Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

September 2005, kelompok-kelompok masyarakat sipil telah mendorong pemerintah untuk menunjuk sebuah lembaga yang tidak memihak untuk mengawasi pengambilalihan bisnis militer. 592 Mereka mengusulkan agar badan ini untuk sementara mengawasi manajemen dari perusahaan-perusahaan ini selama perusahaan tersebut sedang diaudit secara seksama sebelum diputuskan untuk dibubarkan atau dijual dengan cara yang jelas, atau untuk dipertahankan dan dikelola melalui sebuah trust. Banyak waktu telah terbuang, tapi badan seperti itu masih dibutuhkan. Badan itu harus diberi wewenang untuk menguji dan menyetujui tawaran-tawaran dari calon pembeli dan harus memastikan bahwa semua keuntungan dapat dipertanggungjawabkan di dalam kas negara. Pemerintah juga perlu menjawab pertanyaan mengenai cara pemerintah menangani usaha-usaha bisnis dimana pihak militer hanya mempunyai sebagian hak milik atau usaha bisnis yang secara resmi tidak terdaftar sebagai perusahaan. Pemerintah harus mencari jalan untuk menemukan dan menjual, atau melepaskan, bisnis-bisnis militer semacam ini. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan pihak militer, apakah itu secara resmi atau tidak, akan menyerahkan semua fasilitas yang telah memberikan akses istimewa kepada mereka (misalnya penggunaan aset-aset negara) dan memberikan kompensasi kepada pemerintah untuk penggunaan sebelumnya. Beberapa kelompok telah menyetujui usulan TNI untuk mempertahankan koperasikoperasinya dan menggunakannya untuk menjual barang-barang dasar dengan harga diskon kepada para prajurit militer. Hal ini telah lama menjadi alasan dari koperasikoperasi militer, tetapi sebagaimana diperlihatkan oleh laporan ini, koperasi-koperasi militer sering memperluas jangkauan mereka dan melibatkan diri dalam berbagai macam kegiatan bisnis—dari penanaman modal di bidang kehutanan dan minyak sawit hingga menjadi agen penjualan batubara yang ditambang secara ilegal—yang telah dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan masalah-masalah lainnya. Berdasarkan ini, Human Rights Watch tetap khawatir bahwa adanya pengecualian untuk tetap memperbolehkan koperasi-koperasi untuk ambil bagian dalam usaha bisnis kecilkecilan akan membuka pintu bagi berlanjutnya keterlibatan militer di dalam ekonomi, yang lebih dari hanya sekedar menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi prajurit dan keluarga mereka. Kekhawatiran yang serupa juga menyertai usulan-usulan yang menginginkan agar yayasan-yayasan militer diijinkan untuk berbisnis secara terbatas. 592 Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), “Rekomendasi Kebijakan Terhadap Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Penataan Bisnis TNI,” September 2005. Kelompok masyarakat sipil lain (the Indonesian Institute, Pusat Penelitian Kebijakan Publik) menyarankan agar Menteri Keuangan diberi wewenang dalam proses pencabutan modal. Awan Wibowo Laksono Poesoro, “A look at the military's business ventures,” Jakarta Post. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 144
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas Penghasilan yang Diperoleh UU TNI yang mewajibkan penghapusan bisnis-bisnis militer, dan juga peraturanperaturan sebelumnya, menyatakan bahwa pihak militer harus dibiayai dari anggaran nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk menjamin pertanggungjawaban keuangan yang sangat dibutuhkan, sangatlah penting untuk menentukan pendapatan dari perusahaan-perusahan yang mempunyai hubungan dengan pihak militer. Sebelum bisnis-bisnis tersebut dihentikan, dijual, diambil-alih, atau diserahkan kepada badan pengawas dan dikelola untuk mencari keuntungan, perlu ditemukan cara menyalurkan pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan ini mungkin jauh lebih kecil dari yang diharapkan, mengingat banyak bisnis-bisnis militer yang nilainya sangat berkurang akibat kombinasi dari manajemen yang buruk, hutang yang besar, dan aset yang sengaja dipereteli. Biarpun jumlah pendapatan tersebut hanya sedikit, pendapatan itu harus dikelola secara benar. Sedikitnya, pengelolaan pendapatan tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan berhubungan dengan pendapatan dari penyaluran aset-aset negara dan privatisasi badan usaha milik negara. Dana-dana yang dimasukkan ke dalam kas negara harus digunakan sesuai dengan proses anggaran yang terbuka dan harus dapat dipertanggungjawabkan. (Satu bagian tambahan di bawah memberikan rekomendasi-rekomendasi bagaimana memperbaiki proses anggaran pertahanan) Telah diusulkan bahwa dana-dana tersebut harus digunakan untuk pengeluaran militer. Banyak pengamat melihat hal ini sebagai usaha tawar-menawar untuk mendapatkan persetujuan pihak militer. Pengamat lain melihat ini sebagai cara untuk menjamin bahwa pendapatan tersebut, setelah dihitung secara jelas, digunakan untuk kesejahteraan prajurit guna mengatasi kondisi-kondisi yang sulit. Seandainya cara ini diterima—mungkin sebagai jalan sementara sampai semua usaha bisnis selesai diambil alih dari tangan pihak militer—cara tersebut perlu dipersiapkan secara matang untuk mencegah diulanginya masalah-masalah serius yang telah merusak bisnis militer hingga saat ini. Salah satu jalan adalah jika pihak militer mengalihkan usaha-usaha bisnis yang dilaksanakan melalui yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi ke dana-dana yang dikelola pihak sipil untuk membayar uang pensiun anggota militer. Dengan cara ini, pendapatan-pendapatan dari penjualan bisnis-bisnis militer dan pendapatan dari bisnis-bisnis yang tetap dikelola akan masuk ke dalam kas pemerintah dan memungkinkan dana-dana tersebut untuk dihitung secara jelas sebagai pendapatan pemerintah, serta digunakan untuk kebutuhan kesejahteraan dan bukan untuk tujuan-tujuan lainnya. Bulatkan Tekad untuk Mencapai Keterbukaan Penuh Pejabat-pejabat tinggi pemerintah mengakui bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya jangkauan, sifat, atau nilai dari seluruh kegiatan ekonomi militer. Sebagai bagian dari proses pengunduran diri pihak militer, pemerintah harus mengumumkan kepada masyarakat hasil inventarisasi bisnis militer TNI, data keuangan terkait yang telah 145 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4:
Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24:
dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147 and 148: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 153 and 154: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160: minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162: menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?