Harga Selangit - Human Rights Watch

Ekspansi yang cepat dari hubungan ekonomi militer di tahun 1960-an juga dirasakan di
sektor swasta. Sebagian besar pertumbuhan bisnis tersebut adalah dari kerja sama militer
dengan pengusaha swasta. Pengusaha swastalah yang sebenarnya menjalankan sebagian
besar bisnis yang disponsori militer. Sumbangan dari pihak militer yang sebenarnya
terhadap usaha bisnis tersebut biasanya kecil saja: pihak militer sebagai mitra kerja
menyediakan lisensi dan persetujuan, dan membantu mendapatkan konsesi dan kontrak
dari pemerintah. 7
Sebuah Bisnis Raya Militer Dibentuk
Kegiatan bisnis militer semakin membudaya di masa Order Baru, jangka waktu antara
tahun 1967 dan tahun 1998 dimana Jendral Soeharto memimpin pemerintahan yang
didominasi militer. Soeharto sendiri mempunyai rasa simpati terhadap komandankomandan
yang berswadana. Soeharto sudah melakukan hal yang sama semasa menjabat
sebagai komandan satuan tentara di Jawa Tengah di akhir tahun 1950-an, dan
meneruskan hubungan yang erat dengan mitra-mitranya di sektor swasta. 8
Di awal masa Order Baru, jabatan-jabatan militer tertinggi diduduki oleh orang-orang
yang setia terhadap Soeharto yang juga memperoleh keuntungan dari usaha bisnis swasta.
Pola ini membantu melanggengkan hubungan ekonomi militer karena pejabat yang tidak
berkorupsi kemungkinan tidak akan diangkat untuk menduduki posisi-posisi komando
tertinggi. 9
Pertumbuhan bisnis militer yang amat cepat di bawah Soeharto, baik legal dan ilegal,
mencerminkan posisi kuat militer sebagai pusat kekuasaan di masyarakat Indonesia.
Pengaruh militer yang semakin menjalar ini juga didukung oleh asas dwifungsi yang
mulai diterapkan sejak tahun 1966. 10 Dwifungsi secara resmi memberikan sebuah peran
sosio-ekonomi yang kuat kepada aparat militer seiring dengan peran pertahanannya.
Selain itu, struktur komando wilayah militer, dimana aparat militer hadir di seluruh
pelosok negara sampai ke tingkat desa, serupa dengan susunan administratif pemerintah,
7
Ibid., hal. 284; Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 252, 268; Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari
Legitimasi, hal. 28.
8
Soeharto dipindahkan dari jabatan ini oleh atasan-atasannya yang merasa khawatir atas kegiatan bisnis
militer yang "berlebihan" di bawah pimpinan Soeharto. Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 259-260.
9
Komunikasi email dari seorang analis militer asing kepada Human Rights Watch, 25 Maret 2005.
10
Di tahun 1998, pihak militer mendukung “Paradigma Baru” yang meminta pihak militer untuk mengurangi
keterlibatan politiknya. Di bulan April 2000, pimpinan militer secara resmi menghentikan doktrin dwifungsi dan
mengumumkan bahwa TNI tidak akan lagi memainkan peran sosio-politik. Tetapi dalam kenyataannya, TNI
tetap mempunyai dan menjalankan fungsi-fungsi di luar peran pertahanannya. International Crisis Group (ICG),
“Indonesia: Keeping the Military Under Control (Indonesia: Mengawasi Aparat Militer),” ICG Asia Report, no. 9,
5 September 2000, hal. 9-22.
13
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)