulloch, “Trifungsi,” khususnya hal. 99-100.
13
Crouch, The Army and Politics in Indonesia, hal. 282-285.
14
Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 253-254.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 14