Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

keputusan tersebut akan bersifat terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. 588 Departemen Pertahanan juga mengatakan bahwa mereka berniat untuk meminta pendapat pakar-pakar mandiri, tetapi tidak jelas apakah mereka akan meminta pendapat langsung dari penentang-penentang bisnis militer. 589 Selain itu juga ada sebuah peran untuk mitra-mitra internasional Indonesia dalam memberikan masukan. Mereka bisa menceritakan pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi kegiatan ekonomi aparat militer mereka dan memerangi korupsi militer. Mitra-mitra internasional ini akan dapat juga menawarkan bantuan teknis dan dana yang bersangkutan dengan bantuan tersebut. Sebagai contoh, mereka dapat menawarkan keahlian mereka dalam bidang keuangan atau bisnis, termasuk pengalaman dalam pengambilalihan atau privatisasi aset-aset militer di negara-negara lain. Pencabutan modal militer merupakan sebuah proses jangka panjang yang akan memakan waktu beberapa tahun, terlebih lagi karena pemerintah terlambat memulainya. Untuk membantu proses pertimbangan para pembuat keputusan Indonesia, di bawah ini kami telah menyoroti beberapa tantangan untuk dipertimbangkan. Dalam proses ini, berbagai masalah akan muncul di tahap-tahap yang berbeda. Persiapkan untuk Pemberhentian Andil Militer Tahap pertama, yang belum diselesaikan pada saat penulisan laporan ini, adalah masa persiapan dimana pemerintah berencana untuk menginventarisasi bisnis-bisnis militer yang ada dan membuat sebuah rencana untuk mengambil-alih dan mengatur bisnis-bisnis tersebut. Inventarisasi TNI yang pertama, yang diserahkan pada tahun 2005, menyebut adanya 219 badan-badan militer (yayasan, koperasi, dan perusahaan-perusahan yang miliki oleh yayasan) yang bergerak dalam usaha bisnis. Pada bulan Maret 2006, inventarisasi itu menyerahkan sebuah daftar yang berisi 1.520 unit usaha. Rencanarencana Pemerintah untuk melakukan pengecekan dan penelitian lebih jauh sebelum mengambil tindakan untuk menegaskan kontrol pemerintah terhadap perusahaanperusahaan yang sudah diinventarisasi hanya akan menunda waktu saja. Periode sementara sebelum disetujuinya rencana-rencana untuk mengambil alih bisnisbisnis militer telah menimbulkan sebuah kekosongan kebijakan dimana kontrol bisnisbisnis militer tersebut tetap berada di tangan pihak militer dan sebagaimana yang telah terjadi, beberapa aset telah dijual tanpa adanya pengawasan dan tanggung jawab yang 588 Surat Departemen Pertahanan kepada Human Rights Watch, 22 Desember 2005. 589 Konsultasi ini dirancang untuk “Ornop-ornop praktis” dengan keahlian teknis yang spesifik. Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, 12 April 2006. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 142
memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pihak-pihak yang berwenang harus dengan segera menempatkan semua bisnis-bisnis militer yang sudah diketahui di bawah pengawasan yang ketat, memberi persyaratan bahwa pihak militer harus meminta persetujuan pemerintah lebih dahulu sebelum menjual aset, dan memulai sebuah proses audit yang mandiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh para pejabat pemerintah, 590 pemerintah juga harus mengadakan audit-audit pembedahan yang menyeluruh dalam kasus-kasus yang diduga berisi pelanggaran-pelanggaran, seperti korupsi dan penyalahgunaan aset-aset negara. Sebagai upaya pencegahan tambahan, pemerintah sejak awal harus menegaskan bahwa tingkah laku seenaknya—seperti pemeretelan aset-aset berharga dari bisnis-bisnis militer atau pengalihan bukti kepemilikan tanpa adanya pengawasan dan persetujuan pemerintah—tidak akan diterima dan akan dijatuhi hukuman yang serius. Peraturan-peraturan itu harus diterapkan secara merata kepada setiap orang yang terlibat di dalam restrukturisasi bisnis, tanpa melihat apakah mereka itu dari pihak militer atau sipil, pejabat atau warga negara biasa. Dalam merencanakan pemberhentian andil militer, pemerintah dan mereka yang memberikan pengarahan kepada pemerintah harus dipandu oleh hukum-hukum Indonesia dan cara-cara terbaik dalam mengatur penanganan aset-aset negara dan mencabutan modal oleh badan usaha milik negara. Selain upaya-upaya untuk menangani bisnis-bisnis militer yang sudah diketahui, mereka harus berusaha menemukan bisnisbisnis militer lain yang ada. Upaya reformasi harus menjangkau seluruh ruang lingkup bisnis-bisnis militer yang tercakup di dalam UU TNI—bisnis-bisnis yang dimiliki atau dikontrol, bagaimanapun kecilnya, oleh pihak militer. Sebuah inventarisasi lengkap yang berisi daftar semua bisnis-bisnis dimana pihak militer memegang andil, apapun status hukum dan struktur kepemilikan bisnis-bisnis tersebut (apakah melalui yayasan, koperasi, perusahaan pemayung (holding company) terkait, kemitraan tersembunyi, atau cara-cara lainnya). 591 Lepaskan Kontrol Militer dari Bisnis-bisnis Militer yang Ada Kontrol terhadap bisnis-bisnis militer telah dirusak oleh adanya sifat kerahasiaan, yang telah membuka kesempatan bagi permainan manajemen dan korupsi, yang mengurangi rasa percaya masyarakat. Dalam mengambil langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan bahwa pemerintah harus mengambil alih bisnis-bisnis tersebut, pemerintah menghadapi suatu tantangan inti, yaitu bagaimana menghentikan kebiasaan ini. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan sebuah proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil alih kontrol bisnis militer. Pada bulan 590 Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu, 19 April 2006. 591 Masalah hasrat ekonomi pribadi anggota-anggota kemiliteran sudah dibicarakan di atas, dalam hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban. 143 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4:
Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24:
dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 151 and 152: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160: minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162: menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?