Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Sebagai bukti lebih lanjut dari pola ini, Mabes TNI telah mempersiapkan suatu daftar “umum” yang berisi hampir lima puluh badan usaha—yayasan, koperasi, dan pasukanpasukan tertentu yang berkecimpung dalam bisnis sebagai badan usaha pemayung, serta dua puluh bisnis-bisnis yang berdiri sendiri—yang dikatakan bertujuan melayani kesejahteraan prajurit. 586 Menurut wakil dari TNI, mereka telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Pertahanan yang mengatakan bahwa pemerintah akan membiarkan badan-badan usaha ini. 587 Langkah-langkah semacam ini, bersama dengan kegagalan untuk menanggapi masalah inti mengenai pertanggungjwaban, sangatlah mengancam kemampuan pemerintah untuk mengakhiri petualangan ekonomi militer. Mengingat besarnya dampak masalah ini dan begitu sedikit kemajuan yang telah dicapai, ada resiko yang sangat nyata bahwa undang-undang TNI akan menjadi kesempatan yang tersia-sia bagi reformasi jika pemerintah tidak segera mengubah langkah-langkahnya. 586 Mabes TNI, “List of TNI Corporate dan Enterprise Units.” 587 Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil TNI. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 138
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis-bisnis militer untuk tumbuh, dengan dampak buruk yang berjangkauan luas, telah menuntut bayaran mahal dari negara Indonesia. Pencarian dana pihak militer di luar anggaran tidak dapat dibiarkan untuk terus berlanjut. Titik awal untuk mewujudkan reformasi yang nyata dan tahan lama adalah pengakuan atas keseriusan masalah tersebut. Para pembuat keputusan harus mengakui berbagai macam ongkos usaha swadana militer. Sebagaimana diutarakan dalam laporan ini, usaha swadana menciptakan konflik-konflik kepentingan yang mengancam hak asasi manusia. Usaha swadana juga secara mendasar menantang wewenang pemerintah atas aparat militer dan dengan demikian, memperlemah tata kelola dan mendukung kekebalan hukum. Reformasi keuangan militer juga harus mengenali ruang lingkup keterlibatan ekonomi pihak militer yang sesungguhnya, dan harus mengandung rencana-rencana untuk menangani seluruh masalah kegiatan bisnis militer dan jaringan-jaringan luas yang telah tersebar dari kegiatan bisnis militer tersebut. Lebih jauh lagi, pemerintah perlu merumuskan sebuah strategi yang menyeluruh untuk menghentikan keterlibatan militer di dalam bisnis; ini berarti pemerintah perlu mendalami masalah-masalah manajemen anggaran dan keuangan. Tanggung jawab atas perubahan ini ada di tangan pemerintah, tapi pemerintah tidak akan dapat berhasil jika hanya berjalan sendiri. Penting juga untuk mengikutsertakan pihak militer, masyarakat luas, dan mitra-mitra internasional jika upaya untuk membawa keuangan militer di bawah kontrol sipil sepenuhnya dan sesuai dengan asas pertanggungjawaban dapat berhasil. Tuntut Pertanggungjawaban Ketiadaan kontrol sipil yang efektif di Indonesia telah lama memungkinkan aparat TNI menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Laporan ini telah menunjukkan bahwa pemerintah harus memperbaiki pertanggungjawaban keuangan pihak militer jika pemerintah ingin membatasi kekuasaan TNI dan memerangi kekebalan hukum pelanggar-pelanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus bertindak untuk memastikan bahwa pihak militer menjadi pusat dari upaya-upaya untuk memperbaiki praktek-praktek manajemen keuangan publik. Bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus meliputi rancangan dan penerapan anggaran, termasuk upaya audit dan fungsi pengawasan parlemen yang makin kuat. Pertanggungjawaban juga membutuhkan tindakan di luar bidang keuangan. Satu kelemahan terbesar dari upaya-upaya terdahulu untuk menangani bisnis militer adalah 139 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4:
Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24:
dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 147 and 148: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149 and 150: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 151 and 152: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160: minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162: menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?