Harga Selangit - Human Rights Watch

Keengganan Menanggulangi Seluruh Ruang Lingkup Kegiatan Ekonomi
Militer
Pencarian dana militer, seperti dikemukan dalam laporan ini, meliputi empat kategori
kegiatan ekonomi yang berbeda. Dalam mempertimbangkan reformasi keuangan militer,
pejabat sipil dan militer sejauh ini hanya mau mempertimbangkan langkah-langkah untuk
mengatasi satu kategori saja—badan-badan usaha yang sudah mapan dimana pihak
militer mempunyai hak milik tertulis. Selain itu, pejabat sipil dan militer ini hanya
memusatkan perhatian mereka pada satu bagian saja dari badan-badan usaha tersebut,
sekitar enam perusahaan yang paling berharga, dan menyatakan bahwas sisanya mungkin
akan ditinggalkan di tangan militer. 566 Saat mendengar rencana tersebut pertama kali,
anggota-anggota DPR menyerukan bahwa langkah-langkah yang akan diambil
pemerintah tidak memenuhi persyaratan dari undang-undang yang telah mereka
keluarkan. 567 Undang-undang tersebut, seperti telah diterangkan dalam laporan ini,
mengharuskan pemberhentian semua kepentingan bisnis militer dalam jangka waktu lima
tahun dan pelarangan bagi semua prajurit militer untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis
apapun.
Tim antar-departemen yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pemerintah
terhadap perubahan struktur bisnis militer, TSTB, telah mengambil langkah-langkah
yang sangat selektif saja. TSTB sebagian besar hanya memusatkan perhatian pada tujuan
untuk menasionalisasikan badan-badan usaha militer yang paling banyak menghasilkan
uang dan tidak mengutamakan tugas untuk mengakhiri segala kegiatan bisnis TNI. 568
Perhatian terbatas terhadap badan-badan usaha besar milik militer serta kesediaan
pemerintah untuk mengijinkan aparat militer tetap berkecimpung dalam dunia bisnis
tampaknya disebabkan oleh pengaruh usaha lobi pejabat-pejabat tinggi militer. Pimpinan
TNI telah mengatakan bahwa mereka akan mematuhi persyaratan yang ada, tetapi dari
awal, mereka telah menegaskan bagaimana menurut mereka undang-undang tersebut
harus diterapkan. Jendral Sutarto menerangkan bahwa TNI akan bersedia melepaskan
perusahaan-perusahaan yang tidak menghasilkan uang atau yang hanya menguntungkan
mitra kerja swastanya dan mencemarkan citra TNI, tetapi Sutarto mengatakan bahwa
TNI seharusnya tetap diperbolehkan memegang bisnis-bisnis tertentu, terutama bisnisbisnis
yang didirikan di bawah koperasi atau yayasan, yang dikatakan telah didirikan
566
Lihat, sebagai contoh, ”TNI may give up 6 businesses by year end (TNI mungkin akan melepaskan 6
bisnisnya di akhir tahun),” Bloomberg News, 10 Mei 2006.
567
“Government muscles in on military businesses (Pemerintah mulai menggunakan otot dalam masalah bisnis
militer),” Jakarta Post, 26 Januari 2005; Achmad Sukarsono, “Indonesia military to lose its big companies
(Aparat militer Indonesia bakal kehilangan perusahaan-perusahaan besar mereka),” Reuters, 9 Desember
2005.
568
Lihat, sebagai contoh, Asmarani, “Jakarta to take over only 10 military businesses (Jakarta akan mengambil
alih 10 bisnis militer saja),” Straits Times;
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 134