Harga Selangit - Human Rights Watch

untuk tujuan kesejahteraan prajurit. 569 Panglima TNI baru yang diangkat di awal tahun
2006 untuk menggantikan Jendral Sutarto yang telah purnawirawan, Marsekal Djoko
Suyanto, juga mendukung pendapat ini. Marsekal Suyanto mengakui bahwa keterlibatan
dalam bisnis sangat bertentangan dengan profesionalisme militer, 570 tetapi meskipun
demikian, Suyanto berpendapat bahwa:
Kita harus dengan hati-hati memisahkan bisnis pribadi dengan bisnis
institusi.…Saya percaya bahwa tim [antar-departemen, TSTB] ini akan
dengan bijaksana membenahi dan memilih bisnis-bisnis militer ini.
Artinya, bisnis-bisnis yang bertujuan melayani kepentingan prajurit TNI
dan keluarga mereka harus dipertahankan.” 571
Sesuai dengan kehendak Panglima TNI ini, pembuat kebijakan pemerintah membuat
suatu cetak biru bagi pengambilalihan bisnis militer yang akan mengijinkan pihak militer
untuk mempertahankan sejumlah besar investasi mereka melalui badan-badan usaha
yang dikatakan adalah badan mandiri. 572 Dalam rencana ini, pemerintah akan membentuk
sebuah badan baru (BTPB, seperti dijelaskan di atas) yang akan mengevaluasi dan
“membenahi” bisnis-bisnis militer tertentu dan mempersiapkan bisnis-bisnis tersebut
untuk dialihkan menjadi badan usaha milik negara, dijual, atau dibubarkan, menurut
masa depan bisnis tiap-tiap perusahaan tersebut. 573 Tetapi rencana ini tidak akan meliputi
yayasan militer, koperasi militer dan bisnis-bisnis pribadi yang menurut pemikiran BTPB
tidak menggunakan aset negara. 574
569
Supriyanto, “Chief: Reorganization of TNI Businesses…,” Koran Tempo; Tony Hotland, “TNI wants to retain
rich foundations (TNI ingin mempertahankan yayasan-yayasan yang kaya),” Jakarta Post, 10 September 2005.
570
“Indonesia’s future military chief vows respect for human rights (Calon panglima militer Indonesia bersumpah
akan menghormati hak asasi manusia),” AFP, 1 Februari 2006, mengutip Antara. Tetapi, Suyanto membela
struktur wilayah TNI, dan oleh karenanya, memperlemah reputasinya sebagai pendukung reformasi. Ibid.
571
Soeryo Winoto, “Military must have a presence in the region (Aparat militer harus hadir di wilayah),”
wawancara dengan Marsekal Djoko Suyanto, Jakarta Post, 3 Februari 2006.
572
Lihat, sebagai contoh, Tiarma Siboro, "Military may retain many businesses," Jakarta Post, 20 Oktober 2005.
573
Bisnis militer yang lebih besar dan lebih menguntungkan akan diubah menjadi badan-badan usaha milik
negara; beberapa dari bisnis militer yang kurang menguntungkan akan digabung bersama untuk membuat
mereka menjadi lebih menguntungkan (selain juga mengubah mereka menjadi badan usaha milik negara);
saham bisnis militer yang menunjukkan masa depan suram akan dijual, dan penghasilan ini akan masuk ke kas
negara; dan bisnis militer yang mempunyai masalah hukum, keuangan, atau operasional akan dibubarkan.
Ringkasan Departemen Pertahanan untuk Human Rights Watch; wawancara Human Rights Watch dengan
Said Didu.
574
Ringkasan Departemen Pertahanan untuk Human Rights Watch; wawancara Human Rights Watch dengan
Said Didu. Tetap tidak jelas bagaimana pemerintah akan memperlakukan bisnis-bisnis dimana kepemilikan
saham perusahaan tidaklah jelas di antara yayasan militer dan orang-orang (yang kemungkinan besar adalah
perwira-perwira militer) yang bekerja untuk yayasan, atau bisnis-bisnis yang dijalankan oleh prajurit-prajurit dan
keluarga mereka secara pribadi. Surat Departemen Pertahanan kepada Human Rights Watch; wawancara
Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
135
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)