Harga Selangit - Human Rights Watch

Logika yang dipakai untuk mengecualikan badan-badan usaha ini sangat lemah. Yayasan
dan koperasi akan dibiarkan saja dengan pengertian bahwa badan-badan usaha ini akan
membatasi diri untuk berkecimpung dalam “bisnis sosial” yang bersifat “non-komersil”
dan bahwa badan-badan usaha tersebut akan mematuhi peraturan yang berlaku. 575 Dalam
arti pokok, rencana ini hanya meneruskan status yang ada sekarang ini karena yayasan
dan koperasi sejak lama telah berada di bawah (dan telah berhasil mengabaikan) aturanaturan
tersebut. Tetapi, anggota-anggota TSTB membela usulan mereka dengan
menyatakan bahwa prajurit TNI, sebagai warga pribadi, berhak untuk membentuk
yayasan dan koperasi. 576 Menurut logika mereka, larangan undang-undang TNI terhadap
bisnis militer tidak berlaku jika yayasan dan koperasi tersebut, yang dijalankan oleh
prajurit militer, adalah badan yang mandiri dan terlepas dari hirarki militer. 577
Keputusan TSTB untuk mengabaikan bisnis-bisnis militer tertentu juga didasarkan atas
alasan-alasan yang kurang masuk akal. Mengambil langkah berdasarkan pedoman—yang
tidak pernah diamanatkan dalam undang-undang TNI—bahwa pemerintah tidak perlu
mencoba menguasai bisnis-bisnis yang didirikan oleh prajurit-prajurit militer dan mitramitra
kerja pribadi mereka “dengan keringat mereka sendiri, tanpa menggunakan
infrastruktur pemerintah,” 578 TSTB mengatakan bahwa mereka berencana akan
mengecualikan semua bisnis militer yang dikatakan tidak menggunakan aset negara. 579
Dalam menawarkan pengecualian ini, TSTB tidak bersedia mempertimbangkan berbagai
cara bisnis-bisnis militer ini dapat mengambil keuntungan dari wewenang dan sumber-
575
Ringkasan Departemen Pertahanan untuk Human Rights Watch. Untuk yayasan, ini berarti bahwa yayasan
harus beroperasi sebagai badan mandiri, yang bertujuan sosial, dan membatasi investasi bisnis mereka
sebesar tidak lebih dari 25 persen dari kekayaan mereka. Koperasi-koperasi juga diharapkan untuk beroperasi
secara terlepas dari struktur komando militer dan untuk melakukan bisnis hanya apabila bisnis tersebut
menguntungkan anggota koperasi. Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu. Seorang anggota
TSTB lain memberikan gambaran yang berbeda mengenai rencana ini. Dia mengatakan bahwa yayasan dan
koperasi akan dilarang untuk berkecimpung dalam “bisnis eksternal” dengan masyarakat umum atau untuk
menjalin hubungan kerja sama dengan rekan di pihak swasta. Wawancara Human Rights Watch dengan
Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
576
Ketua TSTB, Said Didu, mengatakan hal ini adalah keputusan sementara dari kelompok ini (seperti
dinyatakan secara terpisah oleh wakilnya, Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin) tetapi dia masih menunggu nasehat
hukum untuk menegaskan kebenaran tentang hal ini. Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu.
577
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu. Departemen
Pertahanan sebelumnya telah menyebutkan pertentangan antara undang-undang No. 16/2001 tentang yayasan
dan undang-undang No. 25/1992 tentang koperasi, di satu pihak, dan mandat dari undang-undang TNI
(Undang-undang No. 34/2004) di lain pihak, sebagai tantangan utama terhadap penerapan secara efektif dari
larangan bisnis militer. Surat Departemen Pertahanan kepada Human Rights Watch.
578
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
579
Bisnis-bisnis yang tidak menggunakan aset negara akan “dikembalikan” kepada si empunya (biasanya
yayasan militer dan koperasi) atau mungkin djual, dan hasil penjualan ini boleh diambil oleh kedua badan ini.
Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu. Lihat juga Ringkasan Departemen Pertahanan untuk
Human Rights Watch.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 136