Harga Selangit - Human Rights Watch

Hubungan antara usaha swadana militer dan hak asasi manusia juga mempunyai dimensi
lain. Meskipun bila kegiatan swadana tersebut sepenuhnya bersih, mengikuti pedomanpedoman
bisnis yang baik, dan uang yang diperoleh dapat dihitung dengan cermat, uang
yang langsung masuk ke kantong militer di luar jalur anggaran pemerintah yang normal
tetap akan dapat merusak aturan pertanggungjawaban. Jika pejabat-pejabat sipil yang
berwenang tidak dapat mengatur jalur aliran uang, mereka tidak akan mempunyai wibawa
apapun di mata militer. Sebagai contoh, jika pejabat sipil menahan dana untuk mencoba
membatasi suatu kegiatan militer, pihak militer selalu dapat mendapat dana dari sumbersumber
lain. Dengan demikian, kegiatan swadana ini berhasil mengurangi wewenang
pemerintah dan mengalihkan wewenang tersebut ke tangan militer dan mitra bisnisnya.
Selanjutnya, kegiatan swadana ini juga menghalangi kemampuan pejabat sipil untuk
mengatur dan mengawasi angkatan bersenjata negara dan mengakhiri kekebalan hukum
atas pelecehan yang dilakukan aparat militer. Masalah ini akan menjadi lebih parah, dan
kedudukan pemerintah sipil akan menjadi semakin lemah, jika kegiatan swadana militer
tersebut tidak mengikuti pedoman-pedoman bisnis yang benar, membuahkan
penghasilan yang tidak dilapokan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di
depan umum, dan meliputi kegiatan ekonomi yang melanggar hukum.
TNI, melalui juru bicaranya pada saat itu, Mayjen. Kohirin Suganda, telah mengatakan
bahwa tidak ada “alasan atau kesempatan bagi TNI untuk menentang supremasi sipil.” 1
TNI juga menyatakan bahwa “TNI medukung prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan
keterbukaan umum” dan bersikeras bahwa pihak militer telah dibatasi oleh pengawasan
internal dan eksternal yang ketat dalam urusan keuangannya. 2 Tetapi kenyataannya, TNI
hampir selalu dapat bergerak secara mandiri dalam urusan keuangannya.
Sejarah Singkat Kegiatan Ekonomi Militer
Keterlibatan aparat militer Indonesia di dalam kegiatan ekonomi berlangsung sejak masa
perang kemerdekaan Indonesia dari Belanda di tahun 1945-1949. Aparat militer yang
baru dilahirkan itu harus mencari dana sendiri. Selain menggantungkan diri terhadap
dukungan masyarakat dan bantuan material, di beberapa daerah satuan-satuan militer
juga menjadi penyelundup untuk membiayai operasi mereka.
Pola swadana ini berlanjut setelah dibentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
atau ABRI, sebuah struktur gabungan aparat militer-kepolisian sampai dengan tahun
1
Mayjen. Kohirin Suganda, “TNI commits to reform[,] upholds supremacy of law (TNI bertekad untuk reformasi
[,] menjunjung supremasi hukum),” opinion-editorial, Jakarta Post, 15 Maret 2006. Artikel ini menjawab sebuah
artikel oleh Human Rights Watch yang diterbitkan satu hari sebelumnya. Lihat: Lisa Misol, peneliti Human
Rights Watch, “U.S. aid to corrupt TNI risks more rights abuses (Bantuan AS kepada TNI yang korup
menimbulkan resiko meningkatnya pelecehan),” opinion-editorial, Jakarta Post, 14 Maret 2006.
2
Mayjen. Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.
11
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)