Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

dana yang digunakan untuk tujuan ini harus diperiksa secara mandiri, dan dana-dana tersebut harus diumumkan secara terperinci. Pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah tegas untuk melatih dan mengawasi pasukan-pasukannya dengan baik dan benar, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, termasuk tindakan yang ada kaitannya dengan perlindungan keamanan perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan harus membatasi hubungan mereka dengan aparat militer Indonesia sesekecil mungkin. Sebagai pedoman umum, perusahaan-perusahaan ini harus menerima dan menerapkan kebijakan-kebijakan hak asasi manusia, sesuai dengan Norma-norma PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta praktek terbaik internasional. 611 Sesuai dengan keputusan pemerintah yand dikeluarkan pada tahun 2004 mengenai pengamanan obyek vital nasional serta pengumumanpengumuman pemerintah yang terkait, sejauh mana mungkin, perusahaan-perusahaan harus secepatnya mengalihkan tatanan keamanan umum perusahaan kepada pihak kepolisian. Mereka juga harus sepenuhnya mematuhi aturan-aturan dari Prinsip-prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia dan menunjukkan keterbukaan yang maksimal, termasuk meperlihatkan secara umum dan lengkap pembayaranpembayaran bagi aparat keamanan baik pembayaran terbaru maupun lampau, serta mengambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menanggapi secara layak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas keamanan. Perusahaan-perusahaan, baik perusahaan asing maupun domestik, swasta ataupun milik negara, juga harus ikut ambil bagian dalam menghormati larangan kegiatan bisnis militer, sebagaimana tercantum dalam UU No. 34 tahun 2004. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah mempunyai hubungan bisnis dengan pihak militer harus mengumumkan hubungan tersebut secara lengkap, bekerjasama dengan pejabat berwenang untuk mengatur pengalihan atau penghapusan kepentingan-kepentingan militer di perusahaan-perusahaan tersebut, dan mengambil langkah-langkah untuk memberhentikan anggota-anggota militer yang masih bertugas dari perusahaan. Kemitraan-kemitraan atau kesepakatan-kesepakatan tidak resmi dengan TNI juga harus diakhiri. Perusahaan-perusahaan dan aktor-aktor ekonomi lainnya harus berhenti 611 Norma-norma PBB mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Bentuk-bentuk Bisnis lainnya atas Hak Asasi Manusia (The U.N. Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights) diterima oleh sub komisi PBB untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia pada tahun 2003. Lihat juga, “Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights on the responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights [Laporan Komisaris Tinggi PBB dalam bidang Hak Asasi Manusia mengenai tanggung jawab perusahaan transnasional dan badan-badan usaha yang terkait terhadap hak asasi manusia] ,” 15 Februari 2005, Dokumen PBB Nomor E/CN.4/2005/91. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 154
menyewa TNI untuk mendapatkan layanan jasa, mengakui bahwa pembayaranpembayaran untuk mendapatkan “kemudahan” merupakan bentuk penyuapan dan segera menghentikan hal itu, serta melakukan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan bahwa mereka tidak membuka kesempatan bagi kelanjutan kegiatan ekonomi pihak militer di dalam kegiatan-kegiatan mereka. 155 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4:
Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24:
dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147 and 148: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149 and 150: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 151 and 152: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159: minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 163 and 164: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?